Tebet > Komunitas

Menang di PTUN, Warga Bukit Duri Masih Sabar Menanti Putusan Akhir

Selasa, 10 Januari 2017 10:03 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Nafsiah warga Bukit Duri dan Nana Angggota kelompok Perempuan Untuk Keadilan Sosial usai merayakan peringatan Mauid Nabi SAW bersama Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan. (Ipunk)
Nafsiah warga Bukit Duri dan Nana Angggota kelompok Perempuan Untuk Keadilan Sosial usai merayakan peringatan Mauid Nabi SAW bersama Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan. (Ipunk)

Share this





Sidang gugatan kepada Pemprov DKI Jakarta masih menjadi persoalan warga Bukit Duri, Tebet. Sidang lanjutan akan digelar di PN.

TEBET - Majelis Taklim As-Syifa Bukit Duri melakukan syukuran sekaligus peringatan Maulid Nabi di Jalan Bukit Duri Tanjakan I, RT 07 RW 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Iis, (40) ketua Majelis Taklim As-Syifa menjelaskan, syukuran ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Peringatan Maulid memang kami lakukan setiap tahunnya. Tapi, berhubung kondisi saat ini berbeda, kami menggelar bersama seluruh warga sekelurahan Bukit Duri. Kita sedih karena telah kehilangan warga yang yang menempati bangunan puluhan tahun bersama, namun saat ini sudah pindah, mangkanya kita mengadakan syukuran ini," tutur Iis kepada infonitas.com saat ditemui di sela-sela acara, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Ia mengaku senang kerena telah berhasil memenangkan gugatan tersebut.. Kendati demikian, sebagai warga, ia mengaku akan terus berjuang bersama untuk sidang selanjutnya.

"Kalau kemenangnya saya mewakili warga Bukit Duri sangat bahagi. Tapi masih ada satu sidang lagi sidang di Pengadilan Negeri (PN). Tapi ini merupakan langkah awal yang baik bagi kami.  Kami selalu semangat karena didampingi kelompok perempuan untuk keadilan sosial," pungkasnya.

Acara syukuran ini dihadiri oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Edriana Noerdin Anggota Kelompok Perempuan Untuk Keadilan Sosial juga turut hadir dalam acara ini. Kehadiran mereka disambut baik juga oleh ibu-ibu warga RW 6,7,8 dan 12 Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

 







Tebet > Komunitas

Kontrak Politik Anies Baswedan dengan Warga Bukit Duri

Selasa, 10 Januari 2017 13:44 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Anies Baswedan bersama warga Bukit Duri, Senin (9/1/2017). (Ipunk)
Anies Baswedan bersama warga Bukit Duri, Senin (9/1/2017). (Ipunk)

Share this





Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan mempelajari kontrak politik yang diberikan oleh warga Bukit Duri melalui Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

TEBET - Kemenangan gugatan warga Bukit Duri atas tuntutan penolakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara, mendapat sorotan Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di sela-sela kunjungan Anies di kawasan Bukit Duri, Senin (9/1/2017) ia, menyatakan saat ini keadilan perlahan kian memudar.

Ia pun langsung mengumbar janji kepada warga korban penggusuran untuk melakukan pendekatan dari pihak pemerintah. Gusur, relokasi, kata dia, akan diganti menjadi program menata ulang wilayah dengan lingkungan yang aman.

“Dengan relokasi, warga nyatanya tidak bahagia," tutur Anies di hadapan warga Bukit Duri Tanjakan I, Tebet, Jakarta,Senin (9/1/2017) kemarin.

Di akhir kunjungannya, Anies menandatangani ‘kontrak politik’ yang ditawarkan warga Bukit Duri bersama Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

Setelah ditanda tangani, selembar kertas berisi 10 permintaan warga, ia mengaku akan dipelajari. Realisasi, dikatakannya akan dilakukan bila terpilih kelak sebagai Gubernur tepilih DKI Jakarta.

"Kontrak ini saya terima dan akan saya baca dan review. Akan saya kembalikan segera mungkin,"kata Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 ini.

Ini 10 isi perjanjian kontrak yang diajukan warga Bukit Duri :

1.     Moratorium penggusuran

2.     Pembenahan kawasan padat dilakukan secara partisipatif tanpa penggusuran

3.     Mengeksekusi putusan PTUN yang memenangkan tuntutan warga Bukti Duri atas penggusuran yang sewenang-wenang dengan memberikan ganti rugi yang wajar

4.     Pembangunan kampung deret di kawasan bekas gusuran Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran paksa atas rumah warga yang sudah dilakukan, melakukan pembangunan kota demi kebahagiaan warga dengan membuka 200.000 lapangan kerja usaha kecil yang kebanyakan dijalankan oleh perempuan

5.     Pemberian KJP Plus yang memberikan dukungan pendidikan di luar biaya SPP untuk meringankan beban keluarga serta meningkatkan kesejahteraan murid dan guru

6.     Membangun pusat pelayanan terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RSUP bagi perempuan korban kekerasan

7.     pembangunan kembali atau renovasi segera sekolah yang rusak

8.     Terbukanya akses usaha bagi perempuan

9.     Pemberian KJS Plus dengan pemberian layanan kesehatan ibu dan anak

10.  Penyediaan air bersih dan sanitasi







Tebet > Komunitas

Kontrak Politik Anies Baswedan dengan Warga Bukit Duri

Selasa, 10 Januari 2017 13:40 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Anies Baswedan bersama warga Bukit Duri, Senin (9/1/2017). (Ipunk)
Anies Baswedan bersama warga Bukit Duri, Senin (9/1/2017). (Ipunk)

Share this





Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan mempelajari kontrak politik yang diberikan oleh warga Bukit Duri melalui Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

TEBET - Kemenangan gugatan warga Bukit Duri atas tuntutan penolakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara, mendapat sorotan Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di sela-sela kunjungan Anies di kawasan Bukit Duri, Senin (9/1/2017) ia, menyatakan saat ini keadilan perlahan kian memudar.

Ia pun langsung mengumbar janji kepada warga korban penggusuran untuk melakukan pendekatan dari pihak pemerintah. Gusur, relokasi, kata dia, akan diganti menjadi program menata ulang wilayah dengan lingkungan yang aman.

“Dengan relokasi, warga nyatanya tidak bahagia," tutur Anies di hadapan warga Bukit Duri Tanjakan I, Tebet, Jakarta,Senin (9/1/2017) kemarin.

Di akhir kunjungannya, Anies menandatangani ‘kontrak politik’ yang ditawarkan warga Bukit Duri bersama Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

Setelah ditanda tangani, selembar kertas berisi 10 permintaan warga, ia mengaku akan dipelajari. Realisasi, dikatakannya akan dilakukan bila terpilih kelak sebagai Gubernur tepilih DKI Jakarta.

"Kontrak ini saya terima dan akan saya baca dan review. Akan saya kembalikan segera mungkin,"kata Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 ini.

Ini 10 isi perjanjian kontrak yang diajukan warga Bukit Duri kepada Cagub DKI Jakarta, Anies Baswedan :

1.     Moratorium penggusuran

2.     Pembenahan kawasan padat dilakukan secara partisipatif tanpa penggusuran

3.   Mengeksekusi putusan PTUN yang memenangkan tuntutan warga Bukti Duri atas penggusuran yang sewenang- wenang dengan memberikan ganti rugi yang wajar

4.     Pembangunan kampung deret di kawasan bekas gusuran Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran paksa atas rumah warga yang sudah dilakukan, melakukan pembangunan kota demi kebahagiaan warga dengan membuka 200.000 lapangan kerja usaha kecil yang kebanyakan dijalankan oleh perempuan

5.     Pemberian KJP Plus yang memberikan dukungan pendidikan di luar biaya SPP untuk meringankan beban keluarga serta meningkatkan kesejahteraan murid dan guru

6.     Membangun pusat pelayanan terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RSUP bagi perempuan korban kekerasan

7.     pembangunan kembali atau renovasi segera sekolah yang rusak

8.     Terbukanya akses usaha bagi perempuan

9.     Pemberian KJS Plus dengan pemberian layanan kesehatan ibu dan anak

10.   Penyediaan air bersih dan sanitasi