Tebet > Komunitas

Kontrak Politik Anies Baswedan dengan Warga Bukit Duri

Selasa, 10 Januari 2017 13:40 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter :

Anies Baswedan bersama warga Bukit Duri, Senin (9/1/2017). (Ipunk)
Anies Baswedan di Bukit Duri
Foto : Purwanto

Share this

0





0

Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan mempelajari kontrak politik yang diberikan oleh warga Bukit Duri melalui Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

TEBET - Kemenangan gugatan warga Bukit Duri atas tuntutan penolakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara, mendapat sorotan Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di sela-sela kunjungan Anies di kawasan Bukit Duri, Senin (9/1/2017) ia, menyatakan saat ini keadilan perlahan kian memudar.

Ia pun langsung mengumbar janji kepada warga korban penggusuran untuk melakukan pendekatan dari pihak pemerintah. Gusur, relokasi, kata dia, akan diganti menjadi program menata ulang wilayah dengan lingkungan yang aman.

“Dengan relokasi, warga nyatanya tidak bahagia," tutur Anies di hadapan warga Bukit Duri Tanjakan I, Tebet, Jakarta,Senin (9/1/2017) kemarin.

Di akhir kunjungannya, Anies menandatangani ‘kontrak politik’ yang ditawarkan warga Bukit Duri bersama Kelompok Perempuan Untuk Keadilan.

Setelah ditanda tangani, selembar kertas berisi 10 permintaan warga, ia mengaku akan dipelajari. Realisasi, dikatakannya akan dilakukan bila terpilih kelak sebagai Gubernur tepilih DKI Jakarta.

"Kontrak ini saya terima dan akan saya baca dan review. Akan saya kembalikan segera mungkin,"kata Cagub DKI Jakarta nomor urut 3 ini.

Ini 10 isi perjanjian kontrak yang diajukan warga Bukit Duri kepada Cagub DKI Jakarta, Anies Baswedan :

1.     Moratorium penggusuran

2.     Pembenahan kawasan padat dilakukan secara partisipatif tanpa penggusuran

3.   Mengeksekusi putusan PTUN yang memenangkan tuntutan warga Bukti Duri atas penggusuran yang sewenang- wenang dengan memberikan ganti rugi yang wajar

4.     Pembangunan kampung deret di kawasan bekas gusuran Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran paksa atas rumah warga yang sudah dilakukan, melakukan pembangunan kota demi kebahagiaan warga dengan membuka 200.000 lapangan kerja usaha kecil yang kebanyakan dijalankan oleh perempuan

5.     Pemberian KJP Plus yang memberikan dukungan pendidikan di luar biaya SPP untuk meringankan beban keluarga serta meningkatkan kesejahteraan murid dan guru

6.     Membangun pusat pelayanan terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RSUP bagi perempuan korban kekerasan

7.     pembangunan kembali atau renovasi segera sekolah yang rusak

8.     Terbukanya akses usaha bagi perempuan

9.     Pemberian KJS Plus dengan pemberian layanan kesehatan ibu dan anak

10.   Penyediaan air bersih dan sanitasi