Sunter Ancol > Properti

Pilkada DKI 2017

Swasta Tak Mampu Kerjakan Rumah DP 0%

Jumat, 21 April 2017 12:06 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi perumahan murah
Ilustrasi perumahan murah
Foto : istimewa

Share this





Pengerjaan rumah rakyat seharga Rp 350 juta dengan DP 0% tidak akan mampu dikerjakan oleh pihak swasta.

KEMAYORAN – Program perumahan rakyat seharga Rp 350 juta dengan DP 0% milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitungan cepat Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai tidak realistis. Anggapan ini, jika program tersebut diserahkan kepada swasta, maka sasaran untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terealisasi.


"Karena kalau itu diserahkan ke swasta, setiap tahun harganya naik, karena pengembang yang bangun, karena ada motif bisnis. Tapi kalau kita bicara public housing, betul-betul penyediaan rumah rakyat, itu harus dari pemerintah," kata CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda seperti dilansir dari detik finance.com, Jumat (21/4/2017).

Ali mengatakan, program tersebut akan tepat sasaran, jika pemerintah yang mengurus semuanya. Dalam artian, dari penyediaan tanah hingga pembangunan konstruksi dikerjakan oleh pemerintah.

"Dan ketika rumahnya mau dijual kembali pun, jualnya itu harus ke pemerintah lagi. Jadi itu yang mengendalikan harga tanah, kalau dijual ke swasta rusunnya makin naik makin naik (harganya). Nanti bukan public housing lagi," ucap Dia..

Baca juga : Sepekan Diresmikan, Program Bedah Rumah Diburu Warga

Hunian berbentuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta, menurut Ali dapat dibangun di lahan-lahan milik pemerintah yang tidak terpakai. Contohnya, lahan seluas 80 hektar yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Sebetulnya tanah-tanah di Kemayoran tanah Setneg (Sekretariat Negara), Pemprov DKI bisa ambil, itu kan besar. Mungkin ada sekitar 80 hektar. Kalau itu sampai jadi rusun rakyat itu luar biasa, karena secara transportasi segala macam itu bagus. Karena jangan sampai bangun rusun enggak ada transportasi," katanya.