Sunter Ancol > Laporan Utama

Sekolah IPEKA Sebabkan Kemacetan di Jalan Sunter Garden

Rabu, 11 Januari 2017 12:50 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Mardia Ningsih

Kendaraan saling serobot dan tidak mau ngalah saat melintas di perempatan Jalan Sunter Garden Raya.
Kendaraan saling serobot dan tidak mau ngalah saat melintas di perempatan Jalan Sunter Garden Raya.

Share this





Kemacetan tersebut kerap terjadi pada sore hari saat jam pulang sekolah IPEKA Sunter.

TANJUNG PRIOK – Kemacetan parah kerap terjadi di perempatan Jalan Sunter Garden Raya, Sunter, Jakarta Utara. Kemacetan tersebut kerap terjadi pada sore hari saat jam pulang sekolah IPEKA Sunter.

Pantauan infonitas.com, kemacetan terjadi akibat banyaknya kendaraan yang keluar dari sekolah IPEKA. Hal ini membuat antrian kendaraan yang cukup panjang saat melintas di lokasi tersebut. Untuk mengurai kemacetan petugas keamanan dan pengendara motorcoba mengatur arus lalu lintas.Petugas keamanan yang berada di empat sisi jalan, mencoba mengatur agar kendaraan tidak jalan berbarengan sehingga menimbulkan kemacetan.

Salah satu petugas keamanan Haerudin (27) mengatakan, kemacetan hampir setiap hari terjadi pada pukul 3 sore atau jam pulang sekolah. Tidak adanya lampu merah membuat pengendara tidak ada yang mau mengalah. "Seharusnya dibuat lampu merah karena kemacetan diakibatkan karena tidak ada kendaraan yang mau mengalah satu sama lain," ujarnya.

Salah satu pengguna jalan, Edi (36) berharap, agar petugas berwenang membuat lampu lalu lintas di perempatan Jalan Sunter Garden Raya. Menurutnya, lampu lalu lintas dapat berfungsi menahan arus lalu lintas sehingga tidak terjadi saling serobot kendaraan.

"Saya tiap hari lewat sini, kalau sudah jam segini selalu saja macet, tidak ada yg mau mengalah. Petugas kepolisian atau petugas yang berwenang tolong pasang lampu merah di daerah ini," katanya saat ditemui dilokasi.







Sunter Ancol > Laporan Utama

2017, RPTRA Senilai Rp 80 M Dibangun di Jakut

Jumat, 17 Februari 2017 11:26 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Muhammad Azzam

Ilustrasi RPTRA di Jakarta
Ilustrasi RPTRA di Jakarta

Share this





Pembangunan ruang terbuka hijau berupa RPTRA akan dibangun di Jakarta Utara sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp 80 Miliar.

TANJUNG PRIOK - Pada Tahun ini, di Jakarta Utara akan dibangun 20 unit Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan anggaran Rp 80 miliar. Pembangunannya dilakukan diatas lahan kosong milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah tidak difungsikan.

"Di tahun 2017, kita targetkan akan membangun 20 unit RPTRA. Lahan kosong yang tidak terpakai bisa dipergunakan untuk pembangunan RPTRA sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari keberadaan RPTRA," ungkap Hendry Novrizal, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara saat dihubungi infonitas Jumat (17/2/17).

Menurutnya, Walikota Jakarta Utara terus melakukan koordinasi dengan Lurah untuk merealisasikan pembangunan fasilitas warga tersebut, Camat hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait sudah melakukan pengajuan serta pendataan terkait rencana pengadaan lahan dan pembangunan fisik RPTRA di Jakarta Utara.

Ia menambahkan Jakarta Utara telah memiliki 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di 6 kecamatan. Hadirnya RPTRA ditengah pemukiman tersebut memberikan manfaat bagi warga sekitar untuk berinteraksi sosial. 

"Seluruhnya sudah beroperasi dengan tiap RPTRA diisi oleh 6 orang pengelola. Ada 31 lokasi RPTRA yang dibangun menggunakan APBD, 10 RPTRA berasal dari program CSR, dan 1 lokasi dengan secara swadaya oleh warga di RW 12 Pegangsaan Dua," pungkasnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Di Kecamatan Ini, Rekapitulasi Suara Dilakukan Dua Tahap

Kamis, 16 Februari 2017 17:56 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Mardia Ningsih

Rapat Pleno PPK Tanjung Priok
Rapat Pleno PPK Tanjung Priok

Share this





Usai pemungutan suara kemarin, PPK Kecamatan Tanjung Priok melakukan rekapitulasi hasil dalam dua tahap.

TANJUNG PRIOK – Antisipasi adanya kecurangan dalam perhitungan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Kecamatan Tanjung Priok. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Priok melakukan rekapitulasi dalam tua tahap.

PPK Tanjung Priok, Lili Sofyan menjelaskan dua tahap rekapitulasasi suara, yakni  pertama dalam satu wilayah kelurahan dan kedua dalam satu wilayah kecamatan. Nantinya, perhitungan suara dilaksanakan secara paralel.

"Kita membagi menjadi tiga ruang. Ruang pola untuk Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Papanggo. Ruang tenda di lapangan Kelurahan Papanggo untuk Kelurahan Sungai Bambu, Kebon Bawang dan Tanjung priok. Untuk Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Warakas ruanganya antara di tenda lapangan atau ruang PKK," jelas Lili di Ruang Pola Kelurahan Papanggo pada Kamis (16/2/2017).

Dia menambahkan, ketua dan wakil PPK akan memimpin rapat pleno di masing-masing kecamatan. Nantinya, saksi dari pasangan calon (Paslon) dapat mengajukan keberatan dalam perhitungan suara. "Jika ada yang berbeda boleh mengajukan keberatan nanti akan kita cari solusi bersama," tutupnya.

Sementara itu, Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda mengatakan perlu diapresiasi kerja para Pawas, KPPS, PKK, PPS, Polri, Brimob, dan Satpol PP karena pencoblosan perjalan dengan aman, tertib dan lancar.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pawas, PKK, PPS, polri, brimob, dan satpol PP," ungkapmnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Perhitungan Suara Tanjung Priok Selesai Senen Depan

Kamis, 16 Februari 2017 13:03 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Mardia Ningsih

Surat Suara
Surat Suara

Share this





Untuk menyelesaikan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Tanjung Priok dibutuhkan waktu selama empat hari.

TANJUNG PRIOK – Perhitungan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dki Jakarta 2017 di Kecamatan Tanjung Priok ditargetkan selesai dalam jangka empat hari. Waktu yang tidak singkat tersebut dibutuhkan untuk menyamakan hasil rekapitulasi di TPS dan saksi yang dimiliki oleh Pasangan Calon (Paslon).

"Kita belum tahu perhitungan suara akan selesai kapan, ditargetkan akan selesai selama 4 hari," ujar  Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Tanjung Priok, Leli Sofyan saat ditemui infonitas.com di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara (16/2/2017).

Menurut Leli, sebelum diadakan rekapitulasi pemungutan suara akan diadakan rapat pleno tentang teknis perhitungan yang akan dihadiri oleh saksi, PPK, PPS, dan Panwas.

 Dia melanjutkan perhitungan akan dilakukan Untuk rekapitulasi suara 483 kotak suara dari tujuh keluharan di Kecamatan Tanjung Priok akan dilakukan hari ini pukul 13.00 WIB. Lokasinya berada di tiga ruang di Kelurahan Papanggo. Dua ruangan di lantai dasar dan satu ruangan di ruang pola lantai 3 Kelurahan Papanggo.

Sebagai informasi, penempatan logistik untuk Kecamatan Tanjung Priok dilakukan di Kelurahan Papanggo. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ruangan di Kecamatan Tanjung Priok.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Terminal Tanjung Priok akan Menjadi Terminal Tipe B

Minggu, 12 Februari 2017 15:44 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Terminal Tanjung Priok (ist)
Terminal Tanjung Priok (ist)

Share this





Terminal Tanjung Priok nantinya hanya dikhususkan menjadi terminal dalam kota.

TANJUNGPRIOK - Kepala Unit Pengelola Terminal (UPT) Terpadu Dinas Pehubungan Dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Mohammad Fasiol mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya berencana untuk mengubah Terminal Tanjung Priok menjadi terminal tipe B.

Hal ini dilakukan mengingat banyaknya desakan para calon penumpang dan sopir angkutan umum yang meminta agar Terminal Tanjung Priok segera dirombak.

Namun, Fasiol belum bisa merincikan rencana tersebut, akan tetapi dia menjelaskan, nantinya Terminal Tanjung Priok akan dikhususkan untuk angkutan dalam kota.

"Kenapa tidak ada rencana perombakan total dikarenakan‎ Terminal Tanjung Priok ini rencananya diperuntukkan bagi angkutan Dalkot. Sehingga, Terminalnya ini menjadi tipe B yang fungsinya itu hanya angkutan dalam kota saja," katanya kembali.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Bimtek untuk Pengawas TPS

Sabtu, 11 Februari 2017 11:34 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Mardia Ningsih

TPS tanjung priok
TPS tanjung priok

Share this





Pengawas TPS harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga, proses pemilu dapat berjalan baik.

TANJUNG PRIOK - Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Priok menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Tanjung Priok. Acara digelar di Auditorium Gelanggang Olahraga Jakarta Utara (GRJU), Jumat (10/2/2017) malam.

Kegiatan diikuti oleh 483 pengawas TPS se-Kecamatan Tanjung Priok. Harapannya, kata Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanjung Priok Muchamad Mualam, mereka lebih memahami tata cara pengawasan, terutama yang menyangkut teknologi.

“Ada juga, pengawasan lewat IT. Mereka juga setidaknya mengerti,” kata Mualam, Jumat (10/2/2017).

Camat Tanjung Priok Syamsul Huda juga mengungkapkan hal sama. Dia berharap para petugas memahami tugas dan wewenang sebagai pengawas TPS.

“Pengawas TPS sudah bekerja mulai H-5 dimulai dari mengawasi C6. Pengawas harus berkoordinasi dengan pengurus RT/RW setempat," tegasnya.

Lalu, Sabtu malam, pengawas juga harus mengawasi penyerahan alat peraga. Berkoordinasi dengan PPL, Satpol PP, dan Polri. Semua dilakukan agar pelaksanaan pemilu berjalan baik.

“Saya mohon, warga juga harus proaktif menjaga keamanan. Jangan mudah terprovokasi. Contohnya, soal KTP kiriman dari luar negeri. Itu tidak benar,” pungkasnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Pasarkan Jasa Paper Flower Lewat Online

Jumat, 10 Februari 2017 15:01 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Mardia Ningsih

Jasa paper flower.
Jasa paper flower.

Share this





Regita menawarkan 3 paket andalan jasa paper flower, paket Rp 500.000, paket 750.000, dan paket Rp 1 juta.

TANJUNG PRIOK – Keberadaan online shop kian menjamur. Tidak hanya pakaian, aksesori, dan makanan, online shop juga sudah merambah ke penjualan jasa kreativitas saat ini.

Seperti yang dilakukan @shalihabrand. Setelah sukses berbisnis pakaian, Regita Kurniavi, pemilik @shalihabrand mencoba peruntungan dengan membuka jasa paper flower.

“Usai resign sebagai marketing di salah satu televisi swasta, saya punya waktu luang cukup banyak. Daripada bengong, saya coba membuat bunga-bunga dari kertas. Akhirnya, ya saya coba untuk dijadiin bisnis,” tutur Regita kepada infonitas.com, Jumat (10/2/2017).

Peralatan yang dibutuhkan tidak sulit. Modalnya pun tidak besar. Hanya kertas karton, lem, gunting, penggaris, pensil, dan penghapus. Namun, keuntungannya menjanjikan. Saat ini saja, Regita mengaku mampu mendapat Rp 4 juta per bulan.

“Bahkan, bisa lebih kalau saya tidak sambil bekerja. Banyak juga order yang saya tolak karena khawatir tidak terkejar,” ucapnya.

Regita menawarkan 3 paket andalan, paket Rp 500.000, paket 750.000, dan paket Rp 1 juta. Regita juga melayani paper flower wall dengan full bunga setiap meternya.

“Dalam menggeluti bisnis online, kita harus punya karakter dan terus berkreasi. Harus berani dan memiliki perhitungan matang. Menghitung modal, menghitung timeline, menghitung keuntungan, dan menghitung pemasaran,” pungkasnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Sudin Dukcapil Jakut Terbitkan 17.611 Suket Pengganti e-KTP

Jumat, 10 Februari 2017 10:08 WIB
Editor : Dany Putra | Sumber : DBS

Ilustrasi Pelayanan KTP
Ilustrasi Pelayanan KTP

Share this





Suket tersebut nantinya bisa digunakan sebagai identitas diri agar warga bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada DKI 15 Februari 2017.

JAKARTA – Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara telah menerbitkan 17.611 surat keterangan (suket).

Kasudin Dukcapil Jakarta Utara Erik Polim Sinurat mengatakan, suket tersebut nantinya bisa digunakan sebagai identitas diri agar warga bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada DKI 15 Februari 2017.

“Per Desember 2016 penduduk di Jakarta Utara berjumlah 1.707.836 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 1.209.123 jiwa. Kita terbitkan suket sebagi pengganti KTP elektronik atau e-KTP yang belum selesai dicetak," ujarnya, Jumat (10/2/2017).

Erik melanjutkan, suket juga akan diberikan kepada warga yang ber-KTP DKI namun, belum terdaftar dalam pemilih tetap (DPT).  "Pemberian suket sudah melalui verifikasi berdasarkan database kependudukan," tandasnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Sidang Pencabulan, Kesaksian Korban Dihadirkan Lewat Rekaman

Kamis, 09 Februari 2017 16:34 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Mardia Ningsih

Ilustrasi Pencabulan
Ilustrasi Pencabulan

Share this





Guna menghindari rasa tertekan, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron akan menghadirkan korban pencabulan lewat rekaman dalam persidangan.

TANJUNG PRIOK - KP (7) yang merupakan  korban kasus kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi saksi dalam persidangan jika diperlukan. Kesaksian tersebut dapat diberikan melalui rekaman.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron John I.M. Pattiwael menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk menghindari rasa tertekan korban kesaksian yang masih dibawah umur,” "Korban ini masih kecil, kemarin sudah ditanya oleh polisi apa saja yang dilakukan oleh guru ngajinya. Menurut peraturan, korban bisa memberikan saksi melalui rekaman," ungkapnya saat koferensi pers di Kantor LBH Mawar Saron, Kamis (9/2/2017).

Dia melanjutkan, rekaman tersebut bisa diambil untuk didengarkan oleh kuasa hukum terdakwa maupun saksi dalam persidangan. "Anak ini bisa menjelaskan secara rinci walaupun dengan kata ganti anak-anak," tegasnya.

Nantinya, saat menjadi saksi korban akan didampingi oleh Kuasa hukum, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2AP).

Sebagai informasi, sidang pencabulan terhadap KP akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (14/2/2017) mendatang. Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Perppu No. 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Minimal dipenjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

 







Sunter Ancol > Laporan Utama

Tak Ada Kasus SARA, LBH Mawar Saron : Ini Murni Pencabulan

Kamis, 09 Februari 2017 15:54 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Mardia Ningsih

Konferensi Pers diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Konferensi Pers diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Share this





Seorang pria yang berprofesi sebagai guru pengajian melakukan tindakan pencabulan terhadap salah seorang muridnya, KP, pada 2016.

TANJUNG PRIOK - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron,  John I.M. Pattiwael menegaskan tidak ada isu sara dalam kasus tindak pidana perbuatan pencabulan anak usia 7 tahun berinisial KP yang dilakukan oleh terdakwa Ali Akbar, seorang guru pengajian.

Kasus yang sudah dilaporkan sejak 31 Mei 2016 lalu, telah disidik oleh Polres Jakarta Timur. Bahkan, kasus itu telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selama pemeriksaan, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ali sebagai tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa dalam tindak pidana pencabulan.

"Kita membantah ada korban salah tangkap. Dari pada sibuk pembelaan diri, kita buktikan saja di persidangan. Kasus ini sudah hampir satu tahun. Pihak penyidik dan kejaksaan tidak mungkin menjalankan kasus ini jika bukti tidak cukup," ungkap John saat konferensi pers yang digelar di Kantor LBH Mawar Saron, Tanjung Priok, Jakarta Utara (9/2/2017).

Dia melanjutkan, tidak ada isu agama apapun dalam kasus ini. “Kasus ini murni kekerasan seksual terhadap anak. Demi terciptanya kesamaan di depan hukum, kasus ini merupakan kejahatan serius yang harus diperangi bersama, kita tak mau ada anak-anak lain yang trauma karena orang yang harusnya mengajar tapi melakukian hal seperti itu,” tegasnya.

Dugaan sementara, ada beberapa anak yang dicabuli tetapi sampai saat ini baru KP yang melapor. Berdasarkan penyelidikan dan pengakuan, terdakwa melakukan tindakan tersebut sebanyak empat kali. "Anehnya setelah pergantian pengacara dan berjalannya sidang, terdakwa tidak mengaku pernah melakukannya," ungkapnya.

Korban KP sudah menjelaskan secara rinci bahwa kejadian berlangsung sebelum pengajian dimulai. Kita akan coba mendatangkan korban pada saat persidangan. "Ketika korban tidak bisa memberikan saksi pada persidangan, sebetulnya bisa direkam. Kuasa hukum terdakwa dihadirkan, saksi juga dihadirkan. Jadi keterangan yg diberikan bisa diperdengarkan di persidangan," ungkapnya.

Dia menambahkan, persidangan akan kembali digelar  dengan agenda eksepsi pada Selasa, (14/2/2017) mendatang. "Strategi pembelaan itu suka-suka caranya tetapi saksi-saksi dan bukti dipersidangan yang akan menerangkan. Buat saya lucu saja, didari awal mengakui dan sekarang mencabut keterangannya," tutupnya.

Saat ini, KP telah didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Ungkit Isu Sara, LBH Mawar Saron : Ada yang Coba Alihkan Kasus

Kamis, 09 Februari 2017 15:28 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Mardia Ningsih

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, John I.M. Pattiwael
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, John I.M. Pattiwael

Share this





Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron terangkan adanya isu pengalihan dari pencabulan ke SARA khawatir ganggu indepedensi majelis hakim

TANJUNG PRIOK - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, John I.M. Pattiwael,  menegaskan tidak ada proses salah tangkap dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ali Akbar seorang guru mengaji dan menegaskan tidak ada isu sara terkait masalah ini.

"Ada link berita yang mencoba mengalihkan isu, bilang bahwa terdakwa adalah korban salah tangkap. Kalau salah tangkap seharusnya pra peradilan," ungkapnya di Kantor LBH Mawar Saron pada Kamis (9/2/2017).

Awalnya, terdakwa sudah mengakui melakukan perbuatan pencabulan kepada KP yang berusia 7 tahun sebelum mengaji. Ali mengaku melakukan kegiatan tersebut sebanyak empat kali. Kemudian, ia pun berganti pengacara dan mencabut keterangan di BAP,”Tak lama menyangkutkan kasus ini ke isu SARA. Kami berharap jangan sampai kasus ini bergeser dari perbuatan cabul ke isu SARA yang terjadi karena terdakwa seorang guru mengaji,” tandasnya.

Dia melanjutkan, khawatir nantinya isu sara tersebut mengganggu independensi majelis hakim yang memimpin persidangan. "Kasus ini prosesnya sudah lama yaitu sejak mei 2016," ujarnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga sudah memberikan rekomendasi agar korban bisa memberikan keterangan di persidangan. "Kita memperkirakan kuat tidak anak ini memberikan keterangan dan hasil assement, korban ini dikatakan mampu untuk memberikan kesaksian," ungkapnya.