Sunter Ancol > Laporan Utama

Begini Aturan Kampanye yang Ditetapkan KPU

Kamis, 12 Januari 2017 14:49 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

Rapat terbuka bersama Bawaslu dan Stakeholder
Rapat terbuka bersama Bawaslu dan Stakeholder

Share this





Sedikitnya, ada 3 jenis kampanye: Rapat umum, pertemuan terbatas, dan tatap muka.

KEMAYORAN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bebas melakukan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka tanpa batasan waktu. Sedangkan kampanye rapat umum hanya diperbolehkan maksimal dua kali.

Kendati begitu, bukan berarti tanpa koordinasi. Pelaksanaan kampanye jenis apapun tetap harus melapor ke KPU terlebih dahulu.”Yang penting, mereka lapor, sehingga kami bisa menjaga agar kampanye berjalan lancar,” tuturnya.

Dahliah menyampaikan itu saat rapat terbuka bersama Bawaslu dan Stakeholder di Best Western Kemayoran, Rabu (11/1/2017).

Rapat umum adalah kampanye yang mengumpulkan massa sangat besar, bisa mencapai 100.000 orang. Biasanya, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan dilakukan pada awal atau akhir masa kampanye.

Sedangkan pertemuan terbatas adalah kampanye yang dihadiri maksimal 2.000 orang. Skala lebih kecil yakni kampanye tatap muka. "Bedanya dari sisi jumlah dan dari sisi bentuk acara," ucap Dahliah.

Adapun Ketentuan rapat umum menurut PKPU 12/2016 sebagai berikut:

1. Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat 18.00 dengan menghormati hari dan waktu ibadah di indonesia.

2.Dilaksanakan di lapangan stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

3. Petugas kampanye wajib memperhatikan daya tampung tempat rapat umum.

4. Petugas dan peserta kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

5.Rapat umum berlaku kententuannya palibg banyak 2 kali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas.

 

 







Sunter Ancol > Laporan Utama

Ketua KPU Jakut Optimistis Proses Perekrutan KPPS Selesai Sesuai Target

Kamis, 12 Januari 2017 14:15 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

Kantor KPU Kota Jakarta Utara.
Kantor KPU Kota Jakarta Utara.

Share this





Syarat menjadi anggota KPPS adalah minimal berusia 25 tahun, memiliki ijazah SMA, dan belum menjabat sebagai anggota KPPS sebelumnya.

JAKARTA – Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Muin optimistis proses perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas pengawas TPS berjalan lancar hingga batas waktu 14 Januari 2017.

"Harus segera terpenuhi agar mereka yang terpilih bisa mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Saya sadar, ada kendala terkait persayaratan untuk calon anggota KPPS. Namun, saya pun terus sosialisasikan kepada mereka. Saya yakin akan terpenuhi 100 persen,” tuturnya saat ditemui infonitas.com di kantor KPU Kota Jakarta Utara, Rabu (11/1/2017).

Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2016 No 3 terkait Pilkada, syarat menjadi anggota KPPS adalah minimal berusia 25 tahun, memiliki ijazah SMA, dan belum menjabat sebagai anggota KPPS sebelumnya.

“Jika memang tidak ada yang daftar, boleh anggota KPPS dari wilayah terdekat dialihkan,” tuturnya.

KPU Kota Jakarta Utara membutuhkan 15.050 anggota KPPS dan 4.300 pengawas TPS. Setiap TPS akan diisi 7 anggota KPPS dan 2 pengawas TPS. Adapun jumlah TPS di Jakarta Utara, mencapai 2.150 TPS.

 







Sunter Ancol > Laporan Utama

Pendistribusian Kotak dan Bilik Suara di Jakarta Utara Sudah Rampung

Rabu, 11 Januari 2017 17:57 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

Pendistribusian kotak dan bilik suara
Pendistribusian kotak dan bilik suara

Share this





Total, ada 2.218 kotak suara dan 6.450 bilik suara yang didistribusikan.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara telah mendistribusikan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 ke enam kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara.  Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama tiga hari dari 7-9 Januari 2017.

Menurut Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Muin, kotak suara langsung diserahkan ke Panitia Pengawas Kecamatan (PPK). Nantinya, kotak suara akan kembali didistribusikan ke Panitia Pengawas Suara (PPS) kelurahan satu hari jelang pemilihan dan langsung dikembalikan ke PPK setelah pemilihan.

"Jadi, kotak suara hanya semalam saja berada di PPS, setelah pencoblosan kotak suara langsung dibawa ke PPK untuk dilakukan penghitungan. Semua akan dilakukan pengawasan dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian,"paparnya saat dihubungi infonitas.com Rabu (11/1/2017).

Berdasar data yang dihimpun infonitas.com, ada 2.218 kotak suara dan 6.450 bilik suara yang didistribusikan. Dengan rincian:

Kecamatan Cilincing 501 kotak suara, 1.458 bilik suara
kecamatan Koja 410 kotak suara, 1.191 bilik suara
Kecamatan Kelapa Gading 186 kotak suara, 537 bilik suara
Kecamatan Tanjung Priok 498 kotak suara, 1.449 bilik suara
Kecamatan Pademangan 222 kota suara, 645 bilik suara
Kecamatan Penjaringan 401 kotak suara, 1.170 bilik suara

Adapun jumlah TPS di wilayah Jakarta Utara sendiri ada 2.150 TPS.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Ditanya Konsep Greencity, Anies : Kami Akan Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari

Rabu, 11 Januari 2017 16:32 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Mardia Ningsih

Anies Baswedan saat menggelar sesi tanya jawab dengan warga Sunter, di GOR Danau Sunter, Jakarta Utara.
Anies Baswedan saat menggelar sesi tanya jawab dengan warga Sunter, di GOR Danau Sunter, Jakarta Utara.

Share this





Jika Anies terpilih, dirinya akan membangun pembangkit listrik tenaga matahari secara bertahap.

TANJUNG PRIOK – Saat blusukan ke GOR Danau Sunter, Jakarta Utara, calon gubernur Anies Baswedan tidak hanya memaparkan program kerja jika dirinya terpilih. Dalam agneda Rabu Bersama tersebut, Anies juga menyempatkan menjawab pertanyaan warga yang hadir.

Seorang warga bernama Aldi bertanya mengenai konsep greencity yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 3 tersebut. Menurutnya, konsep tersebut sulit terwujud mengingat di Jakarta sudah ditumbuhi gedung-gedung pencakar langit. Tidak hanya itu, Aldi pun menanyakan bagaimana dengan kesejahteraan guru mengaji.

Dengan gamblang, Anies menjawab kedua pertanyan tersebut. menurutnya, konsep greencity yang akan dilakukan yakni dengan memanfaatkan energi, yakni dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari yang akan dibangun bertahap. Tidak hanya itu, untuk Jakarta Utara di setiap ruas jalan akan ditanami pohon.

"Untuk guru mengaji, kita akan memberikan fasilitas kesehatan kelas satu bagi pekerja di bidang keagamaan. Karena mereka yang membentuk mental anak bangsa," katanya, menjawab pertanyaan warga, di GOR Danau Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2017).







Sunter Ancol > Laporan Utama

Anies – Sandi Janji Berikan Kemudahan Warga Jakarta Rekreasi ke Pantai

Rabu, 11 Januari 2017 15:20 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Mardia Ningsih

Anies Baswedan – Sandiaga Uno saat blusukan ke Gelanggang Olahraga (GOR) Danau Sunter, Jakarta Utara.
Anies Baswedan – Sandiaga Uno saat blusukan ke Gelanggang Olahraga (GOR) Danau Sunter, Jakarta Utara.

Share this





Anies – Sandi janji memberikan kemudahan akses yang tidak memberatkan secara ekonomi untuk menikmati pantai di wilayah utara Jakarta.

TANJUNG PRIOK – Pasangan cagub dan cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno blusukan ke Gelanggang Olahraga (GOR) Danau Sunter, Jakarta Utara. Kedatangan pasangn nomor urut tiga ini disambut meriah warga dengan meneriakan yel-yel yang dinyanyikan para pendukungnya.

Dalam sambutannya, Anies – Sandi berjanji akan memberikan akses wisata yang mudah bagi warga Jakarta, khususnya yang berdomisili di Jakarta Utara. Salah satunya memberikan kemudahan akses yang tidak memberatkan secara ekonomi untuk menikmati pantai di wilayah utara Jakarta.

Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya terpilih maka akan bekerjasama dengan BUMD yang memiliki akses pantai dan bisa mengakomodir panta-pantai yang khusus bisa dinikmati publik tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.

"Ancol milik Pemprov tetapi memang ada pemegang saham publik. Kita coba cari cara agar bisa menurunkan biaya akses masuk pantai tanpa mengurangi sisi komersil dari pengelola Ancol sendiri," ujarnya, Rabu (11/1/2017).

 







Sunter Ancol > Laporan Utama

PPS Sunter Jaya Masih Kekurang Anggota KPPS

Rabu, 11 Januari 2017 13:06 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Mardia Ningsih

 PPS Kelurahan Sunter Jaya
PPS Kelurahan Sunter Jaya

Share this





Sejumlah persyaratan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merekrut anggota KPPS banyak yang tidak terpenuhi.

TANJUNG PRIOK – Rekruitmen KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kelurahan Sunter Jaya sudah ditutup. Namun, masih banyak kuota KPPS yang belum terpenuhi. Dari 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada diwilayah Sunter Jaya, baru 47 TPS yang anggota KPPS nya lengkap. Sisanya masih terkendala dengan persyaratan, tidak boleh anggota KPPS menjabat dua periode.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sunter Jaya Pratomo mengatakan, PPS Sunter jaya telah melakukan perekrutan pada 5 November 2016 hingga 17 Desember 2016. Namun, sejumlah persyaratan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merekrut anggota KPPS banyak yang tidak terpenuhi.

Syarat terebut antara lain, tidak boleh dua periode, berijazah SLTA, dan membuat surat keterangan sehat. “Setelah melakukan sosialisasi ke RW dan RT ternyata terdapat kendala, karena hampir semua warga sudah menjadi KPPS selama dua periode,” ujarnya.

Selain itu, ada warga yang terkendala ijazah, dan banyak warga yang bekerja di siang hari sehingga kesulitan membuat surat keterangan kesehatan dari puskesmas sekitar.

“Contohnya ada warga yang seorang pengusaha, dia terkendala karena ijizah. Ada juga kendala karena membuat surat kesehatan karena rata-rata bekerja pada siang hari. Sehingga kami bekerjasama dengan puskesmas, akhirnya ada yang mau buka hingga 24 jam,” ujarnya saat ditemui di Kelurahan Sunter Jaya, Selasa (10/1/2017).

Pratomo berharap, anggota KPPS di Kelurahan Sunter Jaya lengkap. Setelah anggota KPPS lengkap, nantinya akan diberikan bimtek (bimbingan teknis) pada tanggal 14 Januari sampai 7 Februari 2017. “Untuk Kelurahan Sunter Jaya belum tau kebagian tanggal berapa tetapi akan dilakukan selama empat hari, satu hari dilakukan bimtek untuk 23 TPS,” tutupnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Perekrutan KPPS Tak Akan Terkendala

Kamis, 05 Januari 2017 13:46 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

Bimtek KPU Jakarta Utara
Bimtek KPU Jakarta Utara

Share this





Sejatinya, aturan baru terkait syarat perekrutan KPPS bisa menjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

JAKARTA – Meski ada keluhan dari sejumlah RT/RW, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara tetap optimistis perekrutan Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tak akan terkendala.

“Memang pada saat sosialisasi ada beberapa RT yang mengeluh keberatan dengan aturan tersebut. Alasannya, sulit untuk mencari yang belum pernah bertugas sebelumnya. Tapi saya sampaikan jalani saja dulu. Usahakan supaya dapat. Kan tidak harus yang pernah bertugas sebagai KPPS sebelumnya, bisa istri atau anaknya. Soal pembinaan bisa dilakukan setelah terpilih,” kata Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Muin.

Muin menyampaikan itu pasca Bimbingan Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara oleh PPK di Kantor KPU Kota Jakarta Utara, Kamis (5/1/2016).

Berdasar aturan, KPU memang memungkinkan menggandeng lembaga pendidikan, dalam hal ini mahasiswa. Atau, melibatkan tenaga pengajar, seperti guru atau dosen. Namun, ketentuannya sama, usia minimal 25 tahun.

“Ya, kami berharap, sistem rekrut terbaru ini dapat lebih baik. Besok terakhir pendaftaran KPPS. Masyarakat harap mengawasi proses perekrutan hingga terpilih anggota KPPS,” pungkasnya.

 







Sunter Ancol > Laporan Utama

Aturan KPU Soal Perekrutan Petugas KPPS Memberatkan

Kamis, 05 Januari 2017 13:34 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Muhammad Azzam

Syarat perekrutan KPPS
Syarat perekrutan KPPS

Share this





Banyak ketua RW yang merasa sulit mencari orang yang berminat menjadi petugas KPPS.

TANJUNG PRIOK – Syarat perekrutan petugas Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirasa terlalu selektif. Banyak warga yang hendak melamar mengurungkan niatnya.

Seperti yang diungkapkan Ketua RT 06 Sunter Agung, Beni. Dari 12 persyaratan, 3 di antaranya cukup memberatkan. Yakni, berusia minimal 25 tahun, ijazah minimal SLTA, dan belum menjabat 2 periode sebagai anggota KPPS.

Akibatnya, Beni merasa sulit mencari orang yang berminat menjadi anggota KPPS. “Syaratnya memberatkan, yang tidak pakai apa-apa aja susah, apa lagi yang harus pakai persyaratan kaya gitu pasti tambah susah lagi. Ga ada yang mau daftar," ujarnya kepada infonitas.com, Kamis (5/1/2017).

Ketua RW 03 Sunter Agung, Joko juga mengungkapkan hal serupa. “Persyaratannya kayak mau melamar kerja. Enggak sebanding dengan jumlah honor yang diterima. Mereka kira banyak yang berminat jadi KPPS,” ucapnya.

Pihak KPU pun tidak melibatkan RT/RW dalam proses rekrutmen KPPS. “Bikin peraturannya enggak pake survei kali, ya begini jadinya. RT/RW harusnya diajak bermusyawarah. Ini sama saja merendahkan jabatan RT/RW,” pungkasnya.







Sunter Ancol > Laporan Utama

Kiat PPS Sunter Jaya Menghadapi Pilkada DKI 2017

Rabu, 21 September 2016 14:51 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Ivany

PPS Kelurahan Sunter Jaya sudah memasang spanduk berisi ajakan ‘Pastikan Nama Anda Terdaftar Sebagai Pemilih
PPS Kelurahan Sunter Jaya sudah memasang spanduk berisi ajakan ‘Pastikan Nama Anda Terdaftar Sebagai Pemilih

Share this





Prosesnya saat ini masih pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada 2017.

JAKARTA – Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara Purnomo memiliki kiat khusus agar hasil pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada DKI 2017 di wilayahnya berjalan tertib dan lancar.

Agar tidak terjadi penumpukan data, Purnomo membuat kebijakan, penyerahan data dari PPDP ke PPS harus dilakukan dengan cara mencicil, minimal satu kali dalam lima hari. Sehingga, PPS bisa langsung memperbaiki dan menyusun daftar pemilih perbaikan dengan dibantu oleh PPDP.

Selain itu, guna meningkatkan minat warga menggunakan hak pilihnya, Purnomo pun akan menempatkan lokasi TPS berdekatan dengan rumah pemukiman pemilih.

Serta, gencar melakukan sosialisasi lewat pamflet mengenai pelaksanaan Pilkada DKI 2017. “Atau, bisa juga  lewat acara hiburan. Intinya, kami mengajak masyarakat agar tidak menyianyiakan hak pilihnya pada 15 Februari nanti,” tuturnya.

Purnomo berharap target 70 persen pemilih dalam Pilkada DKI 2017 yang sudah ditetapkan pemerintah terwujud.