Sunter Ancol > Laporan Utama

Ayomi Etnis Tionghoa, Pemprov DKI Jakarta Miliki FKUB

Minggu, 19 Maret 2017 22:10 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Adi Wijaya

Ilustrasi Sumarsono
Ilustrasi Sumarsono
Foto : istimewa

Share this

0





0

Guna mempersatukan keragaman warga, Pemprov DKI miliki FKUB untuk memberikan ruang gerak semua insan dalam membangun Jakarta

KEMAYORAN – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki forum integrasi dalam memberikan ruang kerukunan antara Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Salah satunya, Forum Kesatuan antar Umat Beragama (FKUB).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, suatu kewajiban bagi Pemprov DKI Jakarta mengayomi seluruh etnis dan agama di wilayahnya, terutama memberikan ruang gerak untuk bersama-sama membangun Jakarta.

"Jakarta tak hanya dapat dibangun dengan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (APBD), namun kita butuh privat sektor, yang notabene banyak juga dari etnis Tionghoa dan masyarakat lainnya," ujar Sumarsono saat ditemui usai menghadiri acara Perayaan Cap Go Meh 2017, di Hall D2, Arena JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Dia menerangkan, selama ini sudah bukan lagi era yang mempersoalkan pribumi dan non pribumi. Namun, sudah terintegrasi, membaur menjadi satu atas nama Warga Negara Indonesia (WNI). Tak lagi membedakan antar satu dengan lainnya.

"Kita semua ini bersaudara. Ibaratnya jika satu dicubit, semua akan merasakan sakit," ungkapnya.

Baca : Ini Inspirasi Kawung Art Culture

Harapannya, keheterogenan Jakarta mengharuskan adanya pemupukan kebhinekaan. Menjaga persatuan tentu tak mudah, perlu adanya kebersamaan seluruh warga Jakarta.

"Jakarta bukanlah milik satu agama, dan bukan juga milik satu suku. Namun, Jakarta milik bersama, yang harus dijaga bersama," tutupnya.

Diketahui, Forum Bersama Indonesia Tionghoa (FBIT) kembali menggelar perayaan Cap Go Meh dalam perayaan Imlek 2568 tahun 2017. Perayaan itu, sekaligus memperingati satu dekade atau sepuluh tahun etnis Tionghoa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, sejak disahkannya UUD No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.