Sunter Ancol > Laporan Utama

Pasca Pilkada DKI 2017

308 Pelanggaran Selama Pilkada DKI Jakarta 2017

Rabu, 03 Mei 2017 18:31 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Adi Wijaya

Bawaslu umumkan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada DKI 2017
Bawaslu umumkan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada DKI 2017
Foto : Adi Wijaya

Share this

0


3


0

Bawaslu mencatat ada 308 pelanggaran yang terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

TANJUNGPRIOK – Selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua lalu tercatat ada 308 pelanggaran yang dilakukan kedua Pasangan Calon (Paslon). Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta merupakan hasil laporan masyarakat dan temuan anggotanya selama berada di lapangan.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti merinci, laporan dan temuan itu terjadi ditiap wilayah. Di antaranya, Bawaslu DKI sebanyak 91 pelanggaran. Untuk Jakarta Pusat 27 pelanggaran, Jakarta Timur 48 pelanggaran, Jakarta Selatan 27 pelanggaran, Jakarta Barat 40 pelanggaran, Jakarta Utara 48 pelanggaran, dan Kepulauan Seribu 27 pelanggaran.

"Pelanggaran itu telah ditindaklanjuti dan dikaji Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu). Ditotal keseluruhan, sebanyak 137 pelanggaran diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, tujuh pelanggaran diserahkan ke kepolisian, tiga pelanggaran kode etik, dan 14 pelanggaran diserahkan instansi lain," ujar Mimah, saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (3/5/2017).

Baca juga : Jokowi Penyebab Warga Kampung Akuarium Dirikan Bangunan Liar

Jika dipersentase jenis-jenis pelanggaran yang telah dikaji, Dia menjelaskan, terdapat empat pelanggaran selama Pilkada DKI Jakarta putaran pertama maupun kedua. Seperti, 44 persen pelanggaran administrasi, dua persen pelanggaran pidana, satu persen pelanggaran kode etik, lima persen pelanggaran lain, dan 48 persen bukan termasuk pelanggaran.

"Pelanggaran administrasi paling menonjol dari ketiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur. Di antaranya sembilan persen Paslon Agus-Sylvi, 18 persen pelanggaran Paslon Ahok-Djarot, 19 persen pelanggaran Paslon Anies-Sandi, dan 54 persen pelanggaran penyelenggara," jelasnya.

Hasil catatannya ini, Kata Mimah akan dibawa ke tingkat Bawaslu RI. Hal itu berguna, untuk membenahi sistem peraturan KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

"Semoga hasil ini dapat menjadi kajian untuk membenahi sistem peraturan, agar tak ada lagi pelanggaran Pemilu pada masa mendatang," tutupnya.