Serpong > Laporan Utama

Wakil Ketua DPRD Tangsel Minta Pemkot Tutup Peternakan Babi di Setu

Rabu, 14 Maret 2018 12:20 WIB
Editor : Galih Pratama | Reporter : Alfriani Anisma Wibowo

Lokasi peternakan babi di Setu, Tangsel.
Lokasi peternakan babi di Setu, Tangsel.
Foto : istimewa

Share this








Peternakan babi di Setu, Tangsel sangat meresahkan warga. Wakil Ketua DPRD Tangsel Saleh Asnawi pun meminta agar Pemkot Tangsel menutupnya.

TANGSEL - Keberadaan peternakan babi di Kampung Sarimulya, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel) makin meresahkan. Sebab menimbulkan dampak negatif seperti adanya bau tak sedap dan munculnya bibit penyakit akibat limbah kotoran babi yang dibuang di lingkungan pemukiman warga.

Sebenarnya, usaha ternak babi itu melanggar Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor :47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan. Hal tersebut terlampir dalam surat teguran yang dilayangkan oleh pihak Kecamatan Setu pada Oktober 2017 lalu.

Dalam surat yang ditandatangani Camat Setu Wahyudi Laksono itu juga disebutkan agar usaha peternakan babi harus segera ditutup paling lambat sampai 10 November 2017. Jika instruksi itu tidak dijalankan, usaha tersebut akan dibongkar paksa sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Namun, teguran itu rupanya tak dihiraukan dan peternakan babi itu masih tetap berjalan.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Saleh Asnawi mengaku, akan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi peternakan itu. Pasalnya, selain mengganggu, peternakan itu dari sisi kebersihan juga sangat merugikan warga. Apalagi tidak jauh dari peternakan terdapat pemukiman yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang notabene haram dengan keberadaan babi.

''Kita akan tindaklanjuti laporan soal peternakan babi. Yang pasti usaha tersebut ilegal karena harus ada izin dari warga sekitar. Tidak mungkin, warga membolehkan usaha babi tanpa izin tersebut,” ujarnya, Rabu (14/3/2018).

Saleh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus segera menertibkan peternakan itu. Apalagi sudah ada surat teguran dari pihak kecamatan. Jadi jika masih diabaikan berarti harus ditindak sesuai dengan peraturan dan UU karena pengusaha peternakan tidak mengindahkan surat peringatan dari pemerintah.