Jumat, 12 Januari 2018 15:15:00
Editor : Galih Pratama | Reporter : Alfriani Anisma Wibowo
Raperda Penyelenggaraan Haji Tengah Digodok DPRD Kota Tangsel
Ilustrasi jamaah haji.
Foto : istimewa
 

TANGSEL – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Haji yang saat ini sedang digodok DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Raperda ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keamanan jamaah di Tangsel dalam beribadah haji.

Raperda ini dimunculkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Di pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa transportasi jama'ah haji dari rumah ke embarkasi dan dari embarkasi ke tempat awal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Staf Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) pada Kementerian Agama Kota Tangsel Abdul Syukur mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah agar segera diterbitkannya Perda penyelenggaraan haji.

Saat ini raperda masih dalam penggodokan naskah akademik. Setelah itu, kata Abdul, akan dilanjutkan ke penyusunan program legislasi daerah (Prolegda).

Untuk pendaftaran haji, lanjutnya, jamaah diwajibkan membuka rekening sebesar Rp 25 juta di bank. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015. Sementara untuk kuota jamaah haji di Kota Tangsel belum bisa ditentukan.

Hal tersebut mengingat pembagian kuota tergantung Provinsi Banten. Di tahun ini sebanyak 9.420 kuota yang ada di Provinsi Banten. Sedangkan, penerimaan kuota haji di Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi.

“Untuk kuota tidak dibagi per kabupaten ataupun kota. Dan masa tunggu sampai saat ini 17 tahun," ujarnya, Jumat (12/1/2018).

Baca Juga

Berikan Komentar Anda