Selasa, 15 Mei 2018 10:21:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Alfriani Anisma Wibowo
Puluhan Buruh KASBI Duduki Kantor Disnaker Tangerang
Puluhan buruh dari KASBI mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang.
Foto : istimewa
 

TANGERANG - Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) menduduki Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di Cikokol, Kota Tangerang.

Dalam aksi yang digelar secara damai tersebut, para buruh menyuarakan tuntutan mereka terkait lemahnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang. Sebab, tiga perusahaan terkemuka di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada puluhan buruh.

"Ada 61 buruh dari anggota kami telah di-PHK dari tiga pabrik. Mereka sudah dicatatkan namun perusahaan mem-PHK-nya dengan alasan bahwa anggota kami statusnya harian lepas dan kontrak. Kalau bicara aturan mereka sudah kerja lama semua," ujar Koordinator KASBI Banten Maman Nuriman, Selasa (15/5/2018).

“Di situ pengawas harus bertindak tegas terhadap apa yang menjadi keinginan kami. Yang lebih ironis lagi bahwa ketiga perusahaan tadi tidak menjalankan hak normatif bagi pekerjanya. Pertama kenaikan upah masih di bawah standar, K3 tidak berjalan, dan cuti serta hak normatif lainnya. Maka kami mengadukan kepada dinas pengawas," tambahnya.

Selain itu, pihaknya mengindikasikan bahwa puluhan buruh di-PHK lantaran para pengusaha menginginkan union busting atau pemberangusan serikat buruh. “Kami mengindikasikan ada unsur pemberangusan serikat. Ketika organisasi serikat dibentuk tapi para perusahaan mem-PHK. Yang sebagian besar pengurus," katanya.

Maka, lanjut Maman, pihaknya ingin pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan diperketat lagi. Maman juga menyampaikan bahwa aspirasi buruh segera ditindaklanjuti, jika tidak maka KASBI akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Kami akan melakukan pengawalan yang lebih ketat kepada pengawas. Apabila pengawas tidak bekerja maka kami akan bawa kasus ini ke kementerian," paparnya.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda