Serpong > Laporan Utama

Pjs Wali Kota Tangerang Harus Respon Aspirasi Warga Warung Mangga

Kamis, 15 Maret 2018 10:13 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Ade Indra Kusuma

Ilustrasi JPO.
Ilustrasi JPO.
Foto : istimewa

Share this








Pjs Wali Kota Tangerang harus segera merespon aspirasi warga Warung Mangga, Kecamatan Pinang yang meminta adanya jembatan penyeberangan orang (JPO).

TANGERANG – Terkait aspirasi Warung Mangga, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang meminta dibangunnya jembatan penyeberangan orang (JPO), DPRD Kota Tangerang, Muhamad Rijal buka suara. Seharusnya Pjs Wali Kota Tangerang M. Yusuf sigap menanggapi pemintaan warga tersebut.

Menurutnya, seharusnya Pjs Wali Kota Tangerang beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah tahu mengenai hal itu. Pasalnya, tuntutan warga Warung Mangga sudah viral.

Rijal juga menyatakan aspirasi warga itu sebetulnya sudah lama disampaikan. Bukan hanya tingkat Pemkot Tangerang, tapi juga ke Pemprov Banten. Namun disayangkan hingga kini belum ada tanggapan terhadap laporan tersebut.

“Sudah berulang kali meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan JPO, karena jalan itu merupakan kewenangan provinsi dan sebaiknya memang bekerjasama dengan Pemkot Tangerang, kita akan menunggu hasilnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi sempat melakukan pertemuan dengan warga dan menyatakan telah layangkan surat terkait keinginan warga tersebut.

“Kita (DPRD Kota Tangerang-red) akan melayangkan surat ke provinsi Banten yang tertuju langsung ke gubernur Banten terkait permohonan warga dalam pembuatan JPO,” ujar politisi partai PDI Perjuangan ini.

Pasalnya, lanjutnya, jalan tersebut adalah berada dalam kewenangan Provinsi. Jika kewenangan jalan tersebut ada di Kota Tangerang, maka pihaknya akan menganggarkan dalam APBD Kota Tangerang.

Kewenangan itu dipergas oleh Kepala Dishub Kota Tangerang Saeful Rohman. “Izinnya itu melalui Provinsi Banten,” katanya.
Menurutnya, berdasarkan kajian, pembangunan JPO di Warung Mangga sangat memungkinkan. Namun kewenangan ada di provinsi.

Jika diserahkan ke Pemkot Tangerang tentu akan ada pembahasan dalam dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan persetujuan dari DPRD.