Serpong > Laporan Utama

Dua WNA Terjaring Operasi Yustisi di BSD

Jumat, 23 Februari 2018 16:40 WIB
Editor : Galih Pratama | Reporter : Alfriani Anisma Wibowo

Suasana sidang langsung bagi warga yang tak membawa KTP atau keterangan domisili.
Suasana sidang langsung bagi warga yang tak membawa KTP atau keterangan domisili.
Foto : istimewa

Share this








Para warga yang terjaring dalam operasi yustisi Tangsel diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 ribu untuk WNI dan Rp 100 ribu untuk WNA.

TANGSEL- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan (Disdukcapil Tangsel) mendapati 78  orang yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan tinggal di Tangsel. Dua di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) dari Korea Selatan dan Singapura.

Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Tangsel Heru Sudarmanto mengatakan, mereka terjaring saat operasi yustisi kependudukan di sekitar wilayah BSD Square.

“Kedua WNA itu tidak punya surat keterangan tempat tinggal atau SKTT. Mereka punya Kitas tapi mereka enggak mengurus SKTT untuk tinggal di Tangsel,” ujarnya, Jumat (23/2/2018).

Operasi yustisi kependudukan ini merupakan kegiatan rutin Disdukcapil dalam rangka upaya taat perda dan peraturan wali kota terkait tertib administrasi dan ini pertama kalinya dilakukan di Kecamatan Serpong.

Warga yang menaiki mobil dan motor dihentikan petugas dari Disdukcapil, satpol PP, aparat kepolisian, serta petugas Dishub untuk diminta menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Para warga yang terjaring dalam operasi yustisi pun diwajibkan membayar denda karena tidak membawa KTP. Seorang hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pun dihadirkan untuk memutuskan sanksi bagi warga yang tidak membawa KTP.

"Sanksi yang kita tetapkan itu bayar di tempat maksimal sebesar Rp 50 ribu untuk WNI dan Rp 100 ribu untuk WNA. Operasi yustisi kependudukan ini bakal rutin digelar sebulan sekali di seluruh wilayah Tangsel,” ungkapnya.