Rabu, 14 Februari 2018 09:26:00
Editor : Waritsa Asri | Reporter : Ade Indra Kusuma
Dapil Pemilu Kota Tangerang Tidak Berubah
Ilustrasi kantor KPU Kota Tangerang.
Foto : istimewa
 

TANGERANG - KPU Kota Tangerang menggelar uji publik daerah pemilihan DPRD pada pemilihan legislatif 2019 di Hotel Yellow Bee, Selasa (13/2). Komisioner KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul mengatakan, uji publik dimaksudkan untuk meminta pandangan dan pendapat publik dari masyarakat diantaranya akademisi, Pemda, partai politik.termasuk juga LSM.

Lanjutnya hasil uji publik akan ditetapkan KPU RI. sebab saat ini memasuki proses hari terakhir tahapan uji publik.

“Setelah ini kita sampaikan KPU Provinsi dan disampaikan ke KPU RI, ini mekanisme yg ditetapkan Undang-Undang, Menetapkan daerah pemilihan hanya dapil kabupaten kota saja. jadi DPRD Provinsi itu sudah menjadi bagian dari lampiran UU no.7 2017,” ujar Banani.

Dikatakannya, salah satu dari 7 prinsip penataan dapil adalah kesinambungan, pihaknya memperhatikan penataan dapil dan alokasi kursi dari pemilu 2014 lalu.

” Itu kami rujuk dan kami lihat. dapil masih lima dan 50 kursi totalnya, maka kita lihat apakah masih sesuai, kita lihat aspek lainnya. apakah aspek kesetaraan nilai suara itu sudah terakomodir, kepatuhan terhadap asas pemilu yang proporsional,” paparnya.

Kemudian, setelah itu pihaknya akan melihat apakah alokasi kursi proporsional atau tidak.

“Masing-masing dapil hanya selisih dua kursi. itu artinya masih proporsional. karena kursi minimal untuk pemilihan DPRD Kota Tangerang minimal 3 dan maksimal 12 kursi.

Diterangkannya, prinsip penyusunan dapil itu berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan.

“Tiga hal itu bisa dilakukan. kita mengambil dapil per kecamatan bisa, tapi alokasi kursinya semakin kecil. bisa saja 13 dapil tapi nantinya tidak akan proporsional,” ucapnya.

Saat ini dapilnya masih merujuk pada pemilu 2014, diantaranya dapil 1 Tangerang Karawaci, dapil 2 Jatiuwung Periuk dan Cibodas, Dapil 3 Batuceper, Neglasari Benda, Dapil 4 Pinang dan Cipondoh, dapil 5 Ciledug Larangan dan Karang Tengah

“Tidak ada usulan untuk perubahan karena masih penataan dapil sesuai dengan 7 prinsip, kecuali ada yang beda baru kita ubah,” katanya.

Dekan Fisip Unis, Yusmedi Yusuf mengatakan, penambahan atau pengurangan dapil dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada.

“Jika mekanisme masih baik saya pikir lebih baik ya dipertahankan, Jadi jumlah kursinya saya kira sudah memenuhi porsi demokratis lah,” ucapnya.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda