Puri > Laporan Utama

Pigub DKI Jakarta 2017

Ini 3 Tips Sandiaga Uno untuk Para Kader

Rabu, 11 Januari 2017 10:56 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Anies-Sandiaga Uno.
Anies-Sandiaga Uno.

Share this





Sandiaga Uno memiliki cara bicara mengedepankan warga Jakarta.

GROGOL PETAMBURAN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin dekat. Tepatnya, 15 Februari 2017, warga DKI Jakarta akan kembali memilih gubernur dari tiga pasang calon yang ada.

Menyikapi hal itu, Cawagub bernomer urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno nampak terus memperbaiki sistem kaderisasi. Para kader, diimbau lebih aktif membujuk warga agar dapat memilihnya.

"Kami tidak dilatarbelakangi orang hebat. Tapi warga Jakarta lah yang hebat mempercayai kami," ujarnya saat di depan ribuan kader dan pendukungnya, di GOR Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).

Dalam acara itu, Sandi pun memaparkan program unggulan jika terpilih nanti. Salah satunya, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang akan dinikmati seluruh warga Jakarta berumur 6-21 tahun.

Berbeda pada program KJP sebelumnya, yang tak dapat diuangkan. KJP Plus miliknya diklaim dapat diuangkan. Sebab, sekolah membutuhkan ongkos dan biaya makan. Tak sekadar perlengkapan sekolah, seperti buku dan tas.

"KJP Plus bisa dinikmati hingga tingkat pendidikan perguruan tinggi,"ujarnya.

Tiga tips yang diberikan Sandi, yakni :

1. Bujuk tetangga, kanan, kiri, depan, belakang rumah agar memilih kami.
2. Aktifkan media sosial, agar teman dan karib jauh bisa ikut terbujuk memilih kami.
3. Saat Pilkada, pastikan lakukan pengawasan ketat. Jangan ada kecurangan, yang dapat merugikan kita.

 

 







Puri > Laporan Utama

Ingat, Aparatur Sipil Negara Wajib Netral

Sabtu, 04 Februari 2017 19:01 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Surat suara Pilkada DKI
Surat suara Pilkada DKI

Share this





Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sadar atas hak warga memilih pilihan Cagub pada Pilkada DKI 2017.

KEBON JERUK - Menjadi suatu kewajiban bagi Aparat Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam tiap pemilihan umum di negeri ini. Termasuk, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pada Rabu (15/2/2017) mendatang.

Pengawasan ketat dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat. Keterlibatan ASN itu, dianggap akan mencederai demokrasi Indonesia.

"Apalagi aparat kepolisian dan TNI. Mereka tak mendapatkan suara. Untuk itu, Panwas TPS harus mengetahui tiap pemilih di lokasi TPS yang dijaga,"kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi saat ditemui di kantornya, Jalan Kebon Jeruk Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2017).

Tak hanya itu, ketidaknetralan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap TPS juga harus ditegakkan.

Sebab, dari Pilkada sebelumnya, tak sedikit pengaruh ASN terjadi. Dugaan menghasut pemilih dalam Pilkada agar memilih salah satu dari tiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur DKI Jakarta masih berpotensi.

"Jika ada temuan seperti itu, maka pengawas TPS harus segera melaporkan,"kata dia.

Dalam pemetaan, Panwaslu Jakarta Barat juga mencatat, terdapat dua TPS rawan terhadap keterlibatan penyelenggara Pilkada (KPU DKI) yaitu di TPS 027 dan 028 Tanah Sereal.

"Intinya pengawasan harus dilakukan ketat. Tak boleh satu pun pengawas di lapangan lengah," tegas dia.

 







Puri > Laporan Utama

Wasapada, 21 TPS Rawan Konflik di Jakarta Barat

Sabtu, 04 Februari 2017 18:40 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Ilustrasi pengamanan Pilkada
Ilustrasi pengamanan Pilkada

Share this





Keabsahan DPT hingga lokasi rawan tawuran menjadi penyebab kerawanan TPS.

KEBON JERUK - Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlokasi rawan konflik, diduga dapat memicu pelanggaran prosedur saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta, pada Rabu (15/2/2017) mendatang.

Panwaslu Jakarta Barat mencatat terdapat 21 TPS rawan persoalan tersebut. Indikator konflik terdiri dari empat faktor. Yaitu terdiri dari banyak warga tak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terdapat basis ketiga Tim Sukses Paslon, hingga lokasi rawan tawuran.

"Antisipasi itu, kami akan menugaskan para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) memantau lebih ketat. Bila diperlukan meminta bantuan aparat keamanan," tutur Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi saat ditemui di kantornya, di Jalan Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2017).

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Barat membuka 2.934 TPS. Sebanyak 1.652.051 warga dipastikan akan berpartisipasi memilih calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada nanti.

Data 21 TPS rawan konflik di Jakarta Barat :

  1. TPS 046 Duri Kosambi (1)
  2.  TPS 027, 031 Kali Anyar (2)
  3. TPS 014, 015, 016, dan 017 Kedoya Selatan (4)
  4.  TPS 06, 07, 08, dan 032 Kota Bambu Selatan (4)
  5. TPS 069, 070 Palmerah (2)
  6. TPS 02 dan 09 Slipi (2)
  7.  TPS 09, 014, dan 034 Kota Bambu Utara (3)
  8. TPS 004, 005, dan 015 Joglo (3)

(Sumber : Panawaslu Jakarta Barat)







Puri > Laporan Utama

Gagal Bikin KJP, Warga Kota Bambu Curhat ke Sandiaga

Rabu, 01 Februari 2017 16:52 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Adi Wijaya

Sandiaga Uno sat berkampanye di Jalan Kota Bambu Utara III RT02/06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2017).
Sandiaga Uno sat berkampanye di Jalan Kota Bambu Utara III RT02/06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2017).

Share this





Sandiaga Uno menilai kesalahan pendataan KJP saat ini tidak melibatkan RT/RW. Padahal, RT/RW lah yang mengetahui kondisi perekonomian warganya.

PALMERAH – Seorang warga Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Nur Aisah (36) mengeluhkan proses pembuatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak merata. Keluhan tersebut disampaikan kepada Cawagub bernomer urut tiga, Sandiaga Uno saat berkampanye di Jalan Kota Bambu Utara III RT02/06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2017).

"Saya sudah empat kali mengajukan KJP, namun tak pernah mendapatkannya," kata Nur saat ditemui di Jalan Kota Bambu Utara III RT02/06, Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2017).

Menanggapi hal itu, Cawagub Sandiaga Uno mengatakan, akan memperbaiki proses pendataan di Jakarta. Tak terkecuali KJP. "Tentu kami prihatin akan hal itu," ucap Sandi.

Menurutnya, kesalahan pendataan KJP saat ini tidak melibatkan RT/RW. Padahal, RT/RW lah yang mengetahui kondisi perekonomian warganya. "Jika terpilih nanti, kami akan melibatkan RT/RW. KJP akan kami prioritaskan kepada warga miskin," tutupnya.







Puri > Laporan Utama

Tuanya Jakarta, Kokohnya VW Combi Bagi Anies

Senin, 30 Januari 2017 19:29 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Sumber : DBS

VW Combi kampanye Abies-Sandi. (Purwanto)
VW Combi kampanye Abies-Sandi. (Purwanto)

Share this





Anies menyamakan VW Combi dengan Kota Jakarta.

KEBON JERUK – Pemakaian simbol kampanye menjadi ciri khas tersendiri para pasangan calon DKI Jakarta.

Seperti pemakaian mobil bermerek VW tipe Combi yang digunakan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ternyata, VW berwarna krem itu memiliki makna bagi Anies.

“Kami memilih pakai VW Combi itu ya jadi contoh. VW itu usianya tua. Tetapi, karena dirawat dengan baik. Dia menjadi suatu yang unik, antik dan enggak kalah dengan yang baru,”kata Anies di Waroeng Sunda, Jalan Panjang Raya No 57, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/1/2017).

Anies menyamakan VW  Combi dengan Kota Jakarta.  Sebab, seperti diketahui usia Jakarta sendiri telah menginjak ke-490 , pada Juni nanti.

“Jakarta ini kotanya tua, tetapi bila dirawat dengan baik, dirawat dengan unik, maka Jakarta tidak akan kalah dengan kota-kota baru yang akan dibangun,”pungkasnya.

Pasangan Cawagub Sandiaga Uno ini menyadari Jakarta sudah tak muda lagi, dan bukan seperti kota-kota baru lainnya yang baru mulai dibangun.

“Itu filosofinya kenapa kami pilihnya VW Combi, kmai pilihnya Vespa kuno. Karena Jakarta kota berumur. Nah, kami mau belajar dari sana,”katanya.

 

 







Puri > Laporan Utama

Satpol PP Tindak Tegas Pemasangan Spanduk Kampanye

Rabu, 25 Januari 2017 18:45 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Petugas Satpol PP melakukan pencopotan spanduk kampanye di Jakarta Barat. (Adi)
Petugas Satpol PP melakukan pencopotan spanduk kampanye di Jakarta Barat. (Adi)

Share this





Tak sedikit, pemasangan spanduk tersebut telah melanggar Perda Nomer 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

KEBON JERUK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat terus menyisir sejumlah spanduk milik ketiga Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta.

Tak sedikit, pemasangan spanduk tersebut telah melanggar Perda Nomer 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

"Pemasangan spanduk tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dipasang pada tiang listrik, pohon, Jembatan Penyebrangan Umum (JPO) dan taman," ujar Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat saat dikonfirmasi infonitas.com di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (25/1/2017).

Penyisiran spanduk, kata dia, telah dilakukannya sejak awal masa kampanye Desember 2016 lalu. Sejak saat itu, pihaknya telah mencabut sejumlah pemasangan spanduk yang melanggar peraturan.

Pencopotan spanduk itu juga atas kerjasama dengan Panwaslu dan KPUD Jakarta Barat.

"Kami sudah menyisir di delapan kecamatan di Jakarta Barat,"paparnya.

Diketahui, Panwaslu Jakarta Barat telah mencabut sebanyak 41 spanduk di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Hasilnya, sebanyak 30 spanduk milik Anies-Sandi tercatat terbanyak melanggar aturan. Diikuti sembilan spanduk milik Agus-Sylvi, dan dua spanduk milik Ahok-Djarot.

"Pencopotan spanduk itu melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 tahun 2016 Pasal 30 ayat 4," pungkasnya.

 







Puri > Laporan Utama

Pengusutan Lokasi Bimtek Saksi Agus-Sylvi

Senin, 23 Januari 2017 18:56 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Pemeriksaan Korcam Agus-Sylvi dan Kepsek Duta Bangsa. (Adi)
Pemeriksaan Korcam Agus-Sylvi dan Kepsek Duta Bangsa. (Adi)

Share this





Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi menjelaskan, Tim Sukses Agus-Sylvi menggunakan tempat pendidikan sebagai lokasi Bimbingan Teknis (Bimtek) saksi.

KEBON JERUK - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat terus mengusut kasus pelanggaran Pasangan Calon (Paslon) Gubernur DKI Jakarta Agus-Sylvi.

Mereka diduga telah melanggar UU No10 Tahun 2016, Pasal 69 huruf I terkait pelanggaran penggunaan tempat pendidikan.

Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi menjelaskan, Tim Sukses Agus-Sylvi menggunakan tempat pendidikan sebagai lokasi Bimbingan Teknis (Bimtek) saksi, di sekolah Duta Bangsa, Jalan Kapuk Gang Empang, RT14/RW12, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/1/2017) lalu.

"Meski sekolah swasta tetap saja melanggar. Konteks di UU mengacu tempat pendidikan,"tutur Puadi saat ditemui di kantor Panwaslu Jakarta Barat, Jalan Kebon Jeruk Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (23/1/2017).

Berbagai saksi telah diperiksa. Di antaranya Koordinator Kecamatan Agus – Sylvi yaitu Kujang dan Kepala Sekolah Duta Bangsa yaitu Murdani.

Saat itu, PPL telah mengimbau paslon ini agar tidak menggelar Bimtek di sekolah. Tetapi, imbauan itu seraya tak dipedulikannya.

"Keterangan Kujang, lokasi Bimtek telah diperbolehkan 'atasannya', sedangkan Murdani berdalih ketidaktahuan UU tersebut," ujarnya.

Menindak lanjuti kasus itu, Puadi menambahkan, akan mengusut Korcam tersebut. Jika dia termasuk Tim Sukses, maka akan dikenakan sanksi pidana.

"Kami telusuri dahulu dia (Murdani) Timses terdaftar di KPU atau bukan. Jika bukan, maka kita akan cari penanggungjawab kegiatan tersebut,"pungkasnya.

 







Puri > Laporan Utama

Sandiaga Sebut PKL dapat Gelar Lapak di Trotoar

Senin, 23 Januari 2017 18:37 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Sandiaga Uno di Kedoya. (Adi)
Sandiaga Uno di Kedoya. (Adi)

Share this





Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno bicara dukungan PKL di trotoar jalanan Jakarta.

KEBON JERUK - Berbagai cara dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta demi meraih suara warga dalam Pilkada nanti.

Seperti yang dilakukan Cawagub bernomer urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno. Dia rela menerobos peraturan daerah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. 

Demi meraih hati para Pedagang Kaki Lima (PKL) liar, Sandi justru memperbolehkan penggunaan trotoar sebagai lokasi berjualan.

Padahal, dalam lanjutan Perda tersebut justru tertera Pasal 25 ayat 2 yaitu berisi bahwa PKL liar akan dikenakan sanksi kurungan pidana 60 hari atau denda maksimal  Rp 20 juta jika berjualan di atas trotoar.

"Bisa saja kami gunakan trotoar untuk lokasi berjualan,"papar Sandi di kawasan Kedoya, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, pada Senin (23/1/2017).

Sandi berdalih, akan melakukan rekayasa lalu lintas bagi pejalan kaki di trotoar. Para PKL diperbolehkan berjualan pada jam sibuk dari pukul 06.00 WIB - 08.00 WIB. 

"Jadi para pedagang yang berjualan di trotoar akan ramai dikunjungi pembeli yang berjalan kaki di trotoar,”pungkasnya.

Lebih jauh, dia memaparkan, akan membeli sejumlah lahan kosong tak terpakai. Berapa pun biayany, kata dia, itu dilakukan guna meningkatkan status para PKL.

"Jadi kami berkomitmen, mereka bisa lebih meningkatkan statusnya. Dari PKL liar menjadi PKL binaan,"katanya.

 







Puri > Laporan Utama

Ormas Bagi Sandiaga Uno

Senin, 23 Januari 2017 18:13 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Sandiaga Uno meladeni warga saat kampanye di kawasan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Adi)
Sandiaga Uno meladeni warga saat kampanye di kawasan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. (Adi)

Share this





“Tidak ada kompromi, anarki sudah masuk ke ranah hukum.”

KEBON JERUK - Tak bisa dipungkiri, saat ini banyak bermunculan berbagai organisasi masyarakat (Ormas). Berdalih demokrasi, justru mereka rentan melakukan aksi anarki saat menyampaikan aspirasi.

Tak sedikit, aksi anarkis itu mengakibatkan banyak korban. Contohnya, saat aksi 212 di depan Istana Negara, pada 2 Desember 2016 lalu.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta bernomer urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno ternyata merasa geram.

"Tidak ada kompromi, anarki sudah masuk ke ranah hukum. Kami juga akan menjembatani permasalahan itu," ujar Sandi usai berkampanye di Jalan Puri Kembangan, gang Pandan No. 9, RT11/05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (23/1/2017).

Sandi berdalih pembubaran ormas bukan domain pemerintah provinsi (Pemprov). Melainkan, kata dia, domain pemerintah pusat. Pemprov hanya bersinergi menjalankan tugas dengan pemerintah pusat.

"Kalau kami melihat semua punya peran dan tanggung jawab masing-masing," paparnya.

Lebih jauh, dia menerangkan, Anies-Sandi berkomitmen mempersatukan bangsa. Ormas melakukan anarki, menurutnya lantaran kesal aspirasinya tak didengarkan para penanggung jabatan.

"Kami akan berikan akses pendidikan yang baik," pungkasnya, kembali ungkap program bareng Anies Baswedan.

 







Puri > Laporan Utama

Warga Keluhkan BPJS, Sandiaga Langsung Berbagi Janji

Senin, 23 Januari 2017 17:54 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Adi)
Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Adi)

Share this





Keluhan warga langsung didengarkan Cawagub DKI Sandiaga Uno dalam mengatasi persoalan BPJS.

KEBON JERUK - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bernomer urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi serius curhatan warga terkait BPJS Kesehatan. Keluhan itu ia dengarkan saat berkampanye di Jalan Puri Kembangan, Gang Pandan I RT11/05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (23/1/2017).

Salah satunya Tari. Dia mengeluhkan penggunaan BPJS Kesehatan yang tidak konsisten. Sepengalamannya, saat akan memakai jasa BPJS untuk sang ibu, ia mengaku pernah ditolak di salah satu rumah sakit.

Dengan alasan, ujarnya, tidak sesuai domisili. Padahal, BPJS Kesehatan milik ibundanya itu bukanlah BPJS golongan gratis, tetapi berbayar premi.

"Keadaan saat itu sedang darurat. Namun, ibu saya ditolak dan harus dipindahkan ke rumah sakit lain dengan alasan BPJS Kesehatan," tutur Surprihatin, warga Jalan Puri Kembangan, gang Pandan No. 9, RT11/05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (23/1/2017).

Mendengar hal itu, seakan kesempatan Sandi memaparkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, yang menjadi salah satu program andalannya.

Angin segar seakan datang, warga pun menyambutnya dengan suka cita. Riuhan tepuk tangan bergemuruh di lokasi kampanye.

"Warga Jakarta nggak perlu khawatir. Ini kami punya program KJS Plus. Semua biaya pengobatan gratis," ujarn Sandi.

Sandi menjelaskan, KJS Plus tersebut memiliki program pendampingan. Warga, dikatakannya yang hendak berobat dapat berdiskusi untuk memilih lokasi rumah sakit. 

"Jadi nanti ada tim. Mereka akan merekomendasikan warga yang hendak berobat. Nggak ada lagi penolakan rumah sakit,"pungkasnya.

 







Puri > Laporan Utama

AHY Puji Kekokohan Bangunan Vihara Dharma Bhakti

Kamis, 19 Januari 2017 14:15 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Sumber : DBS

AHY di Bidakara.
AHY di Bidakara.

Share this





Cagub Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta doa kepada warga yang sedang sembahyang di Vihara Dharma Bakti.

TAMAN SARI – Kampanye Cagub DKI Jakarta masih bergulir. Kunjungan para paslon masih dilakukan demi mendapatkan suara warga Jakarta. Petak Sembilan, Jakarta Barat hari ini didatangi oleh Cagub Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Antusias warga, khususnya pedagang setempat cukup terlihata ketika Agus mendatangi Vihara Dharma Bhakti. Ternyata, Agus sangat mengagumi vihara tersebut.

“Wah, ini masih kokoh ya pak, kayu besi ini ya pak yang dipakai. Pantai masih kokoh,”kata Agus di kawasan Petak Sembilan, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Agus juga menyempatkan diri masuk ke vihara dan nampak bercakap-cakap dengan warga yang sedang sembahyang.

“Jangan lupa doakan saya ya bu,”kata Agus kepada warga di Vihara Dharma Bhakti.

Setelah itu, ia mengaku telah mendengarkan keluhan warga. Warga, kata dia, ingin peningkatan taraf hidup.

“Dan tetap dilestarikan kebudayaan yang ada. Itu tentu yang saya dan Mpok Sylvi lakukan,”pungkasnya.