Rabu, 16 Mei 2018 10:57:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Ade Indra Kusuma
BPOM Gerebek Pabrik Kosmetik Ilegal di Tambora
Kepala BPOM RI Penny K Lukito (kanan) mendatangi bangunan di Tambora Jakarta Barat yang disinyalir menjadi tempat produksi kosmetik ilegal.
Foto : istimewa
 

TAMBORA – Penyidik PNS BPOM bersama Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes POLRI menggerebek sebuah bangunan di Tambora Jakarta Barat yang disinyalir menjadi tempat produksi kosmetik ilegal termasuk palsu dan diduga kuat mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik, Jumat (15/5/2018) sore. Sebelumnya BPOM pada Jumat (11/5/2018) menemukan sembilan jenis kosmetik dan perawatan kulit yang tidak terdaftar di BPOM.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 21 item (39.389 pieces) produk jadi kosmetik ilegal termasuk palsu yang di antaranya merupakan produk yang banyak ditemukan di pasaran, antara lain Cream Natural 99, Cream Temulawak, Kelly Pearl Cream, Dokter White, SP Whitening and Anti Acne, Question Quine Pearl Cream, Citra Day Cream, Citra Night Cream, serta La Widya Temulawak.

Selain itu, diamankan juga beberapa alat produksi dan bahan baku yang digunakan pada proses produksi. "Total nilai keekonomian temuan kali ini diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Ini menjadi salah satu temuan kosmetik ilegal terbesar BPOM RI pada tahun 2018," terang Kepala BPOM RI Penny K Lukito dari rilis yang diterima Infonitas.com.
 
Produksi kosmetik ilegal ini terlihat sangat rapi walaupun dari pengakuan tersangka bahwa sarananya baru beroperasi selama 6 bulan terakhir. Namun terlihat dari TKP bahwa proses produksi dilakukan dengan tidak manusiawi, yaitu menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar CPKB dan sarana tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi.

Menurut Penny, kosmetik ilegal tersebut besar kemungkinan juga disebarkan ke sarana distribusi kosmetik ataupun klinik-klinik kecantikan di berbagai wilayah.

Dari hasil penyidikan sementara, pelaku dikenai sanksi pidana terkait UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Selain itu, juga melanggar Pasal 62 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda