Pluit kapuk > Laporan Utama

Soal Reklamasi, Investor Dinilai Seperti Era Orde Baru

Kamis, 18 Mei 2017 11:20 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Reklamasi Pantai
Ilustrasi Reklamasi Pantai
Foto : istimewa

Share this








Pengusaha yang terlanjur investasi dalam proyek reklamasi pantai di teluk utara Jakarta dinilai berperilaku sama seperti era Orde Baru.

JAKARTA – Para pengusaha yang terlanjur investasi di reklamasi teluk utara Jakarta dinilai masih berperilaku seperti di era Orde Baru. Perilaku tersebut perihal Keputusan Presiden (Keppres) menjadi landasan peraturan utama dibanding aturan hukum lainnya.

Marco Kusumawijaya selaku Tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan –Sandiaga Uno mengatakan, Keppres dibuat bertujuan memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan dan memberi wewenang pada departemen-departemen terkait dalam membuat kajian yang menjadi dasar perizinan.

“Dan itu semua harus diperoleh sebelum betul-betul membangun pulau," kata Marco di Jakarta, Kemarin.

Ia pun menyalahkan pihak swasta yang terlanjur berinvestasi di proyek reklamasi. Sebab,  mereka sudah mendirikan bangunan padahal Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi pantai utara Jakarta belum keluar.

"Mestinya kalau pengusaha tahu belum memenuhi semua syarat ya jangan jual barangnya. Dalam kasus reklamasi bangunannya tidak ada IMB, pulaunya tidak ada Amdal, tidak ada Perda zonasi. Jadi barang itu ilegal, tidak boleh dijual, bahkan janji pun tidak boleh," jelasnya.

Aktivis dan pengamat perkotaan ini menegaskan, keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sudah pasti untuk menyetop reklamasi.

"Kebijakan yang diambil pada tim sinkronisasi, kita akan batalkan tidak perpanjang izin pulau lain, pulau yang terlanjur jadi mari ajak masyarakat memikirkan pemanfaatannya," jelasnya.

Baca juga : Juni, 2 Kapal Besar Asal Perancis Singgah di Tanjung Priok