Pluit kapuk > Laporan Utama

Selama Jabat Ketua RW Muara Karang, Kinerja Susana Dianggap Buruk

Rabu, 15 November 2017 15:41 WIB
Editor : Arif Muhamad Rian | Reporter : Adi Wijaya

Ketua RW dan RT
Ilustrasi Ketua RT dan RW
Foto : istimewa

Share this








Saat menjabat Ketua RW Muara Karang, Susana Megawati dianggap banyak melakukan hal yang buruk. Salah satunya sering cekcok dengan warga.

PENJARINGAN - Warga RW 17 Muara Karang, Kelurahan Pluit, Penjaringan menganggap kinerja Susana Megawati, selama menjabat ketua RW periode 204-2017 buruk. Tak sedikit kebijakannya yang bertentangan dengan warga setempat.

Seorang Warga RW 17 Akiong membeberkan buruknya kinerja Susana Megawati, seperti tak terawatnya taman, terlibat percekcokan dengan warga, hingga melegalkan pemilih di luar domisili saat pemilihan ketua RT. 

"Jadi ada dua pemilihan RT yang terdapat dua calon. Nah saat pemilihan, dia memasukkan pemilih di luar domisili sehingga kita anggap tidak sah," kata Akiong saat dikonfirmasi infonitas.com, Rabu (15/11/2017).

Tak hanya itu, Akiong melanjutkan, Susana juga melegalkan dana operasional sejumlah RT yang tidak transparan. Bahkan, sisa dana operasional yang seharusnya dikembalikan kepada pihak kelurahan tidak dilakukannya. Hal tersebut, diakuinya telah melanggar peraturan yang ada.

"Seharusnya kan sisa dana operasional itu diumumkan kepada warga. Tapi ini kan tidak. Jadi tidak ada transparasi," jelasnya.

Sementara itu, Lurah Pluit, Yoel Sibarani pun merasa Susana Megawati telah menghina aparatur negara. Terutama terkait tuduhannya mengenai ketidakberesan pihaknya mengelola dana Zakat, Infak, Sodakoh (ZIS).

"Bukti penghinaannya ada. Sekarang Kalau ketua RW sudah tidak lagi mengindahkan lurah, bagaimana bisa lagi mejalankan fungsinya sebagai RW dengan baik. Makanya kita carateker Oktober lalu, apalagi masa jabatannya pun telah habis," tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Susana Megawati beserta rombongan mengadukan perihal adanya pelanggaran Pergub DKI Jakarta No 171 tahun 2016 tentang Pedoman RT RW. Menanggapi hal itu, Sandiaga mengakui hal itu merupakan kewenangan lurah. Orang nomer dua di DKI itu pun.kembali mengumbar janji pengkajian ulang Pergub tersebut.