Pluit kapuk > Laporan Utama

Penjualan Mobil Turun Jika Aturan Kepemilikan Garasi Diterapkan

Rabu, 13 September 2017 18:58 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Farid Hidayat

Ilustrasi mobil yang parkir di pinggir jalan
Ilustrasi mobil yang parkir di pinggir jalan
Foto : istimewa

Share this








Dua dealer mobil di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara menyatakan penjualan akan menurun jika Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan kepemilikan garasi.

PENJARINGAN – Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Djarot) akan menerapkan aturan, setiap orang yang membeli mobil wajib menyertakan surat kepemilikan garasi.  Hal ini berdasarakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 140 tentang Transportasi.

Menanggapi hal ini, Andy Branch Manager Renault Indomobil PIK mengatakan peraturan tersebut dapat menurunkan penjualan. Sebab, setiap calon pembeli akan berpikir panjang ketika akan melakukan pembelian.

"Kalau mobil seperti ini rasanya semua pasti bakal taruh di garasi tidak mungkin ada yang taruh dijalanan. Jadi bila itu berlaku akan berpengaruh ke penjualan," tuturnya saat dikonfirmasi infonitas.com, Rabu (13/9/2017).

Sementara itu, secara terpisah, Andika Branch Manager Honda Megatama Kapuk mengatakan selama ini tidak ada persyaratan dari pihaknya yang mengharuskan pembeli mobil menyertakan surat kepemilikan  garasi.

Tetapi, bagi Andika jika regulasi ini benar diterapkan, tidak akan mempengaruhi tingkat penjualan. Justru memberikan dampak positif, yakni  kenyamanan berkendara, serta tertib berlalu lintas.

"Peraturan ini rasanya tidak terlalu memberi dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, hanya menambah satu proses yang harus dijalani ketika pelanggan memutuskan untuk membeli mobil," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Pasal 140 Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, berbunyi :

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.