Pluit kapuk > Laporan Utama

Pemerintahan Anies-Sandi Pastikan Tolak Reklamasi Teluk Utara Jakarta

Senin, 11 September 2017 14:41 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Reklamasi pantai
Ilustrasi Reklamasi pantai
Foto : istimewa

Share this








Proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta yang ngotot dikerjakan oleh pemerintah pusat bakal tersandung dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta era Anies-Sandi.

PENJARINGAN - Polemik reklamasi teluk Utara Ibu Kota terus mencuat. Kali ini, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menegaskan pemerintah Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) tidak akan meneruskan proyek pengerukan pantai untuk pembangunan properti.

Mantan Dirut PD Pasar Jaya ini mengatakan, proyek reklamasi pantai ada sinyalir ketidakberesan di internal pemerintah. Hal ini, karena langkah pemerintah yang mencabut moratorium reklamasi, kemdian menyusul adanya silang pendapat antara Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dan Gerindra sebagai pendukung gubernur terpilih yang menolak reklamasi s​​angat menyesalkan cepat proses itu," kata Prabowo, Senin (11/9/2017).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengatakan, saat ini belum berkoordinasi dengan DPP terkait apakah partai koalisi tetap mendukung penolakan rencana reklamasi teluk tersebut.

"Sesuai dengan program gubernur terpilih, pasti didukung," ucap dia.

Untuk diketahui, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) diketahui memoratorium reklamasi Teluk Jakarta, 18 April 2016. Pengumuman dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko) Maritim dan turut dihadiri perwakilan KLHK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam proyek tersebut harus ada empat dimensi regulasi terpenuhi. Yakni, rencana strategis (renstra), zonasi, pengelolaan, dan rencana aksi. Namun, keempatnya belum sepenuhnya terpenuhi, karena ada sanksi administratif berupa moratorium.

Agar reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta sesuai prosedur, pada kesempatan tersebut turut dibentuk joint committee yang terdiri dari KLHK, KKP, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kemendagri, Kemenko Maritim, dan Pemprov DKI.

Secara khusus tim bersama tersebut bakal mendalami Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tiba-tiba pada 6 September kemarin, Menteri Koordinator (Menko) Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, mengundang sejumlah pihak terkait untuk membahas moratorium reklamasi. Hasilnya, moratorium dua pulau yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan Agung Sedayu Grup (ASG) milik Sugianto Kusuma alias Aguan, yakni Pulau C dan Pulau D dicabut.

Dalam waktu dekat moratorium Pulau G atau Pluit City yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land (APL), pun akan ditarik. Tenggat waktunya pada 20 September mendatang untuk merampungkan proses studi dan penilaian. Tetapi, KKP mengkritisi niatan tersebut. Karena, dekat Pluit City terdapat objek vital. Sehingga, perlu kehati-hatian.