Pluit kapuk > Laporan Utama

Meski Diambil Pempus, Reklamasi Pantai Tak Dapat Dilanjutkan

Jumat, 21 April 2017 14:48 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Teluk Jakarta
Ilustrasi Teluk Jakarta
Foto : istimewa

Share this








Adanya moratorium reklamasi Teluk Jakarta dan putusan PTUN tentang pembatalan izin maka pemerintah pusat tidak dapat melanjutkan proyek tersebut.

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai proyek reklamasi pantai tidak dapat dilanjutkan karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan izin reklamasi dan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Meskipun, nantinya pemerintah pusat mengambil alih proyek tersebut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tetap tidak dapat dilanjutkan.

"Pertama diambil alih pemerintah pusat itu informasi pada 2016. Itu dulu dan sekarang posisinya moratorium, ditambah keputusan PTUN adanya tuntutan untuk menghentikan reklamasi," jelas Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, kebijakan reklamasi tidak berpihak kepada rakyat terutama kaum nelayan yang terancam hilang mata pencariannya. Untuk itu, sebagai partai pengusung, dipastikan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno menolak dan tak akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Bisa dipahami bahwa Anies-Sandi menolak reklamasi dan tak akan melanjutkan reklamasi. Enggak perlu dilanjutkan reklamasi yang ilegal itu," tegasnya.

Baca juga : Anies-Sandi Harus Atasi Macet dan Banjir Jakarta