Pluit kapuk > Laporan Utama

Menyoal Penggusuran Di Jakarta

Menunggu Janji Anies-Sandi 'Gusur' Alexis

Rabu, 11 Oktober 2017 15:34 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Hotel Alexis, salah satu hiburan malam di kawasan Jakarta Utara
Ilustrasi Hotel Alexis, salah satu hiburan malam di kawasan Jakarta Utara
Foto : istimewa

Share this








Pada Senin (16/10/2017) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) resmi dilantik, tapi rentetan janji siap menagih.

JAKARTA – Janji Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan menutup tempat hiburan malam, Hotel Alexis di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara menarik untuk dinanti. Pernyataan mantan Menteri Pendidikan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terlontar saat debat publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 13 Januari 2017 lalu.

Anies saat debat waktu itu, menyinggung kandidat dari calon pertahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang lemah menindak tegas Alexis. Bahkan, Ia menuduh Ahok lebih tegas melakukan penggusuran kepada warga miskin ketimpang pelaku bisnis hiburan malam, seperti Alexis.

Padahal, untuk diketahui Ahok semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta telah menutup Stadium dan Mille’s. Hal ini, lantaran kedua tempat clubbing dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba.

"Untuk urusan penggusuran tegas, tetapi urusan prostitusi Alexis lemah. Prostitusi kelas tinggi aturannya a, b, c, enggak bisa bertindak. Di mana pegangan nilainya?" kutipan Anies kepada Ahok kala debat Pilkada pada Januari 2017 lalu.

Tak hanya saat debat pernyataan tegas menutup Alexis. Kakak sepupu dari penyidik senior KPK Novel Baswedan ini menyatakan kepada para awak media pada 14 Januari 2017 lalu, yakin menutup Alexis.

"Ya, ya (ditutup). Saya sampaikan kita sudah kerja susah-susah, narkoba dibiarkan begitu saja. Rusak semuanya. Karena itu, kita serius kemarin," ujar Anies.

Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam, Gea Hermansyah berharap pemimpin Ibu Kota periode 2017-2022 mampu merangkul dan membina pelaku usah hiburan. Hal ini, terutama terkait regulasi dari tempat hiburan malam.

Gea menganggap Pasal 99 Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan selama ini menjadi mainan oknum kepolisian. Sebab, tidak ada Pergub yang memperkuat regulasi tersebut.

Dalam perda tersebut, perusahaan hiburan malam yang melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba akan dicabut izin usahanya.

“Mau ada satu atau dua (narkoba), dari siapapun, tempat (hiburan) itu tutup. Sementara dampak sosialnya orang enggak lihat, semua pengangguran, orang yang kerja," kata Gea Hermansyah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (10/10/2017) malam.

Tak hanya soal regulasi, Gea juga mengharapkan besaran pajak tempat hiburan kembali dilakukan peninjauan. Sebab, iklim usaha hiburan malam dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

"Kami minta industri hiburan malam juga dapat perlindungan usaha dan pembinaan dari Pemda DKI supaya bisa lebih maju. Serta jaminan perlindungan usaha," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI bisa menjembatani bentuk operasi atau razia terbuka yang kerap dilaksanakan aparat penegak hukum. Hal ini, lantaran selama ini para aparat penegak hukum terlalu hebob dalam melakukan razia, tentu saja, ini berpengaruh terhadap kenyamanan tamu.

"Kami sebagai salah satu penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar dan untuk mendukung potensi pariwisata, siap bersama pemerintahan yang baru supaya ke depan kita sama-sama jadi lebih baik," terangnya.