Pluit kapuk > Laporan Utama

Kegalauan Pengusaha Jika Reklamasi Pantai Dihentikan

Kamis, 18 Mei 2017 10:02 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Reklamasi Utara Jakarta
Ilustrasi Reklamasi Utara Jakarta
Foto : istimewa

Share this








Rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi menghentikan reklamasi pantai membawa kegalauan pengusaha yang terlanjur berinvestasi.

JAKARTA – Polemik reklamasi pantai utara Jakarta membuat ketar-ketir sekelompok pengusaha yang terlanjur berinvestasi di proyek yang dicanangkan sejak era Presiden Soeharto. Kegalauan tersebut dipicu lantaran Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana akan menghentikan proyek ini.

Kemarin, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana bersuara. Danang mengatakan, pengusaha merasa dirugikan karena investasi sudah ditanam jauh-jauh hari di pulau reklamasi. Dari 17 pulau, empat pulau yakni Pulau C, D, G, dan N sudah terbangun.

"Yang jadi korban kan kalangan dunia investasi jadi tidak berkepastian, yang pada waktu itu 5-10 tahun lalu sudah terima Keppresnya," kata Danang dalam diskusi Pas FM di Jalan Timor, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Untuk itu, Danang yang mewakili para pengusaha mengharapkan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan hal tersebut. Ia ingin pemerintah konsisten atas kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait reklamasi.

Danang menjelaskan,sisi positif adanya reklamasi adalah mampu menyerap lapangan kerja yang tinggi dan bisa mengurangi kemiskinan melalui dana kontribusi tambahan yang diberikan swasta.

Untuk diketahui, Kemarin, Anies Baswedan menyatakan, proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Pemanfaatan yang dimaksud dapat berupa pembangunan fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Anies mencontohkan fasilitas publik bisa terkait olahraga, budaya, wisata hingga alam. Ia menyebutkan sesuai dengan janji ketika kampanye bahwa warga Jakarta berhak memiliki pantai sebagai tempat wisata.

Baca juga : Warga di Proyek Sodetan Kali Ancol Pegang Kontrak Politik Anies-Sandi

Pembahasan perihal reklamasi dilakukan oleh Tim Sinkronisasi yang dipimpin Mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Tim juga mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk menampung gagasan pengelolaan proyek reklamasi.

Pemerintah provinsi saat ini masih menagih kontribusi tambahan sebesar 15 persen bagi pengembang proyek reklamasi. Perihal kontribusi ini, Anies mengatakan juga dibahas dalam tim.

Namun Anies mengaku belum mau memberikan keterangan lebih lanjut dari kontribusi tambahan 15 persen itu, yang merupakan usulan pemerintah provinsi Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.