Ini Pengganti KM Zahro untuk Kepulauan Seribu
Pluit kapuk > Laporan Utama

Ini Pengganti KM Zahro untuk Kepulauan Seribu

Selasa, 10 Januari 2017 11:23 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Purwanto

Peresmian KM Express Bahari di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017). (Wahyu)
Peresmian KM Express Bahari di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017). (Wahyu)

Share this





KM Express Bahari 3B siap beroperasi melayani perjalanan wisatawan menuju Kepulauan Seribu.

PENJARINGAN – Pasca-insiden kapal motor (KM) Zahro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana membuat sistem pelayaran baru yang lebih baik untuk wisatawan.

Dalam mencanangkan sistem baru ini, Kemenhub bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami bertekad membuat sistem pelayaran baru. Yang pertama bekerja sama dengan DKI membentuk BLU (Badan Layanan Umum),"kata Menteri Budi usai meresmikan KM Bahari Express 3B di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (10/1/2017).

Ia menerangkan, kapal yang beroprasi ke Kepulauan Seribu seperti KM Bahari Express 3B akan dilengkapi keamanan dan para awak buah kapal (ABK) juga akan mendapatkan pelatihan khusus.

"Kami juga melibatkan ASDP dan Pelni membentuk benchmarking baru atas safety security system of service. Kami menugaskan Pelni dan ASDP untuk membina pelayaran rakyat, mereka kami ayomi. Kami juga ada subsidi berkaitan dengan kapal,"tuturnya.

Mantan Dirut Angkasa Pura 2 itu berharap kepada instansi terkait agar selalu menjaga apa yang sudah ada. Termasuk, kata dia, perawatan kapal. Pengecekan kelayakan kapal sebelum berangkat juga harus jadi perhatian khusus.

"Jika kapal ini sudah beroprasi harus di cek dulu sebelum berangkat. Jangan sampai terulang kembali kecelakaan yang merenggut korban jiwa,"pungkasnya.

 







Pluit kapuk > Laporan Utama

“Zaman Sutiyoso dan Foke Lebih Indah”

Jumat, 20 Januari 2017 09:53 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Ilustrasi qlue
Ilustrasi qlue

Share this





Peran RT dan RW hanya sebagai tokoh masyarakat bukan sebagai pejabat. Jadi, jangan memberi beban laiknya seorang pejabat.

 

PENJARINGAN – Ketua RW 17 Muara Baru, Gustara Muhamad menilai kebijakan gubernur terkait kewajiban RT/RW membuat laporan lewat aplikasi qlue tidak tepat.

Persoalan di ranah RT dan RW tidak pantas jika langsung diadukan ke tingkat provinsi. Sebaiknya, berjenjang ke tingkat kelurahan terlebih dahulu lalu berlanjut ke kecamatan.

“Terkecuali ada yang harus dilaporkan ke Provinsi baru kita lewat qlue atau surat tertentu itu boleh. Kita juga enak," tuturnya kepada infonitas.com, Kamis (19/1/2017).

Menurut dia, peran RT dan RW hanya sebagai tokoh masyarakat bukan sebagai pejabat yang mewajibkan membuat laporan per hari dengan menggunakan aplikasi qlue.

“Kalo menurut saya jalan seperti jaman Foke dan Sutiyoso aja lah kan sangat indah," ucap Gustara.







Pluit kapuk > Laporan Utama

RT dan RW Tidak Bisa Hidup dari Uang Operasional

Jumat, 20 Januari 2017 09:38 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Ilustrasi Qlue
Ilustrasi Qlue

Share this





Mengaitkan kewajiban membuat laporan lewat qlue dengan uang operasional sangat tidak relevan.

PENJARINGAN - Ketua RW 17 Muara Baru, Gustara Muhamad menyambut baik penghentian kewajiban RT/RW membuat laporan melalui aplikasi qlue. Menurut dia, memang semestinya tidak perlu diwajibkan.

“Ketika itu, gubernur bilang kenapa diwajibkan, karena RT/RW dapat uang honor setiap bulan. Padahal, itu bukan gaji, bukan honor, uang Rp 1.200.000 merupakan uang operasional atau bantuan operasi. Kalo RW tidak usaha lain dan mematok dari situ boro-boro buat makan, beli tinta aja kaga kebeli," ujarnya saat di hubungi infonitas.com, Kamis (19/1/2017).

“Lagipula, yang mau narik uang oprasional siapa. Dari jaman dulu uang itu kan sudah ada. Sejak belum ada qlue uang itu dah ada. Jadi, sebenernaya enggak ada hubungannya dengan qlue, ini mah cuma ditarik-tarik saja. Supaya RT dan RW beralih ke qlue," tuturnya.

Yang harus ditegaskan, tambah Gustara, RT dan RW bukanlah aparatur pemerintahan, melainkan tokoh masyarakat. “Kami bekerja ikhlas, melayani masyarakat 24 jam. Jangan aneh-aneh lah,” pungkasnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Warga Pademangan Barat Tunggu Janji Djarot Perbaiki Kantor Kelurahan

Kamis, 19 Januari 2017 19:19 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Kantor Kelurahan Pademangan Barat
Kantor Kelurahan Pademangan Barat

Share this





Warga sekitar sangat menyambut positif jika kelurahannya tersebut diperbaiki, karena memang gedungnya sudah sangat tidak layak operasional.

PADEMANGAN – Rencana renovasi Kelurahan Pademangan Barat pernah dijanjikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta non aktif Djarot Saiful Hidayat saat blusukan ke Kantor Pademangan Barat, di Jalan Budimulya Raya No 1, Pademangan Jakarta Utara, pada 13 Mei 2016.

Namun, nampaknya Djarot inkar janji dengan rencana tersebut. Pasalnya, hingga kini kelurahan tersebut belum juga direnovasi. Sementara, warga sekitar sudah berharap kelurahannya direnovasi. Warga sekitar sangat menyambut positif jika kelurahannya tersebut diperbaiki, karena memang gedungnya sudah sangat tidak layak operasional.

"Kalau rencana renovasi gedung kantor Kelurahan Pademangan itu benar ya bagus dong. Emang kapan mau dibongkar? Soalnya memang kantornya kecil," kata Yanti (32) saat berada di depan Kantor kelurahan Pademangan, Kamis (19/1/2017).

Yanti mengaku kecilnya ruang pelayanan yang ada di dalam kelurahan membuat pelayanan tidak optimal. Selain itu tempat parkir di kelurahan tersebut dinilai kurang memadai. "Memang sih sempit ruang pelayanannya, tempat parkirnya juga kurang memadai," tuturnya.

Hal senada pun dikatakan Taufik (58). Pria yang bekerja sebagi buruh serabutan itu mengharapkan adanya perubahan fisik gedung Kelurahan Pedemangan Barat secara total. "Ya saya sih menghatapkan banget, kalu bisa dibangun ulang supaya lebih besar dan lebih bagus," tutupnya.

Lurah Pademangan Barat Dini Paramita masih menunggu keputusan Pemprov DKI soal rencana renovasi kantornya. Pasalnya, hingga kini, belum ada tanda-tanda terealisasi.

Dia mengakui, kondisi kantor Kelurahan Pademangan Barat memang belum ideal. Bahkan, paling sederhana dibandingkan dengan kantor kelurahan lainnya di wilayah Jakarta Utara.

“Jadi, kami menunggu saja. Memang belum ada persiapan apa-apa. Lokasi pemindahan belum ada, surat resmi dari tingkat kota juga belum,” katanya kepada infonitas.com, Kamis (19/1/2017).

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif, Djarot Saiful Hidayat, Jumat (13/5/2016), sempat menyatakan rencana perbaikan kantor Kelurahan Pademangan Barat menggunakan anggaran 2017.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Pemprov DKI Sebaiknya Duduk Bersama RT/RW Bahas Aplikasi Qlue

Kamis, 19 Januari 2017 18:06 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Ilustrasi qlue
Ilustrasi qlue

Share this





Pemprov DKI harus berembuk bersama ketua RT dan RW di DKI untuk mencari jalan keluar dari kebijakan pelaporan melalui aplikasi Qlue.

PENJARINGAN - Ketua RW 17, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Gustara Muhamad menyarankan agar instansi terkait untuk duduk bersama membuat regulasi yang tepat jika ingin membuat kebijakan baru soal laporan RT/RW melalui aplikasi Qlue.

Pada dasarnya Gustara mengaku dirinya setuju dengan kebijakan Pemprov DKI yang menangguhkan para ketua RT dan RW tidak lagi diwajibkan melapor melalui Qlue.

"Siapa pun yang mau jalankan itu kita harus duduk bareng, kita ngobrol, setiap orang punya pikiran beda. Dari situ akan menemukan titik terbaik," ujarnya kepada infonitas.com, Kamis (19/1/2017).

Dia melanjutkan, Pemprov DKI harus berembuk bersama ketua RT dan RW di DKI. Hal tersebut menurutnya jalan terbaik untuk mencari jalan keluar dari kebijakan pelaporan melalui aplikasi Qlue.

"Kalau dikumpulin kan ada masukan. Kalau satu orang ya sia-sia belaka, misal saya dipanggil PLT Gubernur saya akan bercanda, kalo seandainya kita duduk bersama dan dimuat di media massa, pasti akan lebih baik," pungkasnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Warga Pademangan Barat Berharap Renovasi Kantor Lurah Terealisasi

Kamis, 19 Januari 2017 16:50 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Istimewa - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat blusukan ke kantor Kelurahan Pademangan Barat, Jumat (13/5/2016).
Istimewa - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat blusukan ke kantor Kelurahan Pademangan Barat, Jumat (13/5/2016).

Share this





Kondisi kantor yang tidak ideal dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

PADEMANGAN – Sejumlah warga Pademangan Barat berharap rencana renovasi kantor Kelurahan Pademangan Barat dapat terealisasi. Pasalnya, kondisi yang ada saat ini sangat tidak ideal.

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saja kecil. Begitupun lokasi parkirnya, sangat tidak memadai. Seperti yang diungkapkan Yadi (38). “Memang harus dirombak total,” tuturnya.

Lagipula, bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau fasilitas yang tersedia saja pas-pasan. “Dampaknya, masyarakat malas datang ke kantor kelurahan. Enggak nyaman,” ucapnya.

Warsiyem (48) mengungkapkan pendapat sama. "Susah kalo rame-rame mau pelayanan di kelurahan Pademangan kantornya sempit, jadi kalo banyak orang gerah. Bangku buat nunggu juga sedikit, paling muat berapa orang, sisanya berdiri," tuturnya.

Menurut dia, kantor kelurahan seharusnya juga bisa menjadi wadah interaksi untuk masyarakat. “Saya berharap, rencana Pak Djarot segera dijalankan,” pungkasnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Belum Ada Tanda Kantor Kelurahan Pademangan Barat Bakal Direnovasi

Kamis, 19 Januari 2017 16:29 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu Muntinanto

Kantor Kelurahan Pademangan Barat
Kantor Kelurahan Pademangan Barat

Share this





Kondisi kantor Kelurahan Pademangan Barat paling sederhana bila dibandingkan dengan kantor kelurahan lainnya di Jakarta Utara.

PADEMANGAN - Lurah Pademangan Barat Dini Paramita masih menunggu keputusan Pemprov DKI soal rencana renovasi kantornya. Pasalnya, hingga kini, belum ada tanda-tanda terealisasi.

Dia mengakui, kondisi kantor Kelurahan Pademangan Barat memang belum ideal. Bahkan, paling sederhana dibandingkan dengan kantor kelurahan lainnya di wilayah Jakarta Utara.

“Jadi, kami menunggu saja. Memang belum ada persiapan apa-apa. Lokasi pemindahan belum ada, surat resmi dari tingkat kota juga belum,” katanya kepada infonitas.com, Kamis (19/1/2017).

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif, Djarot Saiful Hidayat, Jumat (13/5/2016), sempat menyatakan rencana perbaikan kantor Kelurahan Pademangan Barat menggunakan anggaran 2017. 







Pluit kapuk > Laporan Utama

Kapal Tongkang yang Terdampar di Kepulauan Seribu Dievakuasi Warga

Kamis, 19 Januari 2017 12:23 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Kapal Tongkang terdampar di perairan Kepulauan Seribu
Kapal Tongkang terdampar di perairan Kepulauan Seribu

Share this





Belum diketahui siapa pemilik kapal tersebut. Warga terpaksa mengevakuasi kapal tongkang dengan ditarik menggunakan kapal tuckboat dan kapal nelayan.

KEPULAUAN SERIBU – Kapal tongkang yang terdampar di perairan Pulau Karya dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu memuat batu bara. Kapal tersebut diketahui sudah empat hari terdampar tanpa Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK).

Wakil Bupati Kepulauan Seribu Ismer Harahap mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik kapal tersebut. Warga terpaksa mengevakuasi kapal tersebut dengan ditarik menggunakan kapal tuckboat dan kapal nelayan. "Kami mendapat informasi apalabila kapal itu sudah dievakuasi oleh para nelayan ikan tradisional Pulau Pramuka," katanya, Rabu (18/1/2017) malam.

Sementara itu, Ketua RW 005 Pulau Pramuka, Abdillah (40) membenarkan peristiwa itu. Dia mengatakan kapal tongkang itu tengah dievakuasi oleh kapal-kapal nelayan dan satu unit kapal tuckboat. "Kebanyakan warga Pulau Pramuka yang juga berprofesi nelayan tengah mengevakuasikan kapal tongkang itu, ke sebelah timur Pulau Pramuka. Kita akan tempatkan jangkar untuk penguat," tuturnya.

Abdillah mengatakan, proses evakuasi kapal tongkang dilakukan lima nelayan dan dibantu satu unit kapal tuckboat. "Nanti, kapal itu dilabuhkan ke Dermaga milik Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka. Sampai saat ini masih dalam proses evakuasi, belum finishing," paparnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Peran RT dan RW Seharusnya Jadi Tokoh, Bukan Melapor Kegiatan Lewat Qlue

Rabu, 18 Januari 2017 19:05 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Ilustrasi Qlue
Ilustrasi Qlue

Share this





Tidak setiap RT dan RW memiliki waktu untuk melapor ke aplikasi Qlue, karena ada kegiatan usaha dan pekerjaan lain.

PENJARINGAN - Ketua RW 17 Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara  Gustara Muhamad mengatakan, laporan kegiatan yang dilakukan oleh RT dan RW sebaiknya tidak diwajibkan menggunakan aplikasi Qlue. Pasalnya, segala bentuk kebijakan ataupun peraturan dari pemerintah terhadap warganya sudah bisa dijalankan dengan baik.

"Kalau di RT/RW di Muara Baru semuanya baik, tidak ada yang buruk. Karena RT sebagai tokoh termasuk RW tokoh Masyarakat, tentunya dari jaman dulu sampai sekarang masih baik. Bila ada perintah dari instansi pemerintahan tetap dilakukan dengan baik," ujarnya saat dihubungi infonitas.com, Rabu (17/1/2017).

Dia menginginkan agar peran RT dan RW dikembalikan seperti dahulu, dimana seorang RT dan RW merupakan seorang tokoh masyarakat, bukan lagi sebagai aparatur negara yang mutlak.

“Artinya tahap pertama untuk laporan RT/RW itu kan ada lurah dan camat. Tangganya tidak terlalu terbang jauh. Lurah, Camat juga ada kegiatanya, kita juga tahu lurah camat bisa turun langsung ke bawah, bener nggak nih RT/RWnya bisa langsung cek," tuturnya.

Adanya peraturan yang mewajibkan setiap RT dan RW melaporkan melalui aplikasi Qlue memberatkan pengurus RT dan RW. Pasalnya tidak setiap RT dan RW memiliki waktu untuk melakukan hal itu karena ada kegiatan usaha lain dan pekerjaan lain.

"Qlue bukan berarti jelek. Kalau di qlue itu kan ada foto yang dikirm 3 kali dalam sehari, sedangkan 3 kali itu di ganti Rp 10.000. Itu dikerjakan bukan karena nilai uangnya, itu kewajiban kita, kalau ada yang melaksanakan juga bagus, jadi nggak harus difokuskan menggunakan Qlue," tuturnya.

Dia menilai laporan tersebut bisa dilaporkan melalui kelurahan ataupun kecamatan yang jenjangnya tidak terlaluh jauh. "Menutut saya memang seharusnya tidak diwajibkan, kalau ada yang mau kan baik-baik saja selagi itu positif," pungkasnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Kapal Tongkang Besar Terdampar di Perairan Pulau Karya

Rabu, 18 Januari 2017 18:51 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Kapal tongkang terdampar di perairan Pualu Karya, Kepulauan Seribu
Kapal tongkang terdampar di perairan Pualu Karya, Kepulauan Seribu

Share this





Masyarakat Pulau Karya dam Pulau Panggan resah dengan adanya kapal tersebut. keberadaan kapal bisa menabrak pulau yang berpenduduk itu.

KEPULAUAN SERIBU - Sejumlah warga di Pulau Karya, Kepulauan Seribu mempertanyakan adanya kapal tongkang berukuran besar yang terdampar di perairan Pulau Karya. Kapal tersebut terdampar tanpa nahkoda dan anak buah kapal (ABK), sejak Sabtu (14/1/2017) kemarin.

"Perahunya kayak udah berkarat, itu kapalnya sudah sejak Sabtu kemarin di situ-situ enggak gerak. Nelayan wilayah sini pun mengecek ke kapal tongkang itu pak, tidak ada Nakhoda dan ABK. Dugaan kapalnya rusak mungkin," ujar Jaenal (39) warga Pulau Karya saat dihubungi awak media. Rabu (18/1/2017).

Sebagian warga Pulau Karya dan di Pulau Panggang mengaku resah dengan adanya kapal tongkang itu. Sebab kapal sebesar lapangan bola itu dapat menabrak bibir Pulau Panggang ataupun Pulau Karya.

"Kalau kapal sebesar itu menabrak pulau bisa bahaya pak. Bagian di bibir pulaunya rusak dan takut dekat situ ada tempat tinggal. Posisi saat ini di tengah persis diantara Pulau Karya dan Pulau Panggang itu sekarang," tuturnya.

Jaenal menjelaskan posisi kapal yang berukuran besar tersebut tepat diantara Pulau Karya dan Pulau Panggang. Dia melanjutkan, keresahan warga akan kapal itu, membuat warga yang tinggal di Pulau Karya dan Pulau Panggang itu sudah berinisiatif untuk mengikat kapal itu ke arah yang disesuaikan dengan arus.

"Saya memang melihat kapal tongkang itu jalan sendiri seperti hanyut, dan makanya warga yang  khawatir akan tabrak ke pulau, langsung mengikat dan memposisikan parkir menyamping yang disesuaikan dengan arus," pungkasnya.







Pluit kapuk > Laporan Utama

Ketua RW di Jakarta Utara Bersyukur Tidak Harus Lapor ke Qlue

Rabu, 18 Januari 2017 18:43 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Wahyu Muntinanto

Ilustrasi aplikasi Qlue
Ilustrasi aplikasi Qlue

Share this





Banyak dari sebagian RT dan RW yang berada di Jakarta Utara tidak setuju dengan laporan menggunakan aplikasi Qlue.

PENJARINGAN – Pemerintah Provinsi DKI membuat kebijakan tidak perlu lagi ketua RT dan RW melapor melalui aplikasi Qlue. Kebijakan ini rupanya mendapat respon positif dari ketua RW di DKI.

Ketua RW 17, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara Gustara Muhamad mengaku sangat setuju dengan dengan kebijakan tersebut, sehingga laporan kegiatan menggunakan aplikasi Qlue itu tidak lagi digunakan olehnya.

"Bagus itu, artinya supaya tidak merubah-rubah terkecuali merubah itu ada sesuatu. Kemarin-kemarin kan ada yang komplain sekarang kalau dihilngkan lagi  makasih banyak," ujarnya saat dihubungi infonitas.com, Rabu (18/1/2017).

Dia menuturkan banyak dari sebagian RT dan RW yang berada di Jakarta Utara tidak setuju dengan laporan menggunakan aplikasi tersebut. Karena hal tersebut dinilai sangat tidak wajar, karena RT dan RW merupakan seorang tokoh yang rela mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat.

"Sangat setuju. Artinya segala pelaporan yang menggunakan qlue itu kan kadang-kadang orang sentimen. Orang yang tidak percaya bisa aja laporan lewat qlue. Seperti contoh kita sentimen ke salah satu RW, bisa aja masalah sedikit aja bisa di buka. sebenernaya itu benar atau tidak," tutup Gustara.