Jumat, 20 April 2018 10:57:00
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Adi Wijaya
FKN DKI Jadi Jembatan Aspirasi Nelayan Pesisir
Ilustrasi (Ist)
Foto : istimewa
 

PENJARINGAN - Profesi nelayan pesisir Jakarta Utara kerap dipandang sebelah mata. Hinggi kini, mereka masih dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan. Terlebih, tak sedikit kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Jauh sebelum kasus reklamasi di Teluk Jakarta, kehidupan nelayan Jakarta Utara terusik adanya kebijakan kontroversi penggusuran pemukiman di kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada 2003 silam. Untuk perkuat diri, terbentuklah Forum Komunitas Nelayan (FKN) DKI Jakarta.

Ketua FKN DKI Jakarta Diding Setiawan mengatakan, komunitas FKN DKI Jakarta terbentuk pada 2003. Saat itu, para nelayan terancam kehilangan tempat tinggal lantaran pembangunan dermaga Kali Adem.

"Saat itu Gubernurnya masih Sutiyoso dan Wali Kota Jakarta Utara, Effendi Anas. Mereka mau menggusur pemukiman nelayan di Kali Adem," kata Diding, saat ditemui di Sekretariat FKN DKI, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (19/4).

Dengan terbentuknya komunitas kata dia, para nelayan saat itu berkesempatan berdiskusi untuk  mencari solusi terbaik. Tujuannya, agar tidak saling merugikan satu sama lain. Alhasil, para nelayan mendapatkan hunian pengganti di Rumah Susun Cinta Kasih, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

"FKN DKI Jakarta berfungsi menampung aspirasi para nelayan sehingga dapat menjembatani kepada para pemangku jabatan pemerintahan," jelasnya.

Terkait kebijakan reklamasi, lanjutnya FKN DKI yang beranggotakan lebih dari 600 nelayan sukses bernegosiasi dengan para pengembang. Meski tetap merugikan nelayan, para pengembang reklamasi kini tak lagi memandang sebelah mata. Mereka kerap menerima bantuan, baik pribadi maupun dalam bentuk kegiatan acara.

"Kami bukan menolak reklamasi. Kita tahu kebijakan itu telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) sejak era Presiden Soeharto. Kami hanya ingin diperhatikan," tegasnya.

Dipastikannya, FKN DKI tidak pernah menyentuh dunia perpolitikan Indonesia.  Sebab, kehidupan nelayan hanya seputar mencari ikan di laut. Siapa pun pejabat pemerintah, nasib para nelayan akan tetap sama seperti biasanya. 

"Nelayan harus pintar menyiasati pendapatan dan biaya pengeluaran hidup. Karena saat musim angin barat tiba, para nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan," tutupnya.

 

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda