Kelapa Gading > Laporan Utama

Menyoal Penggusuran Di Jakarta

Warga Tanah Merah, Ingatkan Anies-Sandi Soal Kontrak Politik

Rabu, 11 Oktober 2017 10:34 WIB
Editor : Utami Sulistiowaty | Reporter : Muhammad Azzam

Anies saat menandatangani kontrak politik
Anies saat menandatangani kontrak politik.
Foto : Adi Wijaya

Share this








Warga Tanah Merah tertarik memilih Anies-Sandi karena menjamin mereka untuk tetap tinggal, tidak ada penggusuran. Serta, menyelesaikan sertifikat tanah.

KELAPA GADING – Lima hari lagi, tepatnya 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Warga permukiman Tanah Merah, Jakarta Utara mengingatkan Anies-Sandi agar tidak lupa dengan janjinya pada saat kampanye di wilayah Tanah Merah.

“Anies pernah kesini, kampanye. Dia janji kawasan ini tidak akan digusur, yang ada akan ditata. Dia juga berjanji akan membantu masyarakat Tanah Merah menyelesaikan masalah sertifikat tanah warga," tutur Rusdi (41) kepada Infonitas.com.

Dirinya tertarik memilih Anies-Sandi karena menjamin warga Tanah Merah untuk bisa tetap tinggal.

“Tanah Merah ini, masih wilayah abu-abu. Jadi kita disini suka was-was takut digusur. Karena pada 1990 pernah digusur oleh Pemprov DKI, kami gugat ke pengadilan dan kami menang,” tuturnya.

Warga Tanah Merah lainnya, Benny mengungkapkan hal yang sama agar Anies-Sandi komit akan janjinya. Dirinya menilai berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menyatakan masyarakat yang menggarap lahan selama lebih dari 20 tahun, berhak atas tanah tersebut.

“Kami disini sudah tinggal lama 20 tahun lebih, saya saja dari bujangan ampe nikah dan punya anak. Awas saja kalau hanya janji-janji saja, ini sudah kontrak politik loh,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Tokoh pemuda Tanah Merah yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Muhammad Huda, Tanah Merah menjadi kawasan abu-abu karena diperebutkan oleh warga, Badan Usaha Milik Negara, dan pengembang.

Sengketa di lahan yang berlokasi di sekitar Depo Pertamina Plumpang itu sudah terjadi sejak tahun 1960-an, seiring proses pembebasan lahan di kawasan itu.

“Pada 1970-an, PT Pertamina masuk dalam pusaran sengketa setelah mengklaim lahan di Tanah Merah dan kemudian membangun depo seluas 14 hektare. Namun masalahnya pertamina tidak punya alat bukti atas tanah itu, hanya klaim semata saja," ungkapanya.

Lanjut Huda, selain Pertamina, pengembang Pangestu Luhur dan Villa Permata Gading masing-masing mengambil tujuh hektare lahan Tanah Merah yang total luasnya sekitar 163,5 hektare. Hal ini lantas menyebabkan status kepemilikan Tanah Merah menjadi abu-abu.