Kelapa Gading > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

UMP 2018 Bukti Kebohongan Anies-Sandi kepada Buruh

Jumat, 10 November 2017 15:06 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : R Maulana Yusuf

Buruh KIP yang menggelar aksi unjuk rasa
Buruh KIP yang menggelar aksi unjuk rasa
Foto : R Maulana Yusuf

Share this








Buruh Kawasan Industri Pulogadung (KIP) sempat diminta survei pasar terkait UMP 2018 pada 28 Oktober lalu, tetapi besaran yang ditetapkan mengecewakan.

PULOGADUNG - Buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kecewa dengan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno terkait UMP 2018. Penetapan UMP sebesar Rp 3,6 juta pada 1 November lalu merupakan bentuk kebohongan dari Anies-Sandi.

Tohenda, salah seorang koordinator aksi demonstrasi buruh di KIP mengatakan dalam penetapan UMP 2018, Anies-Sandi tidak mengajak mereka berdiskusi. Tetapi, hanya meminta para buruh untuk survei pasar terkait UMP pada 27 Oktober 2017 lalu.

“Di situ kita melihat ada keinginan gubernur untuk menetapkan UMP mengacu pada Undang-undang sebenarnya yaitu Undang-undang nomor 13 tahun 2003,"ujar tohenda dalam orasinya saat buruh bergerak mengelilingi jalan raya bekasi untuk menjemput buruh lainnya, Jumat (10/11/2017).

Ia melanjutkan pada tanggal 31 Oktober telah ada penandatanganan kesepakatan, dengan mengajukan tiga angka dari pemerintah Rp 3,648 juta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rp 3,648 juta, dan buruh Rp 3,917 juta.

Menurutnya semestinya gubernur bijak, tetapi yang terjadi pada tanggal 1 November tanpa berdiskusi dan memanggil perwakilan buruh, kedua pemimpin Ibu Kota itu menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3,6 juta.

“Kita sangat kaget. Bagaimana hati seorang Gubernur apakah peduli terhadap buruh atau dia orangya pengusaha,"ujarnya.

Adapun tuntutan buruh dalam aksi yang bertepatan pada Hari Pahlawan ini antara lain, mencabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur yang menerapkan UMP tidak sesuai, menolak UMP berdasarkan PP 78/2015. Kemudian, menuntut revisi, menurunkan harga sembako, listrik, dan lain sebagainya.