Kelapa Gading > Laporan Utama

Menanti Upah Layak 2018

Pengusaha Pelayaran di Kelapa Gading Sesalkan Kenaikan UMP

Kamis, 09 November 2017 14:45 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : R Maulana Yusuf

Sukamto, Pengusaha Pelayaran
Sukamto, Pengusaha Pelayaran
Foto : R Maulana Yusuf

Share this








Salah seorang pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara sesalkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar 8,71% atau menjadi Rp 3,6 juta.

KELAPA GADING – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar 8,71% atau Rp 3,6 juta dari Rp 3,3 juta disesalkan oleh pelaku usaha pelayaran. Sebab, kenaikan upah pekerja justru mengakibatkan beban keuangan perusahaan juga mengalami peningkatan.

Chief Executive Officer (CEO) salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia, Sukamto mengatakan UMP sebesar Rp 3.648.035 sangat membebani para pengusaha. Karena fix cost perusahaan menjadi terus naik, tak sebanding dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih sulit.

"UMP 3,6 sudah diatas Rata-rata negara-negara di Asia lainnya, seperti china, Thailand, vietnam, malaysia, Philipina dan Singapura,"ungkapnya saat dihubungi infonitas.com, Kamis(9/11/2017).

Menurutnya negara-negara yang ia sebutkan sejak 2015 belum menaikan UMP-nya, tetapi Indonesia sudah menaikan hingga dua kali. Hal ini akan memberatkan bagi kalangan industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak.

"Apabila terus-menerus seperti inj maka akan berakibat pengurangan pegawai dan tuntutan profesional para pekerja oleh perusahaan,"ujar warga Kelapa Gading ini.

Kenaikan terus menerus Ini berbahaya, apabila tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi dan dukungan dari pemerintah kepada pengusaha, seperti perizinan, pajak, fasilitas kredit dan lain-lain. Ia mengaku selama ini banyak sekali kendala dalam mengurus ijin. Karena itu terjadilah pungli dan lainnya sehingga menyebabkan biaya tinggi dalam investasi.

“Untuk sektor kredit usaha saat ini bank melakukan pengetatan untuk pinjaman modal kerja bagi industri tertentu," jelasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Kenaikan UMP tersebut dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.