Kelapa Gading > Laporan Utama

Pilkada DKI 2017

Larang Pendirian TPS, Ini Penjelasan TNI AL

Selasa, 14 Februari 2017 15:59 WIB
Editor : Hanafie | Sumber : kompas.com

Ilustrasi TPS
Ilustrasi kegiatan pemungutan suara di TPS.
Foto : istimewa

Share this





Surat edaran itu bertujuan untuk menjaga netralitas anggota TNI AL terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Lokasinya dipindah tak jauh dari komplek.

KELAPA GADING – Terkait larangan tempat pemungutan suara (TPS) di Kompleks TNI AL, dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta. Menurutnya, TNI AL sudah berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait pelarangan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PPS 01 di RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Wagiman, sempat kebingungan lantaran TNI AL mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/05/II/2017 tentang Larangan Mendirikan Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Kompleks TNI AL di Bawah Pengawasan Lantamal III.

Menurut Gig, TNI AL sudah menyiapkan solusinya. Pihaknya akan memindahkan lokasi TPS tidak jauh dari kompleks perumahan TNI AL. TPS di Kompleks TNI AL Kelapa Gading berjumlah 19 TPS di enam wilayah RW dengan jumlah pemilik suara yang tercatat dalam DPT mencapai 9.091 orang.

“Surat edaran itu sudah dikomunikasikan. TPS akan dipindah dekat kompleks, di daerah pertokoan yang masih menjadi area tanggung jawabnya Primkopal (Primer Koperasi Angkatan Laut). Tidak jauh. Kami sudah siapkan solusi. Segala sesuatu harus ada solusinya dong, bukan cuma melarang,” ujar Gig, Selasa (14/2/2017).

Gig menjelaskan, penerbitan surat edaran tersebut bersifat internal dan bertujuan untuk menjaga netralitas anggota TNI saat penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu (15/2/2017). Hal ini juga bertujuan meminimalisasi adanya potensi fitnah dan tuduhan anggota TNI yang memihak pasangan calon tertentu. Terlebih lagi, suasana menjelang pilkada, terutama di DKI Jakarta, cenderung sensitif.

Dia pun menegaskan pihak TNI AL tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan fitnah dengan menyebut anggota TNI AL melanggar larangan untuk mendekati lokasi TPS. “Ini hanya untuk meminimalisasi adanya bias. Tujuan kami untuk menunjukkan TNI AL betul-betul tidak punya keberpihakan, terutama untuk di Jakarta dan sekitarnya, yang paling kami khawatirkan karena sangat sensitif,” katanya.

Selain itu, Gig juga memastikan bahwa TNI AL sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk mengakomodasi hak pilih warga di Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat. “Bagaimanapun 9.000 pemilih itu keluarga TNI AL. Kalau tidak diakomodasi, kasihan juga. Artinya, TNI AL sudah mencari tempat yang baru,” ujarnya.