Kelapa Gading > Laporan Utama

Menyoal Penggusuran Di Jakarta

Ingin Kepastian Hukum, Warga Tanah Merah Akan Kawal Sertifikasi Tanah

Rabu, 11 Oktober 2017 14:10 WIB
Editor : Utami Sulistiowaty | Reporter : R Maulana Yusuf

Pemukiman di Tanah Merah
Pemukiman di Tanah Merah
Foto : R Maulana Yusuf

Share this








Kepastian hukum akan sertifikasi hak atas tanah merupakan kontrak politik yang dilakukan antara Anies Baswedan dan warga Tanah Merah.

KELAPA GADING – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan segera dilantik menjadi Gubernu dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Warga Tanah Merah yang berada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Kelapa Gading Barat, Rawa Badak Selatan, dan Tugu Selatan merasa sedikit tenang akan status tanah yang mereka tempati.

Pasalnya, pasangan yang berhasil mengungguli Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu ini telah melakukan kontrak politik dengan warga Tanah Merah sebagai komitmen politik gubernur terpilih. “Kami akan mengawal dan tetap berjuang agar punya kepastian hukum,” kata Tokoh Pemuda Tanah Merah yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Muhammad Huda saat dihubungi Infonitas.com, Rabu (11/10/2017).

Huda Menambahkan, sesuai kontrak politik gubernur menjadi mediasi dengan melibatkan partisipasi warga secara aktif. Kemungkinan warga akan diundang ke balaikota atau nanti gubernur bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan agraria ini.

“Inginnya ditata dan ada kepastian hukum bagi warga. Sertifikasi hak atas tanah bagi rakyat bukan hanya pengembang yang bisa urus sertifikasi. Seperti reklamasi pulau D,” tambahnya.

Untuk diketahui, pada Minggu (2/10/2016), Anis Baswedan yang saat itu masih menjadi calon gubernur yang diusung dari Partai Gerindra dan PKS mengunjungi, berdialog, dan menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah.