Kelapa Gading > Laporan Utama

Dinilai Melanggar Hukum, M. Taufik Pidanakan KPU DKI

Jumat, 14 September 2018 17:00 WIB
Editor : Muhamad Ibrahim | Reporter : Muhamad Ibrahim

Tim Kuasa Hukum M. Taufik, Yupen Hadi
Tim Kuasa Hukum M. Taufik, Yupen Hadi
Foto : Adi Wijaya

Share this








Menurut M. Taufik, KPU DKI dianggap tidak melaksanakan putusan Bawaslu DKI yang memutuskan dirinya lolos dalam bursa bakal pencalonan legislatif.

TANJUNG PRIOK - Ketua DPD Partai Gerindra, M. Taufik mempidanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurutnya, KPU DKI dianggap tidak melaksanakan putusan Bawaslu DKI yang memutuskan dirinya lolos dalam bursa bakal pencalonan legislatif (Bacaleg).

Tim Kuasa Hukum M. Taufik, Yupen Hadi menerangkan, pihaknya melaporkan KPU DKI dengan sangkaan Pasal 518 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2018. Dalam hal ini, KPU diduga telah melanggar pasal tersebut yang tetap menolak M. Taufik sebagai bacaleg.

"Hari ini, kita melaporkan KPU DKI Jakarta berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut," kata Yupen, saat ditemui di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (14/9/2018).

Dalam kasus tersebut, lanjutnya, KPU DKI justru menunda putusan Bawaslu yang telah terbit pada 31 Agustus 2018 lalu. Penundaan beralasan terdapat instruksi dari KPU Republik Indonesia.

"Seharusnya KPU DKI tidak menunda selambat-lambatnya tiga hari setelah putusan putusan Bawaslu DKI itu keluar. Tapi 5 September 2018 lalu kita malah dapat surat putusan itu ditunda," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu DKI Divisi Hukum dan Penindakan, Puadi, membenarkan telah menerima laporan tersebut.

Laporan belum mendapatkan nomor registrasi lantaran harus melalui tahap koordinasi sentra penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu), yang meliputi unsur Bawaslu, polisi dan jaksa.

"Kita selidiki dulu laporan itu dengan berbagai alat bukti. Baru keluar nomor registrasi. Setelah itu masuk tahap penyelidikan," tutupnya.