Kelapa Gading > Laporan Utama

Ahok Kalah Dalam Perkara Reklamasi Pulau K di PTUN Jakarta

Kamis, 16 Maret 2017 20:21 WIB
Editor : | Sumber : DBS

Ilustrasi Ahok
Ilustrasi Ahok
Foto : istimewa

Share this








SK Pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau K harus dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

CAKUNG – Akhirnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan pihak nelayan untuk membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksaan reklamasi Pulau K. Untuk itu, tergugat dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta mencabut SK tersebut.

Menurut Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang M Arief Pratomo, para penggugat tidak boleh melakukan segala kegiatan di lokasi reklamasi, sampai ada kekuatan hukum tetap. "Menyatakan batal keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tanggal 17 November 2015," kata Arief saat pembacaan hasil keputusan sidang di PTUN Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Dalam sidang itu, hakim baru memutus untuk satu gugatan yakni untuk Pulau K saja. Hakim menskorsing sidang selama 20 menit untuk melanjutkan membaca putusan untuk Pulau F dan I. "Menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000," ujar hakim Arief.

Baca juga : Usulan senilai Rp 959 Juta Dibahas di Musrenbang Jakut

Sementara itu, Kuasa hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol Akbar Surya mengatakan, pihaknya  kuasa menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pihak nelayan untuk membatalkan. Jika pihak Ancol jadi banding, kedua pihak akan bertarung lagi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Kami hormati, kami akan lakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akbar.