Kelapa Gading > Laporan Utama

Ahok Ingin Kasus yang Menjeratnya Cepat Selesai

Senin, 09 Januari 2017 15:54 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Wahyu

ahok
ahok

Share this





Saat ini, sidang kasus dugaan penistaan agama sudah berlangsung sebanyak 4 kali.

JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya dapat cepat terselesaikan. Sehingga, dia bisa lebih fokus menjalani proses pencalonannya dalam Pilkada DKI 2017.

"Saya berharap ini segera selesai. Perjuangan saya sama Pak Djarot  belum selesai. Saya minta izin ingin menyelesaikan tugas ini," ujar Ahok di Pondok Pesantren Soko Tunggal, Cipinang, Jakarta Timur, Senin (9/1/2017).

Saat ini, sidang kasus dugaan penistaan agama sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Persidangan keempat digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

“Saya pun minta doa dari masyarakat lain. Termasuk, dari Gus Nur. Saya dan Gus Nur sudah berteman sejak lama. Namun, saya jarang datang. Ini pertemua pertama. Saya terkesan beliau sangat menguasai ilmu agama,” tuturnya.

 

 

Kelapa Gading > Laporan Utama

Tindak Lanjut Laporan Ahok-Djarot

Sabtu, 18 Februari 2017 15:51 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Bawaslu
Bawaslu

Share this





Sejumlah warga didampingi tim Advokasi Badja mendatangi kantor Bawaslu DKI Jakarta.

TANJUNG PRIOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan menindaklanjuti laporan Tim Advokasi Basuki-Djarot (Badja). Hal itu, terkait banyaknya pendukung Ahok-Djarot yang tak mendapatkan hak pilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), para Rabu (15/2/2017).

 

"Iya benar, kami sudah menerima laporan itu," ujar Muhammad Jufri, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Dia menjelaskan, laporan itu akan ditindaklanjuti paling lambat selama tujuh hari ke depan. Setelah itu, akan  diverifikasi laporan atau barang bukti yang telah diterimanya.

"Kami akan pastikan pertama, barang bukti yang dilaporkan kepada kami. Jika valid, maka akan kami tindaklanjuti kepada KPU DKI Jakarta," kata dia.

Diketahui, selumlah warga didampingi tim Advokasi Badja mendatangi kantor Bawaslu DKI Jakarta. Mereka menuntut Bawaslu melakukan penindakan atas buruknya kinerja KPU DKI Jakarta.

 

Kelapa Gading > Laporan Utama

Ahok-Djarot Menang Telak di TPS Deret Pegangsaan Dua

Rabu, 15 Februari 2017 16:39 WIB
Editor : Dany Putra | Reporter : Adi Wijaya

Proses penghitungan suara di salah satu TPS deret Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Proses penghitungan suara di salah satu TPS deret Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Share this





Dari delapan TPS di Pengangsaan Dua, Kelapa Gading Ahok-Djarot meraih 4.125 suara, Anies-Sandi 115 suara, dan Paslon Agus-Sylvi 33 suara.

KELAPAGADING – Perhitungan surat suara di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) deret Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah selesai. Hasilnya, Pasangan Calon Gubernur Ahok-Djarot menang telak di delapan TPS tersebut.

Data yang dihimpun infonitas.com, dari delapan TPS (TPS 40-47), Paslon Ahok-Djarot meraih suara sebanyak 4.125 suara. Sedangkan Paslon Anies-Sandi hanya meraih 115 suara, dan Paslon Agus-Sylvi sebanyak 33 suara.

Partisipasi pemilih di delapan TPS tersebut berjumlah 4.309 orang. Sedangkan, jumlah suara tidak sah hanya sebanyak 26 suara.

"Penutupan pemungutan suara berakhir Pukul 13.00 WIB. Perhitungan surat suara berkisar 3 jam," ujar Sudirman, Ketua RW 12 saat ditemui di Jalan Kelapa Puan Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (15/2/2017).

Diketahui, sekertariat RW 12 menghadirkan TPS deret, mulai dari TPS 40 hingga TPS 47. Adanya wisata kuliner dan lantunan musik, menjadikan lokasi ini berbeda dari TPS lainnya, yang kerap membosankan.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Larang Pendirian TPS, Ini Penjelasan TNI AL

Selasa, 14 Februari 2017 15:59 WIB
Editor : Hanafie | Sumber : kompas.com

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Share this





Surat edaran itu bertujuan untuk menjaga netralitas anggota TNI AL terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Lokasinya dipindah tak jauh dari komplek.

KELAPA GADING – Terkait larangan tempat pemungutan suara (TPS) di Kompleks TNI AL, dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta. Menurutnya, TNI AL sudah berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait pelarangan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PPS 01 di RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Wagiman, sempat kebingungan lantaran TNI AL mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/05/II/2017 tentang Larangan Mendirikan Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Kompleks TNI AL di Bawah Pengawasan Lantamal III.

Menurut Gig, TNI AL sudah menyiapkan solusinya. Pihaknya akan memindahkan lokasi TPS tidak jauh dari kompleks perumahan TNI AL. TPS di Kompleks TNI AL Kelapa Gading berjumlah 19 TPS di enam wilayah RW dengan jumlah pemilik suara yang tercatat dalam DPT mencapai 9.091 orang.

“Surat edaran itu sudah dikomunikasikan. TPS akan dipindah dekat kompleks, di daerah pertokoan yang masih menjadi area tanggung jawabnya Primkopal (Primer Koperasi Angkatan Laut). Tidak jauh. Kami sudah siapkan solusi. Segala sesuatu harus ada solusinya dong, bukan cuma melarang,” ujar Gig, Selasa (14/2/2017).

Gig menjelaskan, penerbitan surat edaran tersebut bersifat internal dan bertujuan untuk menjaga netralitas anggota TNI saat penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu (15/2/2017). Hal ini juga bertujuan meminimalisasi adanya potensi fitnah dan tuduhan anggota TNI yang memihak pasangan calon tertentu. Terlebih lagi, suasana menjelang pilkada, terutama di DKI Jakarta, cenderung sensitif.

Dia pun menegaskan pihak TNI AL tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan fitnah dengan menyebut anggota TNI AL melanggar larangan untuk mendekati lokasi TPS. “Ini hanya untuk meminimalisasi adanya bias. Tujuan kami untuk menunjukkan TNI AL betul-betul tidak punya keberpihakan, terutama untuk di Jakarta dan sekitarnya, yang paling kami khawatirkan karena sangat sensitif,” katanya.

Selain itu, Gig juga memastikan bahwa TNI AL sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk mengakomodasi hak pilih warga di Kompleks TNI AL Kelapa Gading Barat. “Bagaimanapun 9.000 pemilih itu keluarga TNI AL. Kalau tidak diakomodasi, kasihan juga. Artinya, TNI AL sudah mencari tempat yang baru,” ujarnya.

Kelapa Gading > Laporan Utama

9091 Warga Kelapa Gading Terancam Golput

Selasa, 14 Februari 2017 15:57 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : Kompas.com

Ilustrasi SE Larangan Pendirian TPS di Komplek TNI AL
Ilustrasi SE Larangan Pendirian TPS di Komplek TNI AL

Share this





Larangan pendirian TPS di Komplek TNI AL dapat menyebabkan 9091 DPT terancam tidak dapat menggunakan hak suara.

KELAPA GADING BARAT – 9091 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di enam RW Kelurahan Kelapa Gading Barat terpaksa harus menunda dalam menggunakan hak suara padda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Sebab, 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di Komplek TNI Aangkatan Laut (AL) dilarang untuk didirikan.

Pelarangan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/05/II/2017 yang ditandangani oleh  Komandan Lantamal III Brigjen Ketut Suardana pada 13 Februari 2017. Aturan tersebut menyebutkan tentang Larangan Mendirikan Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Kompleks TNI AL di Bawah Pengawasan Lantamal III.

Alasan tidak diizinkan ada TPS di kawasan komplek TNI AL karena ingin menjaga netralitas TNI pada Pilkada DKI Jakarta.  Untuk diketahui, dalam kompleks tersebut dihuni oleh pensiunan dan prajurit Lantamal TNI AL.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) 01 di RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat,  Wagiman mengaku kebingungan dengan adanya aturan tersebut. Sebab, Surat Edaran tersebut tersebar melalui WhatsApp.

"Saya juga mendapat kabar itu lewat pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan surat resminya," ujar Wagiman yang ditemui Kompas.com, Selasa (14/2/2017).

Meskipun ada aturan tersebut, Wagiman tetap mengacu pada perintah KPU DKI Jakarta, yakni PPS tetap akan mendirikan TPS di lokasi yang sudah ditentukan.

"Masalahnya undangan sudah disebar, hanya kurang satu hari dari pencoblosan akan sulit mencari tempat baru dan sosialisasi," katanya.

Sementara itu, PPS Kelurahan Kelapa Gading Barat yang juga membawahi Kompleks TNI AL, M Ismail, mengatakan KPU RI telah menerima laporan pihaknya perihal ini. Bahkan Menteri Pertahanan RI juga telah membahas persoalan ini.

"Semalam KPU RI bahkan sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk membahas masalah ini, tetapi memang belum ada keputusannya," ujar Ismail.

Anehnya, surat edaran ini belum diterima oleh pihak PPS secara resni. "Karena belum menerima resmi surat tersebut, saya meminta PPS untuk tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan," kata Ismail.

Sementara itu, ucap koordinator wilayah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelapa Gading Barat, Metarahma. Mengatakan untuk memindahkan TPS ke lokasi baru memang bukan perkara mudah, sebab akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Ditambah, sore ini sore kotak suara dan semua perlengkapan pemungutan suara sudah datang.

"Jika dipindahkan bagaimana dengan para orang tua? Bagaimana dengan penyandang disabilitas? Akan sangat sulit," katanya.

Namun demikian, penyelenggara tetap berusaha mendirikan TPS di dalam Kompleks TNI AL. Perihal, jumlah peserta atau DPT berkurang dapat dilihat esok saat proses pemungutan suara berlangsung.

"Jika pasangan calon kemudian memprotes, silakan memprotes pihak yang melarang (pendirian TPS)," kata dia.

Kelapa Gading > Laporan Utama

TPS Tak Boleh Berdiri di Kompleks TNI AL

Selasa, 14 Februari 2017 14:57 WIB
Editor : Hanafie | Sumber : kompas.com

Ilustrasi TPS
Ilustrasi TPS

Share this





Hal itu berdasarkan surat edaran dari pihak TNI AL agar tidak mendirikan TPS di lingkungan TNI AL di Bawah Pengawasan Lantamal III..

JAKARTA – Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di Kompleks TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara kebingungan. Sebab, sehari menjelang pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, beredar surat larangan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pihak TNI AL tidak mengizinkan pendirian TPS di dalam kompleks yang dihuni para personel dan pensiunan angkatan laut itu. Pengumuman itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/05/II/2017 tentang Larangan Mendirikan Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komplek TNI AL di Bawah Pengawasan Lantamal III.

Alasan melarang pendirian TPS itu adalah demi menjaga netralitas TNI dalam kancah pilkada DKI Jakarta. Surat itu diteken oleh Komandan Lantamal III Brigjen Ketut Suardana pada 13 Februari 2017.

Wagiman selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) 01 di RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Selasa (14/1/2017) merasa kebingungan. “Saya juga mendapat kabar itu lewat pesan Whatsapp tetapi belum mendapatkan surat resminya,” ujar Wagiman. Namun, lanjut Wagiman, sebagai petugas PPS, yang menjadi acuannya adalah perintah KPU DKI Jakarta.

Selama KPU DKI Jakarta belum memberikan perintah baru, maka PPS tetap akan mendirikan TPS di lokasi yang sudah ditentukan. “Masalahnya undangan sudah disebar, hanya kurang satu hari dari pencoblosan akan sulit mencari tempat baru dan sosialisasi,” tambah Wagiman.

Jadi Kendala

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno membenarkan adanya laporan tidak boleh mendirikanTPS  di komplek TNI. “Pimpinan TNI membuat edaran, melarang mendirikan TPS dengan maksud menjaga netralitas TNI. Padahal di komplek itu juga banyak warga sipil yang punya keluarga, KPU wajib memfasilitasi,” ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Sumarno menuturkan, KPU DKI Jakarta menghormati adanya edaran tersebut. Namun, di sisi lain, KPU DKI mengalami kesulitan teknis untuk memindahkan TPS ke luar komplek TNI, mengingat waktu yang tinggal satu hari lagi. “Paling dekat ya dengan jalan raya, masa 19 TPS mau didirikan di sepanjang Jalan Yos Sudarso. Itu bermasalah, kemudian jalan ditutup total, ini menimbulkan masalah,” kata dia.

Selain itu, apabila TPS dipindahkan ke lokasi lain, KPU DKI khawatir pemilih jadi enggan menggunakan hak suaranya. Sementara itu, ada ribuan pemilih yang kemungkinan menggunakan hak suara di TPS yang rencananya didirikan di Komplek TNI.

Hingga saat ini, KPU DKI masih mencari titik temu dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. KPU DKI tidak ingin pemilih jadi kesulitan menggunakan hak pilihnya karena ada edaran tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari pihak TNI AL.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Agus Vs Ahok Diprediksi Maju Dua Putaran 2

Selasa, 14 Februari 2017 14:34 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Adi Wijaya

AHY dan Ahok
AHY dan Ahok

Share this





Persaingan yang ketat antar pasangan calon (Paslon) membuat warga Kelapa Gading Timur memperkirakan pasangan Agus-Silvy dan Ahok-Djarot maju dua putaran.
 

KELAPA GADING – Pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tinggal hitungan jam. Salah watu warga kelurahan Kelapa Gading Timur memprediksi Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu dan dua maju dua putaran.

"Kalau saya lihat, Paslon satu dan dua akan maju dua putaran. Tapi, kita akan lihat dahulu pemungutan suara pada putaran pertama,” ujar Siti Khoirunnisa, warga RT05/12, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat ditemui di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Menurut perempuan berhijab ini kampanye hitam memang sering terjadi saat Pilkada menjelang. Hal ini, dikarenakan persaingan yang ketat antara kandidat calon pemimpin Ibukota.

"Saya pikir pasti selalu ada. Namun, tergantung pengamanannya saja. Jika dicegah tegas, maka hal itu tak akan terjadi," paparnya.

Meski demikian, Ia berharap pemilihan Gubernur DKI Jakarta esok hari berjalan dengan aman dan lancar. Bagi relawan dari ketiga paslon untuk tidak saling memprovokasi agar tidak menimbulkan konflik.

"Tentu kita menginginkan Pilkada aman. Tak terjadi konflik antar pendukung Pasangan Calon Gubernur," kata Dia.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Agus Vs Ahok Diprediksi Maju Dua Putaran

Selasa, 14 Februari 2017 12:03 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Adi Wijaya

AHY dan Ahok
AHY dan Ahok

Share this





Persaingan yang ketat antar pasangan calon (Paslon) membuat warga Kelapa Gading Timur memperkirakan pasangan Agus-Silvy dan Ahok-Djarot maju dua putaran.

KELAPA GADING – Pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tinggal hitungan jam. Salah watu warga kelurahan Kelapa Gading Timur memprediksi Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu dan dua maju dua putaran.

"Kalau saya lihat, Paslon satu dan dua akan maju dua putaran. Tapi, kita akan lihat dahulu pemungutan suara pada putaran pertama,” ujar Siti Khoirunnisa, warga RT05/12, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat ditemui di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Menurut perempuan berhijab ini kampanye hitam memang sering terjadi saat Pilkada menjelang. Hal ini, dikarenakan persaingan yang ketat antara kandidat calon pemimpin Ibukota.

"Saya pikir pasti selalu ada. Namun, tergantung pengamanannya saja. Jika dicegah tegas, maka hal itu tak akan terjadi," paparnya.

Meski demikian, Ia berharap pemilihan Gubernur DKI Jakarta esok hari berjalan dengan aman dan lancar. Bagi relawan dari ketiga paslon untuk tidak saling memprovokasi agar tidak menimbulkan konflik.

"Tentu kita menginginkan Pilkada aman. Tak terjadi konflik antar pendukung Pasangan Calon Gubernur," kata Dia.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Antisipasi Ricuh, Tiga Pilar Jakut Dirikan Posko

Selasa, 14 Februari 2017 11:07 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Adi Wijaya

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada

Share this





Delapan Kelurahan di Jakarta Utara diindikasi rawan gangguan, untuk itu tiga pilar mendirikan Posko sebagai pengamanan saat pemungutan suara berlangsung.

KELAPA GADING - Mengantisipasi gangguan keamanan saat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Tiga Pilar (Polri-TNI-Pemkot) Jakarta Utara mendirikan posko di delapan kelurahan yang dianggap rawan.

"Kita tak bisa menyebutkan dimana lokasinya. Ini bersifat internal," ujar Komisaris Besar Polisi Awal Chairuddin, Kapolres Metro Jakarta Utara, saat ditemui di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017). 

Dia mengatakan, pihaknya telah mengkategorikan tiga jenis Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yakni TPS aman, TPS Rawan satu, serta TPS rawan dua. Dia memastikan, sebanyak 4664 aparat gabungan telah disiagakan di seluruh TPS di Jakarta Utara.

"Berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sejumlah organisasi masyarakat pun kami libatkan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pengamanan di TPS dilakukan meliputi pendistribusian logistik dari Kecamatan dan Kelurahan, hingga pendistribusian hasil perhitungan suara di TPS. Tak segan dirinya akan menindak tegas setiap oknum yang dianggap mengganggu saat berlangsungnya Pilkada.

"Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar turut menjaga keamanan di TPS. Agar Pilkada berjalan lancar," himbaunya.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Amankan TPS Di Jakut, 1017 Polisi Gelar Apel

Selasa, 14 Februari 2017 10:34 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Reporter : Adi Wijaya

Apel Kesiapan Pilkada di Jakarta Utara
Apel Kesiapan Pilkada di Jakarta Utara

Share this





Besok, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta digelar, untuk itu Polre Metro Jakarta Utara menggelar kesiapan pengamanan di Jalan Artha Gading.

KELAPA GADING – Guna mengamankan pesta demokrasi di 2130 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Jakarta Utara, sebanyak 1.017 personel Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel, di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Apel tersebut bertujuan mengecek kesiapan personel, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) besok.

"Ini hanya kegiatan simbolis. Keseluruhan aparat yang dikerahkan sebanyak 4.664 personel. Termasuk personel BKO," ujar Komisaris Besar Polisi Awal Chairuddin, Kapolres Metro Jakarta Utara, saat ditemui di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2017).

Dalam pengamanan TPS, Awal menyebut bekerjasama dengan jajaran Kodim 0502/JU, Satpol PP, beserta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Utara. Simulasi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) disebutnya telah dilakukan sebelumnya.

"Total terdapat sebanyak 2130 TPS di Jakarta Utara," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam apel tersebut, Awal mengingatkan kepada seluruh aparat yang bertugas di TPS agar selalu mengaktifkan alat komunikasi atau telepon selular. Hal ini, guna mempercepat penyebaran informasi saat terjadi gangguan keamanan.

"Koordinasi harus selalu dilakukan. Kerjasama antar instansi terkait perlu ditingkatkan," tutupnya.

Kelapa Gading > Laporan Utama

Panwaslu Jakarta Utara Curigai Kedatangan SBY

Senin, 13 Februari 2017 20:18 WIB
Editor : Denisa Tristianty | Reporter : Adi Wijaya

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (IST)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (IST)

Share this





Pengusutan itu dilakukan karena kehadiran SBY diduga sembari mengampanyekan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus-Sylvi.

KOJA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Utara akan mengusut kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Kelurahan Ancol, Pedemangan, Jakarta Utara, pada Minggu (12/2/2017) kemarin.

Pengusutan itu dilakukan karena kehadiran SBY diduga sembari mengampanyekan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus-Sylvi. Kedatangan SBY bertepatan dengan masa tenang Pilkada DKI 2017.

"Kami dapat laporan siang tadi. Petugas sudah mengkroscek ke lapangan," ujar Ketua Panwaslu Jakarta Utara, Ahmad Halim saat ditemui di kantornya, Jalan Deli, kelurahan Koja, Koja, Jakarta Utara, Senin (13/2/2017).

Dia mengatakan, lokasi kunjungan SBY dicurigai terjadi pada posko pemenangan. Namun, hal itu bermasalah jika posko itu tak terdaftar atau ilegal.

"Meskipun Posko terdaftar (legal) mengundang masyarakat, maka tetap merupakan pelanggaran," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, proses mencari keterangan saksi, baik internal maupun eksternal akan dilakukan. Lalu, akan diputuskan agar dibawa ke pengkajian tim Gakumdu atau tidak.

"Kami kaji pada tingkat Panwaslu Kota dulu. Kalau terindikasi pidana, maka akan dibahas oleh tim Gakumdu," kata dia.