Kebayoran > Laporan Utama

Menyoal Penggusuran Di Jakarta

Warga Tebet Tidak Terima Tempat Tinggalnya Dibongkar Paksa

Kamis, 12 Oktober 2017 14:08 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Chandra Purnama

ilustrasi
Ilustrasi
Foto : istimewa

Share this








Warga Tebet yang menjadi korban pembongkaran paksa akan memperkarakan ini ke ranah hukum.

JAKARTA – Warga yang tinggal di samping Rumah Sakit Tebet, Jalan MT Haryono terpaksa gigit jari. Rumah yang sudah mereka huni selama puluhan tahun dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP dari Pemkot Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

Sempat terjadi ketegangan saat proses penertiban. Namun, akhirnya warga mengalah. Mereka lebih memilih mengeluarkan barang-barangnya dari rumah sambil menyusun strategi untuk memperkarakan aksi ini ke ranah hukum.

"Langkah hukum yang kami tempuh, lapor ke polisi karena pengerusakan dan memasuki pekarangan tanpa izin," kata Rofinus, pengacara warga ditemui di lokasi.

Menurut dia, ini tindakan premanisme. Mahkamah Agung memang menyatakan lahan seluas 3.420 meter persegi ini adalah milik  PT Pelayaran Bahtera Adiguna. Namun, putusan itu bukan untuk mengeksekusi secara sembarang. Terlebih, yang melakukannya adalah pemerintah.

"Ini premanisme karena terkait pembongkaran sudah dirapatkan di Komisi A DPRD dan semua hadir termasuk PT Adiguna. Itu dinyatakan dalam proses, jangan dilakukan tindakan apapun di lokasi ini. Tunggu rekomendasi dari DPRD. Tetapi hari ini dibongkar," terangnya.

Atas dasar itu, Rofinus atas nama warga akan menggugat P Pelayaran Bahtera Adiguna dan BPN.

Sementara, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin menilai, pihaknya sudah mengikuti prosedur sesuai aturan. Sosialisasi awal dilakukan pada 13 September 2017 di Kantor Lurah Tebet Barat.

Lalu, berlanjut ke surat peringatan. “Kami sudah melayangkan tiga kali surat peringatan, pada 18, 25, dan 28 September 2017. Namun, mereka tetap tidak mau mengosongkan rumahnya. Ya, mau tak mau kami bongkar paksa. Ada 30 rumah yang kami bongkar,” tuturnya.

Arifin juga menilai, status lahan secara hukum sah milik PT Pelayaran Bahtera Adiguna. Sesuai keputusan Mahkamah Agung. Perusahaan pelayaran yang bernaung di bawah PT PLN itu juga memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB) bernomor 1860/Tebet Barat.

“Pemerintah berhak menertibkan lahan yang dikuasai tanpa izin sesuai Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pergub 207 Tahun 2016. Kami tidak arogan,” ucapnya.

Pemkot juga menyiapkan mobil Satpol PP untuk mengangkut barang-barang milik warga ke tempat yang mereka kehendaki.

Sinta (42) mengaku sudah tinggal di sana bersama orangtuanya sejak tahun 1968. Almarhum ayahnya adalah karyawan PT Pelayaran Bahtera Adiguna.

“Namun, kalau kondisinya seperti ini, saya tidak tahu harus tinggal di mana. Dalam jangka waktu dekat, mungkin akan ikut adik atau kakak saya dulu,” ucap ibu satu anak ini.