Kebayoran > Laporan Utama

Pasca Vonis Ahok

Vonis Hakim Terhadap Kasus Ahok Rawan Dipolitisasi

Rabu, 10 Mei 2017 15:00 WIB
Editor : Waritsa Asri | Reporter : M Nashrudin Albaany

Ilustrasi Ahok (Ist)
Ilustrasi Ahok (Ist)
Foto : istimewa

Share this








Pasal 156a KUHP yang menjadi dasar atas vonis hukuman kepada Ahok, dianggap masih bisa diperdebatkan. Sehingga ada kekhawatiran rentan untuk dipolititsasi

KEBAYORAN BARU - Pengamat politik Ray Rangkuti menganggap vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kontroversial.

Sebab, menurut dia, pasal 156a KUHP yang menjadi dasar atas vonis hukuman kepada Ahok, dianggap masih bisa diperdebatkan. Sehingga ada kekhawatiran pasal tersebut rentan untuk dipolitisasi.

"Saya khawatir ke depannya pasal penodaan agama ini akan mudah gunakan orang untuk menuduh orang lain. Karena pasal ini terlalu rentan dipolitisasi, sehingga bisa menimpa siapapun," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (10/5/2017).

Baca : Gantikan Ahok, Djarot Tolak Tempati Rumah Dinas Gubernur

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur LSM Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini pun, amat menyayangkan vonis tersebut. Dia meminta majelis hakim dapat lebih berhati-hati dalam menjatuhkan vonis kepada Ahok, "Ya, jadi pasal 156a ini harus dipergunakan dengan ekstra hati-hati," lanjutnya.

Tak hanya itu, dia juga berharap semestinya majelis hakim berani menyatakan bahwa memang tidak ada penodaan agama dalam kasus ini. Karena dengan begitu, bisa memperlihatkan kepada masyarakat agar tidak semena-mena menuduh orang melakukan penodaan agama.

"Saya pikir itu yang perlu didorong dan mencermati dengan keras. Jangan sampai akibat putusan ini, kemudian orang-orang mendengungkan SARA dalam Pilkada itu boleh-boleh saja," ucapnya.