Senin, 12 Februari 2018 13:15:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Wildan Kusuma
Polres Jaksel Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Arsip Sekolah
Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Mardiana K Dwihananto memberikan keterangan pers penetapan empat tersangka dalam korupsi penggelembungan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan SMPN Jakarta Selatan senilai Rp 2,9 miliar. (foto: Dok. Humas Polres Jaksel)
Foto : istimewa
 

KEBAYORAN - Aparat Kepolisian Polres Jakarta Selatan (Jaksel) menetapkan empat orang tersangka korupsi penggelembungan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan SMPN Jakarta Selatan senilai Rp 2,9 miliar.

Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Mardiana K Dwihananto menjelaskan, keempat pelaku melakukan penggelembungan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan cara mengambil alih distributor tanpa dilakukan survei terlebih dahulu.

"Pelaku menggelembungkan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari tiga distributor tanpa survei sehingga terjadi penggelembungan harga," ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz K Dwihananto, Jumat (9/2/2018).

Keempat tersangka itu adalah TS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), AH (ajudan TS), SS, dan BK. Mardiaz menjelaskan korupsi berawal saat AH mengikuti tahapan lelang proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN dan SMPN. AH meminta SS dan BK menyerahkan seluruh dokumen perusahaan untuk mengikuti lelang proyek tersebut.

"Ahmadin menjanjikan akan memberikan fee apabila dua perusahaan itu dinyatakan pemenang lelang," katanya. Padahal kedua perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan administrasi, teknis dan finansial untuk mengikuti lelang tersebut.

Akhirnya, panitia lelang memutuskan pemenang proyek kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan penandatanganan surat kontrak pada Desember 2014 antara SS dengan TSsebagai PPK untuk proyek modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama.

Sementara BK dan TS menandatangani kontrak kerja proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Kota Jakarta Selatan. Dari keempat tersangka, SS dan BK tidak saling mengenal. Namun, SS mengenal AH sebagai orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pada praktiknya, kata Mardiaz, TSselaku PPK tidak pernah mengawasi pekerjaan dan pihak yang bertanggung jawab terkait pengadaan proyek itu.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dgn UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 1999 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda