Rabu, 31 Januari 2018 19:34:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky
Perlu Perubahan Regulasi Soal Angkutan Berbasis Online
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan.
Foto : Rendy MR
 

KEBAYORAN - Para pengemudi taksi online menolak Peraturan Menteri (PM) 108/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Penolakan didasari dari ketentuan yang tertuang dirasa memberatkan.

Pengamat Transportasi sekaligus Advokat Publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai, tidak hanya ketentuan kuota dan tarif batas.

Dia juga mempersoalkan pengaturan tentang membentuk Badan Hukum, memiliki pool, menggunakan tanda sebagai taksi online, serta STNK atas nama perusaahaan dan izin usaha transportasi.

"Pengujian terhadap beberapa ketentuan di atas dianggap para pemohon uji materil bertentangan dengan UU UMKM dan  merugikan kepentingan usaha mereka sebagai pelaku taksi online yang merupakan pengusaha kecil," ucapnya, Selasa (30/1/2018).

Pada keputusannya, Mahkamah Agung mengabulkan semua permohonan pihak pemohon dan membatalkan 14 poin ketentuan kewajiban taksi online dalam PM 26/2017.

"Walau sebenarnya dengan keputusan MA nomor 37 P/HUM/2017 ini ada banyak hal terkait kepentingan perlindungan hukum konsumen pengguna taksi online," sambungnya.

Pada perjalanannya, peraturan menteri revisi yakni PM 108/2017, masih memuat ke 14 ketentuan dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan.

Keberadaan PM 108/2017 kembali ditolak serta sudah diajukan upaya Uji Materil ke MA  karena dianggap bermasalah memuat kembali 14 ketentuan yang sudah dibatalkan oleh MA.

"Melihat keputusan hakim agung, MA yang sudah membatalkan ke 14 regulasi tersebut maka MA harus konsisten pada keputusan sebelumnya dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 37 P/HUM/2017," ucap Azas.

Ketua FAKTA ini melanjutkan, peluang perubahan bisa terjadi apabila pemerintah bisa memberikan bukti baru yang menguatkan kembali PM 108/2017.

Catatan penting juga adalah agar pemerintah bersikap tegas dan menindak para operator karena melakukan pelanggaran-pelanggaran karena bertindak seolah sebagai operator angkutan umum dan juga sebagai pemerintah mengeluarkan izin taksi online.

"Begitu pula pemerintah ke depan perlu melakukan perubahan regulasi atau UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakui alat transportasi online atau berbasis perkembangan teknologi," tutupnya.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda