Selasa, 30 Januari 2018 18:09:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky
Pengamat: Tarif Atas Bawah Menentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Demontrasi pengemudi taksi online menolak Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017.
Foto : Rendy MR
 

KEBAYORAN - Ketentuan sistem tarif batas atas dan bawah yang tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) 26/2017 dan PM 108/2017 mendapat penolakan dari para pengemudi taksi online. Menurut Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan, ketentuan batas tarif menandakan ke dua PM tersebut bias kepentingan bisnis taksi konvensional.

"Memang dalam regulasi taksi konvensional sudah lebih dulu diatur tarif batas atas bawah yang katanya untuk membangun persaingan sehat diantara pengusaha taksi konvensional," ucapnya, Selasa (30/1/2018).

Begitupun dengan taksi online, diterapkannya ketentuan tarif batas ini dianggap untuk membangun persaingan sehat bagi pengusaha taksi daring dengan taksi konvensional.

Namun, menurut Azas, PM 26/2017 ini ketentuannya bias kepentingan bisnis taksi konvensional. Taksi online tidak full business seperti taksi konvensional. Banyak pengemudi taksi online hanya kegiatan sambilan dan taksi online adalah transportasi ride sharing sehingga beban operasionalnya jauh lebih kecil dan murah.

Ketentuan tarif batas ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 183 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 183 diatur bahwa tarif taksi diatur berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan perusahaan angkutan umum.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa kententuan yang salah mengenai batas tarif atas bawah ini PM 26/2017 dan PM 108/2017 akan sangat mudah diajukan pembatalan aturannya dengan upaya Uji Materil ke Mahkamah Agung (MA)," terang Azas.

Upaya Uji Materil tersebut didasari prinsip hukum bahwa ketentuan tarif batas pada PM 26/2017 dan PM 108/2017 bertentangan materinya dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yakni UU 22/2009.

"Upaya uji materil ini diajukan karena beberapa ketentuan PM 26/2017 dianggap mengganggu kepentingan hukum para pemohonnya yang bekerja sebagai pengemudi taksi online. Ketentuan dalam PM 22/2017 ini juga dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih yakni UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah," ucap Azas.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda