Kebayoran > Laporan Utama

Larangan Sepeda Motor di Thamrin Melanggar HAM

Rabu, 10 Januari 2018 15:25 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan.
Foto : Rendy MR

Share this








Pergub menyoal larangan sepeda motor dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

THAMRIN - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomer 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor melalu putusan benomor 57P/HUM/2017. Dengan begitu, pengendara sepeda motor bisa melintasi kembali Jalan MH Thamrin-Jalan Merdeka Barat.

Pengamat Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, saat dihubungi infonitas.com mengatakan, putusan tersebut memang harus dituruti. Dia beralasan, karena hal itu dilihat dari mempertimbangkan soal hak asasi manusia.

"Memang harus dituruti. Pergub ini dianggap melanggar hak asasi manusia," ujarnya, Rabu (10/1/2018).

Selain dianggap melanggar Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, Azas juga menilai, Pergub yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perundang-undangan tersebut di antaranya Pasal 133 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Azas juga menganggap, pelarangan sepeda motor untuk melintasi kawasan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat itu berat sebelah. Pasalnya, Pergub ini hanya ditujukan kepada roda dua, sedangkan roda empat tidak.

"Seperti ada kepentingan sendiri, mobil tidak diberlakukan," kata Azas. Padahal, timbulnya kepadatan dikawasan tersebut bukan karena sepeda motor saja, banyak faktor lainnya.

Peraturan semacam ini, dikatakan oleh Azas, tidak bisa dibuat kembali. Namun dirinya mengingatkan dan menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tetap membuat aturan guna mengurangi maupun mencegah timbulnya kepadatan.

Bisa saja, lanjutnya, membuat program seperti electronic road pricing (ERP) dan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor.

"Kalau mau bikin ERP, atau pengendalian yang sama seperti mobil yakni penerapan ganjil genap," jelasnya.