Rabu, 09 Mei 2018 20:44:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky
Kuasa Hukum Warga Kodam: Eksekusi Ini Mencederai Hukum
Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim.
Foto : Rachli Anugrah Rizky
 
KEBAYORAN – Upaya eksekusi pengosongan Rumah Dinas KPAD Tanah Kusir oleh aparat TNI dinilai oleh Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim mencederai hukum. Pasalnya, perkara masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) Jakarta Timur.
 
"Warga mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Dalam putusan ini ada putusan sewa dan akhir dan di dalamnya tidak ada memutuskan ini tanah milik kodam. Perkara ini juga belum selesai," katanya kepada awak media.
 
Menurutnya, tindakan pengosongan tidak melalui penetepan eksekusi pengadilan dan artinya perkara ini belum inkrah. 
 
Upaya hukum masih terus dilakukan, bahkan menurut Syamsu proses hukum yang banding akan disusul juga dengan proses gugatan baru.
 
Dia juga mengingatkan pada Pasal 28 huruf (a) Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan Undang-Undang 36 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang boleh memiliki hak pribadi dan hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
 
Warga juga mempertanyakan lokasi pemindahan. Namun, mereka belum mendapat jawaban pasti. "Belum tahu lokasinya, tapi kata mereka sudah ada lokasinya, rumah kontrakan. Selama satu bulan nanti katanya digratiskan, sisanya bayar sendiri," ujar salah seorang warga.
 
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota TNI Angkatan Darat melakukan eksekusi pengosongan rumah di Rumah Dinas KPAD Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/5/2018) pagi.
 
Dalam proses eksekusi, sempat pagi tadi mendapat penolakan dari warga dengan membakar ban dan melempari petugas dengan baru.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda