Kebayoran > Laporan Utama

Kuasa Hukum Warga Kodam: Eksekusi Ini Mencederai Hukum

Rabu, 09 Mei 2018 20:44 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky

Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim
Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim.
Foto : Rachli Anugrah Rizky

Share this








Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim menilai tindakan eksekusi mencederai hukum karena proses perkara masih di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur.

KEBAYORAN – Upaya eksekusi pengosongan Rumah Dinas KPAD Tanah Kusir oleh aparat TNI dinilai oleh Kuasa Hukum Warga Kodam Syamsu M. Karim mencederai hukum. Pasalnya, perkara masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) Jakarta Timur.
 
"Warga mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Dalam putusan ini ada putusan sewa dan akhir dan di dalamnya tidak ada memutuskan ini tanah milik kodam. Perkara ini juga belum selesai," katanya kepada awak media.
 
Menurutnya, tindakan pengosongan tidak melalui penetepan eksekusi pengadilan dan artinya perkara ini belum inkrah. 
 
Upaya hukum masih terus dilakukan, bahkan menurut Syamsu proses hukum yang banding akan disusul juga dengan proses gugatan baru.
 
Dia juga mengingatkan pada Pasal 28 huruf (a) Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan Undang-Undang 36 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang boleh memiliki hak pribadi dan hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
 
Warga juga mempertanyakan lokasi pemindahan. Namun, mereka belum mendapat jawaban pasti. "Belum tahu lokasinya, tapi kata mereka sudah ada lokasinya, rumah kontrakan. Selama satu bulan nanti katanya digratiskan, sisanya bayar sendiri," ujar salah seorang warga.
 
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota TNI Angkatan Darat melakukan eksekusi pengosongan rumah di Rumah Dinas KPAD Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/5/2018) pagi.
 
Dalam proses eksekusi, sempat pagi tadi mendapat penolakan dari warga dengan membakar ban dan melempari petugas dengan baru.