Kebayoran > Laporan Utama

Kuasa Hukum KPK: Biar Publik Menyimak Jalannya Sidang

Jumat, 08 Desember 2017 17:09 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Wildan Kusuma

Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi
Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi.
Foto : Wildan Kusuma

Share this








Kuasa hukum KPK mengatakan biar publik yang akan menilai jalannya sidang praperadilan jilid II Setya Novanto terkait kasus mega korupsi E-KTP.

CILANDAK - Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menegaskan, agar publik yang menilai jalannya sidang praperadilan Jilid II tersangka kasus mega korupsi e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di persidangan lanjutan tersebut, pihak KPK memberikan jawaban untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum Novanto sebagai pemohon. 

Hal itu mengingat, salah satu pernyataan tersebut yaitu pihak pemohon menginginkan pencabutan status tersangka kliennya.

"Pertama sesuai dengan janji kami, bahwa hari ini kami sudah memberikan jawaban tanggapan secara tuntas baik dari sisi pada saat penyelidikan dan pada saat penyidikan. Kemudian dalil-dalil yang kami sampikan terutama dalam UU KPK 30 tahun  2002 dalam KUHP," ujar Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).

Dia melanjutkan, untuk menjawab pernyataan tersebut juga didasari atas beberapa sidang praperadilan yang telah dimenangkan KPK.

"Kami sudah sampaikan dan kami catat di dalam jawaban ada kurang lebih 40 putusan praperadilan dimana KPK dibenarkan dalam tindak pidana korupsi," katanya.

Setiadi menjelaskan jawaban KPK didasari atas dalil error of objectum dan ne bis in idem.

"Jadi sekali lagi untuk jawaban kami memang apa yang disampaikan pemohon, dalil-dalil yaitu eror of objectum. Contoh sederhana atau mungkin ahli hukum mengatakan tadi ada nebis in idem dalam praperadilan tidak ada. Itu hanya berlaku perkara yang sudah inkracht pasal 76 KUHP," katanya.