Kebayoran > Laporan Utama

Kuasa Hukum Jonru: Ada Kejanggalan Selama Proses Hukum

Selasa, 14 November 2017 09:39 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Wildan Kusuma

Ketua Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro
Ketua Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Foto : Wildan Kusuma

Share this








Selain tanpa gelar perkara, Ketua Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap kliennya.

CILANDAK - Setelah ditunda selama satu pekan, sidang perdana praperadilan tersangka kasus penebar kebencian Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru Ginting akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017). Ketua Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro mengatakan ada kejanggalan saat proses hukum terhadap kliennya.

"Hari ini kan sidang pembaca permohonan Prapid dari pemohon, besok jawaban dari termohon I dan II, ujar Djudju kepada infonitas.com.

Selain penetapan sebagai tersangka tanpa surat, menurutnya ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang dialami kliennya. Djudju memprotes sikap polisi yang melakukan pemeriksaan terus-menerus, utamanya sejak 29 September 2017 hingga 1 Oktober 2017.

"Akibat panjangnya waktu dan proses penyidikan, sehingga (1 Oktober) sekitar pukul 20.00 WIB pemohon (Jonru) jatuh sakit, dan kuasa hukum meminta dihentikan proses penyidikan," katanya.

Seperti diketahui, Jonru dilaporkan Muannas Al Aidid ke Polda Metro Jaya pada Kamis 31 Agustus 2017. Dalam laporan bernomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus itu, Jonru disebut menebar ujaran kebencian di media sosial pada periode Maret hingga Agustus 2017.

Laporan merujuk pada Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Tak hanya itu, Jonru juga sudah dilaporkan seorang pengacara bernama M. Zakir Rasyidin terkait hal yang sama. Jonru kini sudah berstatus tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.