Kebayoran > Laporan Utama

Kadis PMPTSP Dimintai Keterangan Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Kamis, 11 Januari 2018 16:00 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Wildan Kusuma

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.
Foto : Wildan Kusuma

Share this








Kepala Dinas (Kadis) PMPTSP dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait korupsi reklamasi Teluk Jakarta.

KEBAYORAN  - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMPTSP) Pemprov DKI Jakarta Edy Junaedi, Kamis (11/1/2018).

Pemanggilan tersebut dilakukan  untuk dimintai keterangan adanya indikasi korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Tadi sudah datang Pak Edi jam 10.00 untuk menjalani pemeriksaan," kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono.

Argo menerangkan Ditreskrimsus juga telah memanggil Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta Benni Agus Candra.

Benni dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kajian proyek reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (9/1/2018) kemarin.

Namun, polisi tidak mendapat informasi lengkap dari Benni karena yang bersangkutan tidak membawa dokumen ihwal reklamasi.

"Kami menanyakan dokumennya. Tapi tidak dibawa. Nanti kami agendakan ulang pemanggilannya," ucapnya.

Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan adanya indikasi korupsi pada penetapan nilai jual objek pajak Pulau C dan D.

NJOP kedua pulau buatan tersebut ditetapkan BPRD melalui terbitnya surat keputusan pada 23 Agustus 2017.

NJOP dua pulau itu diberi nilai Rp 3,1 juta per meter persegi. Penetapannya, didasarkan pada kajian independen Kantor Jasa Penilai Publik.

Diduga, penetapan NJOP itu jauh di bawah perkiraan. Bahkan diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan.

NJOP di dua pulau reklamasi yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah- anak perusahaan dari Agung Sedayu Grup- itu bisa mencapai sekitar Rp 30 juta per meter persegi. "Terkait korupsinya masih diselidiki," ujarnya.