Kebayoran > Laporan Utama

Gaduh Taksi Online

Azas Tigor: PM 108 Bias Kepentingan Taksi Konvensional

Selasa, 30 Januari 2018 16:44 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky

Pengemudi taksi online menolak PM 108
Para pengemudi taksi online malakukan unjuk rasa menolak Peraturan Menteri (PM) 108 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
Foto : Rendy MR

Share this








Pengamat Azas Tigor Nainggolan menilai Peraturan Menteri (PM) No.108 tahun 2017 yang dikeluarkan Kemenhub bisa kepentingan taksi konvensional.

KEBAYORAN - Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 mendapat penolakan dari pengemudi taksi online. Penolakan tersebut karena beberapa ketentuan dalam PM 108 dinilai memberatkan. Ketentuan memberatkan itu misalnya kewajiban KIR, sertifikat uji tipe, menggunakan stiker, sistem tarif batas atas dan bawah, sistem kuota dan sistem wilayah operasional.

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai ketentuan ini memaksakan keberadaan taksi online sama dengan taksi konvensional. Ketentuan ini juga menandakan bahwa Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 merupakan pengaturan yang bias kepentingan taksi konvensional.

"Taksi online merupakan sebuah kegiatan transportasi yang mendasari kegiatannya sebagai saling berbagi antar pengguna perjalanan (ride sharing)," ujarnya kepada infonitas, Selasa (30/1/2018).

Dia menambahkan, para pelaku usaha taksi online tidak semuanya beroperasi penuh seperti taksi konvensional. Mereka biasanya memanfaatkan kendaraan mobil pribadinya pada saat tertentu saja sebagai pengisi berbagi perjalanan dan mengurangi beban biaya operasional perjalanan kendaraannya.

Keberadaan PM 108 sendiri saat ini masih dalam upaya Uji Materil di Mahkamah Agung (MA). Upaya Uji Materil itu diajukan oleh beberapa warga Jawa Timur yang keberatan dengan PM 108.

Keberatan para pemohon Uji Materil ini adalah bahwa 14 ketentuan yang sudah dibatalkan dari PM 26/2017 oleh Mahkamah Agung atas permohonan 6 orang pengemudi taksi daring pada April 2017 lalu kembali dimuat atau diatur di dalam PM 108/2017 yang merupakan revisi atas PM 26/2017.

Dalam pertimbangannya keputusan Mahkamah Agung nomor 37 P/HUM/2017 ke 14 ketentuan yang dibatalkan itu bertentangan dengan UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).