Jumat, 02 Februari 2018 15:51:00
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Rachli Anugrah Rizky
Azas Tigor: Pemerintah Harus Tegas Menindak Pengusaha Aplikasi
Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan.
Foto : Rendy MR
 

KEBAYORAN - Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai pihak pemerintah dan pengusaha taksi konvensional hanya berani menekan kepada orang kecil, yakni pengemudi taksi online menyangkut diberlakukannya PM 108/2017.

Pemerintah dan pengusaha taksi konvensional tidak berani berhadapan dengan pengusaha aplikasi atau aplikator. Selama ini, yang mengoperasikan, memberi izin beroperasinya taksi online dan menentukan tarif taksi online adalah para aplikator.

Tindakan tersebut dinilai melanggar UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melanggar PM 108/2017.

"Tetapi kok pemerintah mau digunakan pengusaha taksi online menekan pengemudi taksi online. Mengapa juga pengusaha taksi konvensional tidak berani menyuruh pemerintah agar bekerja baik menindak si pelanggar hukum, dalam hal para aplikator?," ucapnya, Kamis (1/2/2018).

Para aplikator itu bertindak seolah menjadi pemerintah sebagai regulator yang mengeluarkan izin operasional kepada para pengemudi taksi online. Hal itu dilakukan tanpa adanya pengendalian, sehingga jumlahnya melebihi kebutuhan.

Pelanggaran para aplikator tersebut dilakukan secara terang-terangan, sangat jelas dan terbuka juga terang benderang. Pihak pemerintah sampai saat ini dirasa masih mendiamkan pelanggran yang dilakukan oleh aplikator.

"Saya tegaskan juga sampai hari tidak ada tindakan tegas pemerintah terhadap pelanggaran para aplikator," kata Azas.

Dengan sudah diberlakukan peraturan ini, Azas berharap pemerintah berani menegur dan menindak para aplikator taksi online yang melanggar hukum, melanggar UU nomor 22 tahun 2009 dan PM 108/2017.

Dirinya juga berharap para pengusaha taksi konvensional berani menekan pemerintah agar bekerja secara baik menindak para aplikator taksi online yang melanggar hukum tersebut.

"Mari pemerintah, bekerjalah secara baik dengan menegakan hukum secara adil termasuk menegakan aturan secara konsisten kepada para aplikator taksi online yang selama ini telah jelas-jelas melanggar UU Nomor 22 tahun dan PM 108/2017," harap Azas.

 

Baca Juga

Berikan Komentar Anda