Jakarta > Properti

Info Komuter

PT MRT Jakarta Minta Buatkan UU Peraturan Ruang Bawah Tanah

Selasa, 05 Desember 2017 18:32 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar
Foto : Yatti Febriningsih

Share this








Harus ada peraturan terkait ruang bawah tanah. Bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi masalah kedepannya karena PT MRT bergerak di proyek bawah tanah.

JAKARTA - PT Mass Rappid Transit (MRT) Jakarta mengusulkan membuat aturan perundang-undangan terkait ruang bawah tanah. Hal ini disampaikan direktur utama PT MRT Jakarta, William P. Sabandar saat menggelar konferensi pers di Balai kota, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

"Sekarang kan baru diatur adalah atas tanah, sementra MRT Jakarta udah mulai melakukan pemanfaatan ruang bawah tanah. Baik itu jalur konstruksi, kemudian dalam waktu beroperasi maupun area pengelolaan dengan properti-properti yang ada di sekitarnya. Kawsan TOD bawah tanah itu akan membutuhkan yah," paparnya dilokasi.

Selanjutnya, UU ini terkait dengan akan segera mulai MRT Jakarta Fase II (Bundaran HI - Kampung Bandan) dan Transit Oriented Development (TOD) yang dipegang oleh PT MRT Jakarta.

"Fase II ini mulai dari Bundaran HI sampai ke Kota itu semuanya adalah jalur bawah Tanah. Kemudian TOD-TOD kita itu ada di bawah tanah, udah pasti kita akan membutuhkan aturan itu. Jadi, harus ada sekarang, harus ada secepatnya. Kalau tidak suatu saat akan ada masalah. Fasilitasnya sudah dibangun, tetapi aturan-aturannya belum ada," lanjutnya.

Terkait ini, PT MRT Jakarta akan menggelar Workshop esok hari di Balai kota dan rencananya akan dihadiri oleh Gubenur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan masih banyak lainnya.

"Nanti kalau bikin di bawah main sikat aja nanti banyak yang nuntut. Memang belum ada kewenangan misalnya MRT masuk ke lahan dimana lahan itu adalah milik masyarakat. Jadi, memang sekarang semua trase kita itu hanya bisa dilakukan di wilayah publik atau wilayah tanah yang dimiliki oleh pemerintah," tutupnya.