Jumat, 12 Oktober 2018 18:11:00
Editor : Fauzi | Reporter : Yatti Febriningsih
Ini Syarat Pembelian Rusun DP 0 Rupiah Samawa
Peluncuran Rumah Susun DP 0 Rupiah Samawa.
Foto : Yatti Febriningsih
 

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan progran Rusun DP 0 Rupiah yang bersalin nama menjadi Samawa di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (12/10). Ada sejumlah syarat pembelian untuk bisa memiliki unit di sini. “Ini adalah program memfasilitasi pembiayaan. Yang kami luncurkan program DP 0  di lokasi yang menjadi hunian awal DP 0 rupiah di Jakarta," kata Anies dalam sambutannya di lokasi. 

Meski telah diluncurkan secara resmi, warga baru dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh hunian DP 0 Rupiah pada 1 November 2018.  Pada tahap awal, hunian DP 0 Rupiah Klapa Village menyediakan 780 unit dalam dua tipe rumah, yaitu tipe 21 dan tipe 36. Harga jual tiap unit tipe 21 sebesar 184.800.000 rupiah – 213.400.000 rupiah, sebanyak 420 unit. Untuk tipe 36, harga berkisar 304.920.000 rupiah – 310.000.000 rupiah, sebanyak 360 unit. Adapun skema jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun. 

Berikut syarat pembelian Rusun DP 0 Rupiah Samawa;

Persyaratan Umum

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun;

2. Warga yang belum punya rumah;

3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan;

4. Warga berpenghasilan 4–7 juta rupiah setiap bulan;

5. Warga yang taat pajak;

6. Prioritas bagi warga yang telah menikah;

7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

 

Persyaratan Administrasi

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan);

2. Kartu Keluarga (KK);

3. Surat pernyataan belum punya rumah;

4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

 

Permohonan fasilitas pembiayaan melalui poses sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta;

2. Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI);

3. Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat.

Baca Juga

Berikan Komentar Anda