Jakarta > Pemerintahan

Soal Patokan Zakat dari RT, Sandiaga: Saya Serahkan Kepada Lurah

Senin, 04 Juni 2018 09:39 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

Surat edaran ini sempat menjadi viral.
Surat edaran ini sempat menjadi viral.
Foto : istimewa

Share this








Sandiaga Uno membantah patokan nilai zakat ditentukan dari Pemprov DKI. Ini murni kebijakan lurah.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah adanya instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI mematok jumlah zakat. Kendati begitu, Sandiaga justru kembali menyerahkan soal nominal zakat kepada lurah setempat.

Dia berasumsi, besaran zakat bisa membuat dorongan positif bagi para RT giat bekerja.

“Saya serahkan kepada lurah. Karena ini merupakan suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mereka mengerti sekali RT-RTnya. Tapi, ini bukan instruksi dari Pemprov,” ujar Sandiaga di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/6/2018). 

“Bagi kami zakat itu murni ibadah yang digariskan dan menjadi perintah Allah SWT. Kami hanya membuka opportunity agar berzakat di Bazis DKi ataupun lembaga amil zakat lain yang ada dalam wilayah tersebut,” urainya. 

Sebelumnya, heboh beredar kabar surat edaran Lurah Cilandak Barat kepada RT di wilayahnya pada 24 Mei lalu. Surat berisi permintaan pihak Kelurahan Cilandak Barat kepada seluruh RT se-Cilandak Barat untuk mengumpulkan dana Bazis map Ramadan kepada warga dengan angka minimal Rp 1 juta dan ancaman denda Rp 1 juta bagi yang menghilangkan map tersebut. 

Permintaan itu untuk menindaklanjuti seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan amal sosial Ramadhan Tahun 1439 H/2018 M. Dalam surat itu, pihak kelurahan meminta agar pihak RT mengumpulkan dana dari masyarakat dan dikumpulkan paling lambat pada 25 Juli 2018. Surat itu ditandatangi oleh Lurah Cilandak Barat Agus Gunawan dengan stempel dari pihak Kelurahan Cilandak Barat.