Jakarta > Pemerintahan

Sandiaga Sepakat dengan Anies, Nobody Irreplaceable

Minggu, 18 Maret 2018 11:00 WIB
Editor : Wahyu AH | Reporter : Yatti Febriningsih

Marina Ratna Dwi Kusumajati
Marina Ratna Dwi Kusumajati. Sumber foto Tempo
Foto : istimewa

Share this








Sandiaga membiarkan Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati mundur.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akhirnya tidak mempermasalahkan mundurnya Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati. 

Sandiaga menegaskan setiap perusahaan mestinya menyiapkan siapa pengganti saat pimpinan mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, Marina akan merekomendasikan sendiri nama penggantinya untuk memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang begerak di bidang penampungan pemotongan hewan itu. 

“Setiap CEO yang ditunjuk harus sudah siapkan pengganti. Bu Marina, pasti dia sendiri yang menyiapkan penggantinya," kata Sandiaga  di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (17/3/2018). 

Meski sempat menahan, Sandi akhirnya memutuskan sepakat dengan rekannya, Anies Baswedan untuk memenuhi keinginan Marina untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Ya saya pengalaman sekali kerjasama dengan begitu banyak Dirut CEO perusahaan-perusahaan kita lihat bahwa, saya setuju dengan Pak Anies bahwa nobody irreplaceable suatu organisasi," lanjutnya. 

Meski akan menyiapkan sendiri penggantinya, nantinya tetap ada rekomendasi nama dari Gubernur Anies. Hanya saja, pembahasannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebelumnya, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati datang menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya mengundurkan diri disebut-sebut Karen dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tidak kunjung dicairkan.

Alasan lainnya, ia merasa lelah dengan sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya, cara kerja SKPD pada masa pemerintahan Anies-Sandi berbeda jauh dengan SKPD masa Gubernur sebelumnya seperti lambanya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.