Jakarta > Pemerintahan

Sandiaga Bantah Pemprov Patok Jumlah Zakat RT

Senin, 04 Juni 2018 11:00 WIB
Editor : Ichwan Hasanudin | Reporter : Yatti Febriningsih

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno
Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Foto : Rendy MR

Share this








Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah mematok besaran jumlah zakat Rp 1 juta untuk setiap RT.

JAKARTA - Heboh beredar kabar surat edaran Lurah Cilandak Barat kepada RT di wilayahnya yang dibuat pada 24 Mei lalu. Dalam surat edaran tersebut berisi permintaan Kelurahan Cilandak Barat kepada seluruh RT untuk mengumpulkan dana Bazis map Ramadhan kepada warga dengan angka minimal Rp 1 juta dan ancaman denda Rp 1 juta bagi yang menghilangkan map tersebut. 
 
Permintaan itu untuk menindaklanjuti seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1439 H/2018 M. 
 
Dalam surat itu, pihak kelurahan meminta agar pihak RT mengumpulkan dana dari masyarakat dan dikumpulkan paling lambat pada 25 Juli 2018. Surat itu ditandatangi oleh Lurah Cilandak Barat Agus Gunawan dengan stempel Kelurahan Cilandak Barat.
 
Menaggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tidak ada instruksi dari pihak Pemprov DKI Jakarta mengenai hal Itu. 
 
“Seruannya kan meningkatkan semangat berbagi amal ibadah kita di Bulan Suci. Tapi enggak ada (arahan) spesifik detail sampai seperti itu. Jadi itu mungkin interpretasi Lurah Cilandak Barat sendiri," ujar Sandiaga di kawasan Menteng, Sabtu (2/6/2018).
 
Terkait ini, Sandiaga memgatakan pihak lurah adalah yang paling mengetahui kondisi warganya. Bisa saja Lurah Cilandak Barat punya pengalaman warga tidak mengembalikan map zakat Bazis DKI sehingga pada tahun ini, lurah menerapkan sanksi membayar Rp 1 juta bagi RT yang tidak mengembalikan sanksi.
 
"Karena pengalamannya mungkin apakah selama ini kalau dibagikan map suka enggak balik jaadi ada kalau hilang (denda) Rp 1 juta. Kelihatannya seperti ditarget tiap RT Rp 1 juta ya. Padahal itu bukan arahan dari kita," katanya
 
Meski membantah, Sandiaga tidak menyalahkan Lurah Cilandak Barat. Sebab menurutnya, membayar zakat merupakan kewajiban umat muslim. 
 
Bahkan, dirinya membenarkan pihak Pemrov DKI  muntuk mengajak masyarakat membayar zakat ke lembaga resmi, seperti Bazis DKI Jakarta. Dimana kata dia saat ini Bazis DKI sendiri sedang meningkatkan pengumpulannya hingga 25 persen dari tahun sebelumnya. 
 
Namun, Sandiaga menegaskan, besaran yang harus terkumpul tiap RT tidak ditentukan. Sandiaga menilai ini adalah upaya Lurah Cilandak Barat untuk mengingatkan warganya membayar zakat.
 
"Prinsipnya kembali kerelaan masing masing. Enggak ada harus bayar segini, harus alokasi segini. Mungkin itu bagian adaptasi pak lurah untuk mengingatkan RT-nya menjalankan itu," pungkasnya.