Jakarta > Pemerintahan

Pilkada DKI 2017

Relawan Ahok Laporkan Ketua KPU DKI Jakarta ke DKPP

Kamis, 16 Maret 2017 15:23 WIB
Editor : Nurul Julaikah | Sumber : DBS

Ilustrasi Ketua KPU DKI Jakarta
Ilustrasi Ketua KPU DKI Jakarta
Foto : istimewa

Share this








Rentetan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta Sumarno membuatnya berurusan dengan relawan perkumpulan cinta Ahok.

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (16/3/2017). Pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh relawan perkumpulan cinta Ahok.

Ketua Perkumpulan Cinta Ahok Yuliana Zahara Mega mengatakan, Sumarno dilaporkan karena dianggap tidak netral. Tudingan keberpihakan ini didasarkan sikap Sumarno yang menggunakan foto profile Whatshapp bergambar doa bersama 212 Pada 2 Desember 2016 lalu.

"Kehadiran kami hari ini adalah untuk melaporkan ketua KPU DKI yang kami anggap tidak netral. Awalnya pelaporan ini dari keresahan masyarakat karena ini merupakan rangkaian. Kita tahu 212 ada kepentingan politik. Seharusnya Bapak Sumarno menghindari itu karena akan menggiring opini masyarakat," kata Yuliana Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Selain dituding doa bersama 212 sarat kepentingan politik, Yuliana juga melaporkan perihal pertemuan Sumarno dengan cagub Anies Baswedan pada saat pemungutan suara ulang (PSU) di Kalibata, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Musrenbang Jakut Prioritaskan Kesiapan Antisipasi Banjir

Pertemuan tersebut dianggap terlihat memihak salah satu pasangan calon. Selanjutnya, kejadian pada saat rapat pleno penetapan pasangan cagub-cawagub, 4 Maret 2017 terpaksa molor dari jadwal acara karena Sumarsono ditengarai makan malam bersama paslon Anies-Sandi.

"Tapi sampai 19.55 belum ada pertemuan, ternyata yang mengagetkan Ketua KPU sedang makan malam dengan paslon lain (Anies)," ucapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, kuasa hukum Relawan Cinta Ahok Daya Perwira Dalimi menjelaskan, Sumarno diduga melanggar Pasal 10 dan 14 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

"Jadi di sini kami melihat peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas penyelenggara pemilu wajib netral, tidak memihak salah satu pihak, memperlakukan sama semua pasangan calon, dan menghindari suatu kegiatan resmi atau tidak resmi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata Daya.

Yuliana dan kuasa hukumnya berharap DKPP dapat memeriksa laporan mereka dan memberikan sanksi kepada Sumarno.